Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 19.8 ° C

Pemkab Bandung Barat Tarik Pajak Bangunan Tak Berizin di KBU Demi Target PAD

Hendro Susilo Husodo
KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR
KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR

NGAMPRAH, (PR).- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp581 miliar pada tahun 2019. Sekitar 50 persen dari potensi PAD itu berada di kawasan Bandung utara (KBU), yang justru ditengarai banyak yang tak berizin.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKD KBB, Agustina Piryanti, potensi PAD di Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, dan Ngamprah, relatif lebih besar dibandingkan daerah yang lain. Selain banyak tempat wisata, permukiman di KBU pun terbilang padat.

"Kecamatan yang masuk Kawasan Bandung Utara menjadi penyumbang PAD terbesar dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Hampir 50 persennya berasal dari empat kecamatan tersebut," kata Agustina di Ngamprah, Selasa, 9 April 2019.

Akan tetapi, banyak bangunan di KBU yang tidak berizin. Karena itulah, beberapa waktu yang lalu, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, malah menyatakan niatnya untuk memutihkan perizinan di KBU.

AA Umbara Sutisna dan Hengky Kurniawan/CECEP WIJAYA/PR

"Saya berencana memutihkan semuanya, dikeluarkan izinnya. Akan tetapi, ada yang menyangkut pemerintah provinsi. Istilahnya itu, bangunannya sesuai atau tidak dengan tata ruang dan sebagainya. Sekarang kondisi existing-nya sudah dibangun, kan begitu. Nah, ini yang harus dicarikan solusi," kata Umbara, bulan lalu.

Menurut dia, rencana pemutihan perizinan di KBU itu bakal dibahas lebih lanjut dengan Pemprov Jawa Barat. Dengan demikian, diharapkan ada solusi bagi bangunan tak berizin di KBU yang berada di wilayah Bandung Barat. Pasalnya, penarikan pajak dan retribusi oleh Pemkab Bandung Barat menjadi suatu dilema, lantaran bangunannya tak memiliki izin.

"Sementara retribusi pajaknya diambil oleh kami, bangunannya tanpa izin. Tetapi kan (bangunannya) sudah lama dan menyangkut rakyat kami juga. Ini kami mau mengentaskan pengangguran, jadi malah banyak pengangguran (kalau bangunannya dibongkar)," katanya.

ILUSTRASI pajak.*/DOK. PR

Ada 10 hal yang menjadi sumber PAD

Agustina mengakan, target PAD sebesar Rp581 miliar itu bisa didapatkan dari 10 sumber pajak. Kesepuluhnya ialah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Kalau pajak BPHTB dan PBB, kontribusi yang terbesar masih berada di kawasan padat penduduk dan lokasi yang miliki nilai jual tinggi. Di Batujajar, Cihampelas, dan Cililin, itu PBB dan BPHTB-nya juga meningkat tajam. Dari 10 jenis pajak, sumbangan PAD yang tertinggi ialah dari BPHTB," kata Agustina.

Bagikan: