Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 14.187,00 | Sedikit awan, 23.7 ° C

Lima Hari Jelang Pemungutan Suara Pemilu 2019, Sekda Jawa Barat Cek Kesiapan Kabupaten/Kota

Novianti Nurulliah
SEKDA Jawa Barat Iwa Karniwa menggelar video conference berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pemilu 2019 dengan kepala daerah-kepala daerah di Jabar. Konferensi dilakukan di ruang desk Pilkada, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 12 April 2019.*/NOVIANTI NURULLIAH/PR
SEKDA Jawa Barat Iwa Karniwa menggelar video conference berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pemilu 2019 dengan kepala daerah-kepala daerah di Jabar. Konferensi dilakukan di ruang desk Pilkada, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 12 April 2019.*/NOVIANTI NURULLIAH/PR

BANDUNG,(PR).- Jelang pemilihan umum untuk pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan legislatif 2019 yang tinggal menghitung hari, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menggelar video conference. Konferensi itu dilakukan berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan pemilu 2019 dengan kepala daerah-kepala daerah di Jabar.

Konferensi dilakukan di ruang desk Pilkada, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, 12 April 2019. Konferensi ditujukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu 2019 di daerah mulai dari logistik, kondusivitas, partisipasi, penggunaan hak pilih, dan juga netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Pemilu sudah tinggal lima hari lagi, masa kampanye pun tinggal dua hari, yakni hari ini dan besok. Mulai hari Minggu tanggal 14 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 april 2019, kita akan memasuki masa tenang kampanye. Beberapa hal membutuhkan perhatian khusus menjelang pelaksanaan pemilu ini," kata Iwa.

Dalam arahannya, Iwa menyoroti soal pendistribusian logistik. Seperti diamanatkan dalam pasal 341 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara. Untuk itu, ia mengharapkan aparat TNI, Polri, dan perangkat daerah dapat turut bersama-sama melaksanakan amanat undang-undang tersebut. 

"Tidak dapat dipungkiri bahwa pendistribusian logistik ini seringkali menimbulkan masalah, terlebih kondisi geografis di Jabar yang beragam," kata dia.

SEJUMLAH petugas melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) Kabupaten Bandung di Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Sabtu, 2 Maret 2019. Sebanyak 1.600 petugas se-Kabupaten Bandung dilibatkan dalam proses tersebut, yang terdiri dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masyarakat relawan. Pelipatan dan penyortiran dilakukan secara serempak di Kabupaten Bandung yang di bagi di tiga wilayah gudang logistik KPU.*/ADE MAMAD/PR

Antisipasi kecurangan dan kerawanan

Selain itu, di beberapa tempat, seperti yang sedang ramai dibicarakan, sudah terjadi kecurangan pemilu 2019.  Hal itu perlu diantisipasi pula, termasuk apabila terjadi force majeur seperti banjir. Perangkat di daerah hrus menyiapkan relokasi keberadaan tempat pemungutan suara (TPS).

"Marilah kita bersama-sama menjaga agar hal tersebut tidak terjadi di jawa barat. Tak lupa juga saya ingatkan kembali bahwa telah diperintahkan kepada Satpol PP agar dapat mendukung dan menfasilitasi penugasan dua personel linmas di setiap TPS, serta penyediaan gudang untuk penyimpanan logisitik pemilu 2019," ucap dia.

Iwa pun menyoroti kondusivitas keamanan di masyarakat. Dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) tahun 2019, skor IKP Provinsi Jabar adalah 47,27% dan termasuk pada kategori kerawanan sedang. Artinya, potensi kerawanan cenderung mudah terjadi dan perlu mendapatkan perhatian serta antisipasi. 

Pekerja sedang menurunkan kotak suara pemilu legislatif dan pilpres di halaman Gedung GGM disaksikan sejumlah aparat kepolisian dan TNI, Selasa 26 Februari 2019.*/TATI PURNAWATI/KABAR CIREBON

"Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari rekan-rekan bakesbangpol dengan didukung oleh TNI dan polri, agar potensi-potensi kerawanan dapat diredam sedemikian rupa," tutur dia.

Hal lainnya, kata Iwa, yakni terkait dengan partisipasi pemilih pada pemilu 2019. Secara nasional, targetnya adalah 77,5%, sedangkan target tingkat partisipasi pemilih pemilu 2019 di Jabar adalah 80%. "Semoga target tersebut tercapai atau lebih bagus lagi dapat ditingkatkan," kata Iwa.

Iwa pun menambahkan, pihaknya meminta pemerintah daerah memastikan masyarakat yang belum memiliki e-ktp dan masyarakat penyandang disabilitas agar dapat menyalurkan hak pilihnya. "Terakhir, terkait netralitas ASN, saya akan terus ingatkan agar ASN netral. Sanksi terhadap ASN yang tidak netral yaitu pemberhentian dengan tidak hormat," ujarnya.***

Bagikan: