Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Sedikit awan, 24.7 ° C

Keluhan Potongan PKH Bermunculan, Dinsos Kabupaten Bandung akan Usut Tuntas

Handri Handriansyah
Keluarga muda.*/DOK. PR
Keluarga muda.*/DOK. PR

SOREANG, (PR).- Dinas Sosial Kabupaten Bandung berjanji akan menyelidiki dan mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan. Bahkan, Dinsos mengaku sudah menggandeng aparat kepolisian untuk menyelidiki dugaan tersebut.

Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Nina Setiana mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim untuk meluruskan informasi yang beredar. "Kronologisnya berawal saat pencairan dana PKH tahap 1 tahun 2019 pada 25 Januari 2019," ujarnya dalam rilis yang dikirimkan oleh Humas Pemkab Bandung, Rabu, 20 Maret 2019. 

Menurut Nina, hasil penelusuran sementara kejadian tersebut sebenarnya hanya ada warga yang berinisiatif memberikan uang kepada Ketua Kelompok RW 07. Namun, tidak pernah ada instruksi dari pendamping PKH atau anjuran untuk mengumpulkan uang.

Meskipun demikian, Nina menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mandalami masalah tersebut. Jika memang ada pendamping yang melakukan pemotongan, maka Dinsos pun mempersilahkan yang bersangkutan diproses secara hukum.

Sementara itu, salah seorang keluarga penerima manfaat (KPM) PKH RT 02 RW 07, sebut saja Mawar (33) mengatakan bahwa pada Rabu siang, dirinya telah menerima kembali kartu ATM PKH miliknya dari salah seorang rekan sesama KPM di RW tersebut. 

"Saya sebelumnya ada pertemuan antara petugas dari dinas dengan pendamping, tetapi saya sebagai KPM tidak diundang dalam pertemuan tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Mawar mengaku bahwa dirinya sudah dua tahun menjadi KPM PKH. Namun sejak awal dirinya tidak pernah mencairkan sendiri dana PKH yang menjadi haknya itu.

"Kartu ATM-nya sendiri tidak pernah saya pegang, pencairan biasanya dilakukan oleh ketua kelompok dan pendamping. Saya hanya menerima dalam kondisi sudah dipotong," tutur Mawar.

Pada 2018, kata Mawar, dirinya menerima bantuan PKH sebesar Rp 2 juta yang dicairkan dalam empat tahap. Setiap tahap ia menerima Rp 500.000, namun dipotong Rp 50.000.

Hal serupa terjadi pada pencairan dana PKH 2019 di skema nonflat membuat bantuan yang diterima oleh keluarga Mawar naik sampai Rp 1,65 juta. Itu disebabkan karena Mawar memiliki tiga anak yang masih bersekolah di SD, SMP dan SMA.

Dana tersebut, kata Mawar, dicairkan dalam dua tahap RP 550.000 dan Rp 1,1 juta. "Dua kali itu juga ada pemotongan Rp 50.000 dan Rp 110.000," ucapnya.

Mawar sempat menanyakan peruntukan potongan tersebut, namun ia diyakinkan bahwa itu bukan potongan melainkan sumbangan sukarela. Anehnya, Mawar tidak pernah habis pikir mengapa harus ada sumbangan sukarela dari penerima bantuan pemerintah yang tidak mampu dan jumlahnya ditentukan.

"Awalnya memang tidak dipotong, tetapi saat saya memberikan kadeudeuh Rp 25.000, uangnya dilemparkan. Dia bilang untuk apa uang segitu, cukup untuk apa?" kata Mawar.

Tidak hanya itu, kata Mawar, tahun ini ia juga masih terkena potongan Rp 150.000 untuk dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Padahal, saat ini anak sulungnya sudah tak lagi ikut PKMB karena sudah pindah ke Rumah Belajar yang dibiayai oleh salah satu perusahaan energi di Pangalengan.

"Saya terpaksa merelakan potongan itu karena diberitahu bahwa kalau tidak membayar PKMB, potongan dana PKH saya justru akan semakin besar.
Padahal kan anak saya sudah sekolah di tempat lain," ujar Mawar.***

Bagikan: