Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sedikit awan, 22 ° C

Ridwan Kamil Mengusulkan Badan Otorita Citarum 

Novianti Nurulliah
GUBERNUR Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil.*/DOK. PR
GUBERNUR Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil.*/DOK. PR

BANDUNG,(PR).- Setelah mengusulkan badan otorita Cekungan Bandung, Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil mengusulkan badan otorita Citarum yang berada dalam kewenangan Satuan Tugas Citarum Harum kepada pemerintah pusat. Badan otorita tersebut diusulkan guna mengefektifkan aksi di lapangan terkait dengan upaya pemulihan Sungai Citarum.

"Inovasi berikutnya menjadikan Citarum menjadi kawasan otorita khusus sehingga kita bisa menganggarkan SDM-nya khusus,  laboratoriumnya juga, jadi (nanti pengecekan laboratorium) tidak di sebelas dinas kota kabupaten yang dilalui tapi dipusatkan (dalam badan otorita)," ujar Ridwan usai memimpin rapat pimpinan kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin 25 Maret 2019.

Selain itu, kata Ridwan, dalam badan otorita Citarum tersebut akan ada unsur semacan dinas kebersihan yang bisa secara langsung bisa membersihkan sampah tanpa harus menunggu kesepakatan selebas daerah yang dilalui Citarum selama batas dan radiusnya jelas. Nantinya akan ada petugas sampah khusus di sana.

Saat ini, Ridwan menuturkan, organisasi badan otorita tersebut tengah dibahas. "Intinya selama lima tahun akan ada daerah khusus sejalan dengan usia Perpres (Perpres 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum). Kan usia perpresnya selama tujuh tahun,  jadi ini otoritas sementara," ucap dia.

Senada dengan Ridwan, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, badan otorita diusulkan gubernur dalam rapat pimpinan. Badan otorita tersebut maksudnya agar penanganan Citarum Harum lebih komprehensif. "Ada usulan dari gubernur bahwa di sepanjang DAS Citarum  dari Cisanti sampai Muara Gembong diusulkan ada kewenangan Citarum ini diurus satu institusi," ujar Iwa.

Iwa pun mencontohkan seperti masalah sampah yang selama ini menjadi urusan pemerintah kota dan kabupaten dinilai kurang cepat. Dengan satu institusi khusus diharapkan akan lebih cepat sehingga menyiapkan sampah tempat mesin orangnya sehingga penanganan di pinggiran sungai di 11 kota bisa ditangani termasuk limbah. 

Selain itu, masalah penegakan hukum pelaku pencemaran sungai. Saat ini petugas PPLH di lapangan yang dimiliki kota dan kabupaten kurang. 

"Ini brilian tapi perlu ada kewenangan, oleh karena itu akan disampaikan ke pusat. Karena ini penting dan perlu. Posisinya diusulkan ke pusat supaya bisa tuntas dan cepat. Dansatgas yang mengkordinir termasuk di kota kabupaten," ucap dia.

Anggaran Citarum

Sementara itu, terkait dengan usulan anggaran Citarum Harum Rp 600 miliar yang Rp 300 miliar untuk operasional TNI anggaran tersebut sudah dialokasikan di Kementrian PUPR.

"(soal anggaran) Alhamdulillah saya sudah rapat dengan PUPR untuk anggaran tersebut sudah dialokasikan dan sudah proses pencairan," ujar dia.

Adapun alokasi anggaran tersebut di antaranya untuk Kesekretariatan Ciatrum Harum di bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Naripan, Kota Bandung. Dalam sekretarian Citarum Harum akan dibangun laboratorium. Dengan demikian sekretariat cukup memadai. 

"Sekarang tinggal mematangkan rencana aksi siapa berbuat apa termasuk pelaksanaan anggaran yang sudah ada dan penyiapan anggaran 2020," tutur dia.

Iwa menambahkan, pencairan harusnya secepatnya namun ada proses dan aturan anggaran. Namun yang penting alokasi sudah ada dan untuk pasukan di lapangan sudah diakomodir.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengajukan Rp 605 miliar kepada menteri Kordinator Bidang kemaritiman dengan rincian pembiayaan untuk Sekretariat Satgas Citarum di Kemenko Maritim dan Sumber Daya sebesar Rp 5,2 miliar dan usulan pembiayaan di Kementrian PUPR sebesar Rp 599,8 miliar. Jumlah Rp 599,8 miliar tersebut terdiri dari operasional Kodam III Siliwangi sebesar Rp 300 miliar, pembangunan danau retensi sebesar Rp 200 miliar, pengadaan 10 unit excavator Rp 20 miliar, operasional dan pemeliharaan  10 unit excavator Rp 8,5 miliar, pengadaan 19 insenerator sebesar Rp 12,5 miliar, normalisasi lokasi oxbow Rp 46,5 miliar dan pembangunan 2.050 MCK Rp 12,3 miliar.***
 

Bagikan: