Pikiran Rakyat
USD Jual 14.628,00 Beli 14.328,00 | Cerah berawan, 27 ° C

Miris, Umrah Belum Diatur oleh Undang-Undang

Sarnapi
WAKIL Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat menyampaikan materi UU Penyelenggara Haji dan Umrah yang baru di Aula Kemenag Kabupaten Bandung, Kamis, 11 April 2019.*/SARNAPI/PR
WAKIL Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat menyampaikan materi UU Penyelenggara Haji dan Umrah yang baru di Aula Kemenag Kabupaten Bandung, Kamis, 11 April 2019.*/SARNAPI/PR

SOREANG,(PR).- Jumlah jemaah umrah Indonesia yang setiap tahun mencapai sejuta orang ternyata belum diatur dengan Undang-Undang (UU) layaknya penyelenggaraan haji. Untuk itu, DPR-RI sudah mengesahkan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan haji dan umrah sebagai revisi UU lama.

"Jumlah jemaah umrah yang besar dari Indonesia belum dilindungi dengan payung hukum layaknya penyelenggaraan haji dengan UU No. 13/2008," Kata Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat uji sahih UU Pengaturan Haji dan Umrah di aula Kemenag Kabupaten Bandung, Kamis, 11 April 2019.

Dia mengatakan, dalam UU haji dan umrah yang baru memuat ketentuan penyelenggara haji reguler tetap dilaksanakan Kemenag, sedangkan haji khusus dan umrah dilakukan perusahaan swasta. "Terjadi perdebatan panjang saat  pembahasan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah soal penyelenggara haji reguler. Apakah penyelenggaraan haji reguler oleh Kemenag atau swasta? Akhirnya diputuskan tetap dilaksanakan Kemenag," ujarnya.

Tubagus menambahkan, DPR melakukan hak inisiatifnya melakukan revisi UU Penyelenggaraan Haji sekaligus membuat aturan penyelenggaraan umrah yang disatukan. "UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini sudah disahkan DPR pada 28 Maret lalu dan tinggal menunggu tanda tangan presiden dan  penomorannya. Kini diadakan uji sahih kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) haji dan umrah," katanya.

Dia menambahkan, dalam UU haji dan umrah ini berisi ketentuan haji diprioritaskan bagi masyarakat berusia 65 tahun ke atas. "Sedangkan Muslimin yang sudah berhaji dibatasi bisa berangkat lagi untuk haji minimal 10 tahun kemudian. Jadi Muslimin tak bisa berangkat haji lagi kalau kurang dari 10 tahun," ujarnya.

Aturan tersebut dikecualikan bagi petugas haji Kemenag, maupun pembimbing haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Kalau dulu namanya KBIH, tapi di dalam RUU Haji dan Umrah menjadi KBIHU karena menyangkut bimbingan haji dan umrah. KBIHU kini lebih diperankan fungsinya meski harus tetap berizin dan ikut akreditasi," katanya.

Untuk pemberangkatan haji, kata Tubagus Ace, KBIHU akan mendapatkan kuota haji khusus pembimbing sehingga bisa berangkat haji tiap tahun. "Hanya, syaratnya KBIHU memiliki 135 orang agar dapat satu kuota pembimbing haji. Kalau jumlah jemaah kurang dari 135 orang tidak akan dapat kuota pembimbing haji," katanya.***

Bagikan: