Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Umumnya cerah, 18.4 ° C

Pemerintah Pusat Ikut Mengawasi Pelestarian Cagar Budaya Kota Bandung

Muhammad Fikry Mauludy
GEDUNG Sate salah satu cagar budaya Kota Bandung.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
GEDUNG Sate salah satu cagar budaya Kota Bandung.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

BANDUNG, (PR).- Kota Bandung mendaftarkan lebih dari 1.800 cagar budaya ke dalam registrasi nasional daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan registrasi nasional cagar budaya itu, pemerintah pusat ikut mengawasi pelestarian cagar budaya di Kota Bandung.

“Jadi nanti tidak hanya pihak yang di daerah, tetapi ada penanggung jawab di pemerintah pusat. Mereka juga mengetahui, sehingga nanti kalaupun ada terjadi sesuatu yang ada di Bandung, itu bisa diketahui oleh pemerintah pusat,” tutur Ketua Bandung Heritage Aji Bimarsono, di Bandung, Sabtu 13 April 2019.

Pendaftaran cagar budaya ke dalam sistem daring Kemendikbud itu bisa memperkuat sistem pelestarian cagar budaya di Kota Bandung. Semua informasi lebih terbuka dan bisa diakses warga. Dalam upaya pelestarian, pemerintah pusat juga bisa ikut membantu dukungan teknis.

“Intinya dengan adanya informasi yang lebih jelas, lebih transparan, sampai ke tingkat pusat, harapannya pelestarian di Bandung jadi lebih kuat,” katanya.

Pendaftaran cagar budaya bagi seluruh daerah di Indonesia itu menjadi harapan besar Kota Bandung setelah memiliki perda cagar budaya baru hasil revisi perda lama. Yang ditetapkan nantinya tidak hanya bangunan, tetapi juga objek cagar budaya lainnya seperti struktur, situs, hingga kawasan. Dibanding perda sebelumnya yang menyantumkan 100 dari 600 cagar budaya, perda kali ini memuat banyak kelengkapan.

Dari data terakhir yang masih diolah, tercatat ada 1.758 bangunan cagar budaya, 70 situs, 26 struktur, dan 24 kawasan. Struktur yang telah didaftarkan seperti Jembatan Viaduct, PLTA Bengkok, Dago Pojok, serta instalasi PDAM yang ada di kawasan Ledeng.

Sementara kawasan dipecah lagi jadi semakin rinci, misalkan kawasan Gedung Sate. Di dalam perda itu terdapat deliniasi. Dulu berdasarkan 6 tematik besar. Sekarang menjadi satuan-satuan kawasan yang lebih kecil. Harapannya, kata dia, penanganannya lebih terarah. Dengan kelengkapan data yang didaftarkan, ia berharap pengaturannya jadi lebih jelas, apa saja objek yang bisa dirawat, dan pencegahan apa saja yang bisa dilakukan sebelum terjadinya perusakan cagar budaya.

“Sehingga ketika ada bantuan proyek seperti jalan tol, atau jalan layang dari pusat, itu bisa memperhatikan batasan-batasan cagar budaya sehingga bisa dipertimbangkan lagi lokasi yang tepat untuk perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Untuk mengetahui jumlah cagar budaya

Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Fitra Arda mengatakan, pendaftaran itu untuk mengetahui jumlah cagar budaya di Indonesia. Dari data yang masuk saat ini ada sekitar 87 ribu yang diduga cagar budaya yang didaftarkan. Namun, yang baru diverifikasi sekitar 40 ribu. Dari separuh itu, hanya sekitar 2% yang baru bisa ditetapkan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat membentuk registrasi nasional. Yang telah dimasukkan ke dalam sistem lalu ditetapkan, bisa dilakukan pemugaran, pemanfaatan, dan perlindungan.

“Kita mengawasi terus, ya. Terutama sosialisasi kepada masyarakat, pemilik cagar budaya, dan pemerintah lokal. Ada tata cara alih fungsi. Ada etikanya. Itu yang kita awasi. Kan di Bandung banyak nih, bangunan kolonial. Harapannya kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, bangunan itu bisa hidup, di samping dia akan lestari. Sehingga pemanfaatan kawasan cagar budaya itu bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat,” ujarnya.***

   

Bagikan: