Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sebagian berawan, 21.2 ° C

Ridwan Kamil Keluhkan Kucuran Dana yang Timpang dari Pusat ke Jawa Barat

Yusuf Wijanarko
PROYEK pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di area Cisumdawu Tunnel Project di kampung Sawah Buah, desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Senin 18 Maret 2019. Proyek pembuatan jalan tol Cisumdawu terus digenjot sebagai upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya di Jawa Barat.*/ADE MAMAD/PR
PROYEK pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di area Cisumdawu Tunnel Project di kampung Sawah Buah, desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Senin 18 Maret 2019. Proyek pembuatan jalan tol Cisumdawu terus digenjot sebagai upaya percepatan pembangunan nasional, khususnya di Jawa Barat.*/ADE MAMAD/PR

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluhkan kesenjangan dana dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilainya masih lebih kecil dibandingkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Saya sampaikan kepada Pak Sekjen Kemendagri, mohon izin, saya sampaikan lagi ke publik perbedaan dana dari (Pemerintah) Pusat di Jawa Barat dengan Jawa Timur bisa Rp 10 triliun," kata Ridwan Kamil saat memberikan sambutan dalam Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 di Kota Bandung, Selasa 2 April 2019.

Ridwan Kamil menilai, hal tersebut agak kurang adil karena jumlah penduduk di Jawa Barat jauh lebih banyak dibandingkan Jawa Timur.

"(Penduduk) Jawa Timur sekira 40-an juta, kita (Jawa Barat) 50 jutaan tapi dana dari Pemerintah Pusat kenapa lebih besar Rp 10 triliun kepada mereka (Jawa Timur) yang penduduknya lebih sedikit dibandingkan Jawa Barat," kata dia seperti diberitakan Antara.

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Subang, Rabu 9 Januari 2019.*/ANTARA

Hal tersebut, kata Ridwan Kamil, terjadi karena pemberiaan dana dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Provinsi berbanding lurus dengan jumlah satuan administrasi daerah, bukan jumlah penduduk.

"Karena di Jawa Timur daerahnya 38 (kabupaten/kota), faktor pengalinya 38 daerah dan di Jawa Barat hanya 27 (kabupaten/kota). Jadi, faktor pengalinya hanya 27," kata dia.

"Ini mohon masukan dari kami agar di masa depan anggaran dari Pemerintah Pusat harus berbasis populasi karena satu orang anak di Jawa Timur dibiayanya Rp 1 juta sedangkan anak di Cianjur, di Sumedang hanya Rp 600 ribu. Mudah-mudahan temuan kami ini bisa ditindaklanjuti agar kami merasakan keadilan fiskal anggaran kepada provinsi yang terpadat dan terbesar di Indonesia," ujar Ridwan Kamil.

9 proyek yang mengubah wajah Jawa Barat

Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil memaparkan sejumlah proyek strategis di Jawa Barat yang akan mulai dieksekusi dan selesai tahun 2020.

Di hadapan bupati dan wali kota se-Jawa Barat dan Menteri Pariwisata Arief Yahya serta Sekjen Kemendagri, Ridwan Kamil mengatakan, ada 9 proyek yang akan mengubah wajah Jawa Barat.

GEOPARK Ciletuh-Palabuhanratu.*/DOK. PR

Kesembilan proyek tersebut ialah reaktivasi empar jalur kereta api, pembangunan Bandara Cikembar Sukabumi, Terminal Parung, Cikarang Bekasi Laut (CBL), Jalur Tambang Parung Panjang, Pelabuhan Patimban, Tol Bandung-Cilacap, dan tol Cisumdawu.

Ridwan Kamil mengatakan, sektor pariwisata akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Apalagi, Jawa Barat akan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang punya titik tumpu industri pariwisata seperti KEK Pangandaran dan KEK Cikidang.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengusulkan KEK lainnya seperti KEK Jatigede, KEK Walini, KEK Patimban, dan KEK Kertajati.

"Visinya sudah jelas dari sisi ekonomi, lokomotifnya pariwisata. Kalau ini terjadi, saya yakin pertumbuhan ekonomi yang sekarang 5,6 persen bisa jauh lebih cepat karena investasi datang membelanjakan modal dan menyerap lapangan kerja yang luar biasa," kata Ridwan Kamil.

Oleh karena itu, dia berharap seluruh rencana tersebut bisa berjalan lancar sambil mengikis persoalan dasar lainnya seperti ketimpangan dan kemiskinan.

Selain itu, Ridwan Kamil juga berpesan agar seluruh kepala daerah bisa kompak mewujudkan rencana besar tersebut.

"Jawa Barat saat ini, dengan konsep seperti ini, insya Allah bisa jadi provinsi terbaik se-Indonesia. Termasuk hubungan dengan bupati dan wali kota relatif baik," kata dia.***

Bagikan: