Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Langit umumnya cerah, 15.5 ° C

Program Wifi Gratis di Setiap RW akan Dievaluasi

Ririn Nur Febriani
Ilustrasi.*/CANVA
Ilustrasi.*/CANVA

CIMAHI, (PR).- Dinas Komunikasi Informasi Kearsipan dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi bakal mengevaluasi program wifi gratis di setiap RW. Sebab, efektifitas program dinilai tidak mulus. 

Selain itu, dana internet sudah tercakup dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), sehingga tidak ada alasan tak ada biaya. 

Menurut Kepala Diskominfoarpus Kota Cimahi, Harjono, evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat hasil dari penerapan internet di lingkungan masyarakat. "Programnya di beberapa RW sudah berjalan, tapi sebagian masih banyak yang belum. Kita akan lihat hasil selama setahun kemarin,  sudah digunakan seperti apa dan sejauh mana memberi manfaat terhadap kegiatan masyarakat," ujarnya, Kamis, 21 Maret 2019. 

Pihaknya bakal melihat efektifitas dan manfaat yang telah dihasilkan selama setahun wifi RW diterapkan. "Sebelum diluncurkan lagi tahun sekarang, akan dinilai dan dievaluasi hasil penerapan tahun kemarin seperti apa," ucapnya.

Kata sandi

Banyak masyarakat mengeluhkan jika tempat pemasangan wifi di kantor RW atau di kediaman RW tidak adil. Apalagi, aksesnya dibatas dengan menggunakan kata sandi.

"Memang menimbulkan kecemburuan, dan itu salah satu yang jadi bahan evaluasi. Soal password, memang sebagai kontrol agar penggunaannya tidak kebablasan," katanya menambahkan.

Pengontrolan koneksi menggunakan kata sandi juga untuk mengerem pemakaian kuota internet setiap bulan, agar tidak cepat habis. Sehingga, biaya tidak membengkak.

"Kalau dilepas tanpa password, nanti masyarakat akan seenaknya mengakses padahal kuotanya terbatas. Bukan sebagai larangan, tapi hanya kontrol. Jangan hanya 10 hari sudah tidak bisa digunakan," katanya.

Penerapan internet di RW juga harus sesuai dengan niat awal pemerintah, yakni mempermudah akses pengurusan administrasi kependudukan dan peningkatan ekonomi masyarakat. "Idealnya dipasang di kantor RW, jadi ada admin yang akan membantu masyarakat mengurus administrasi tanpa harus pergi kesana-kesini, kan lebih efektif. Selain itu bisa membantu pemasaran UKM masyarakat, harus seperti itu penggunaannya," tuturnya. 

Sudah dianggarkan

Mengenai pembayaran, biaya berlangganan internet sendiri ada dalam dana Rp100 juta per RW yang setiap tahun diberikan pemerintah. "Jangan beralasan tidak bisa bayar internet, karena sudah ada anggarannya dalam PPM. Paling hanya Rp500 ribu sebulan. Sampai sekarang Alhamdulillah lancar dan PPM tahun 2019 segera bergulir," ucap Harjono.

Setiap RW juga memiliki kebebasan untuk menerapkan pemasangan internet RW. Atau, dananya akan dialihkan untuk keperluan lain.

"Kalau masyarakat dan pengurus RW sepakat mengalihkan anggarannya untuk kebutuhan lain ya tidak masalah, jadi boleh tidak memasang internet RW kalau memang dana dipakai untuk kegiatan lain. Tapi, nanti tujuan kemudahan dan percepatan layanan nanti bisa tidak tercapai," ucapnya.

Untuk tahun 2019, pihaknya sudah merencanakan pendampingan dan peningkatan pemahaman masyarakat soal penggunaan internet secara sehat. Saat ini tengah diakukan pemetaan jumlah kebutuhan pendamping yang akan diterjunkan ke masyarakat, termasuk teknis pelaksanaannya.

"Masih mapping dulu, karena yang ribet itu mendata berapa banyak pendamping atau relawan yang dibutuhkan. Harus paham soal teknologi juga, target tahun 2019 ini sudah ada jumlahnya dan tahun 2020 dilaksanakan," katanya.

Dia menegaskan, program internet di tiap RW merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia. "Jangan sampai internet yang dipasang hanya dipakai warga untuk tujuan hiburan, apalagi kalau anak-anak hanya dipakai main games atau media sosial. Tujuannya harus bisa memberdayakan masyarakat," katanya.***

Bagikan: