Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Sebagian berawan, 23.3 ° C

Digraduasi, 185 KPM di KBB tak Lagi Dapat PKH

Cecep Wijaya Sari
WARGA menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018). Pemerintah mulai memberlakukan skema non flat untuk PKH pada Januari 2019. Dengan skema ini setidaknya per keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan Rp 10,2 juta per tahun.*/ANTARA
WARGA menunjukan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Sari, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/12/2018). Pemerintah mulai memberlakukan skema non flat untuk PKH pada Januari 2019. Dengan skema ini setidaknya per keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mendapatkan Rp 10,2 juta per tahun.*/ANTARA

NGAMPRAH, (PR).- Sebanyak 185 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah digraduasi oleh Dinas Sosial setempat. Artinya, mereka tak lagi mendapatkan bantuan melalui program tersebut lantaran perekonomiannya dianggap sudah meningkat.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial KBB Yuyun Budiarti mengungkapkan, jumlah KPM yang digraduasi tersebut tercatat sejak tahun lalu hingga triwulan pertama tahun ini. Jumlah KPM yang digraduasi memang masih jauh dari total KPM yang tercatat, yakni 73.967 KPM. 

"Namun, kami terus berupaya memotivasi mereka agar mandiri, sehingga akhirnya bisa digraduasi alias tidak bergantung lagi pada bantuan PKH," katanya, Selasa, 9 April 2019.

Menurut Yuyun, sejumlah KPM yang digraduasi tersebut di antaranya berasal dari hampir semua di 16 kecamatan. Mereka mengajukan sendiri kepada pemerintah untuk tidak lagi dicatat sebagai KPM PKH. Saat ini, mereka sudah mandiri dengan menjalani usaha kecil dan menengah.

Setelah digraduasi, para KPM tersebut akan diajukan kepada Kementerian Sosial untuk dicoret dari daftar penerima PKH. "Namun setelah dicoret, kami tidak bisa serta merta mengalihkan bantuan itu untuk yang lain. Sebab, itu kewenangan pusat," katanya.

Saat ini, total penerima PKH di Bandung Barat yaitu 73.967, naik dari tahun lalu yang berjumlah 72.840 KPM. Bantuan dari Kementerian Sosial untuk PKH diberikan bagi 7 komponen, yaitu ibu hamil Rp 2,4 juta/tahun, balita Rp 2,4 juta/tahun, siswa SD Rp 900.000/tahun, SMP Rp 1,5 juta/tahun, SMA Rp 2 juta/tahun, disabilitas berat dan lansia masing-masing Rp 2,4 juta/tahun.

Bantuan tersebut diberikan secara bertahap setiap Januari, April, Juli, dan Oktober. Sementara itu, setiap KPM maksimal mendapatkan bantuan untuk 4 dari 7 komponen. "Yang diambil itu bantuan yang terbesar. Jadi kalau satu keluarga memiliki 7 komponen, hanya diambil 4 yang terbesar," ujarnya.

Koordinator Pendamping PKH KBB Dewi Yulianti mengungkapkan, pihaknya terus menyosialisasikan program Graduasi KPM kepada masyarakat. Secara rutin, pihaknya melakukan Pertemuan Peningkatan Kempuan Keluarga terhadap para penerima PKH.

"Di sana, kami berikan arahan dan motivasi agar mereka bisa mandiri dan tidak bergantung lagi terhadap bantuan," katanya. Saat ini, ada 236 pendamping PKH di 16 kecamatan di Bandung Barat. Setiap pendamping PKH ditargetkan bisa menggraduasi 5-6 KPM per tahun.  

Menurut Dewi, kendala yang dihadapi para pendamping PKH di antaranya menumbuhkan semangat kemandirian bagi para KPM. Sebab, tidak mudah untuk mengubah mental dari yang biasa menerima bantuan menjadi mandiri.

"Namun dengan pendekatan para pendamping PKH, perlahan-lahan beberapa KPM justru mengajukan sendiri untuk tidak lagi menerima bantuan tersebut. Ini yang harus diapresiasi," katanya.***

Bagikan: