Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Umumnya berawan, 21.4 ° C

Ridwan Kamil: Soal Sekda Kota Bandung, Pemprov Tetap Berpegang SK Mendagri

Tim Pikiran Rakyat
GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil.*/HUMAS PEMPROV
GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil.*/HUMAS PEMPROV

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil, mengaku tidak mengetahui rencana Wali Kota Bandung Oded M Danial yang akan melantik Plt Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna. Pelantikan itu rencananya digelar Kamis, 21 Maret 2019. Pemprov Jawa Barat tetap berpegang pada keputusan Menteri Dalam Negeri yang meminta Kota Bandung untuk melantik Sekda terpilih, Benny Bachtiar. 

"(Sekda Kota Bandung dilantik) saya belum ada kabar," ujar Ridwan di Gedung Sate,  Jalan Diponegoro,  Kota Bandung,  Rabu, 20 Maret 2019. Selain menyatakan tidak tahu-menahu tentang pelantikan Ema, ia pun mengingatkan lagi isi SK Mendagri yang meminta Kota Bandung melantik Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung. 

Senada dengan Ridwan,  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Yerry Januar, mengakui tidak mengetahui rencana pelantikan tersebut. "Abdi teu uninga bu, kaleresan nuju di Cirebon acara forum OPD," tutur dia melalui layanan pesan singkat di telepon seluler.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jawa Barat sudah membuka ruang konsultasi untuk Pemkot Bandung terkait dengan belum dilantiknya Sekda definitif Kota Bandung hingga saat ini. Kepala BKD Jabar sebelumnya, Sumarwan Hadisoemarto, mengatakan, pihaknya terbuka untuk diskusi dengan Pemkot Bandung terkait Sekda Kota Bandung.

Saat itu, November 2018, Sumarwan mengatakan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa Benny adalah Sekda terpilih yang harus dilantik. "Kemudian ajukan evaluasi. Kalau tidak  sesuai target wali kota, silakan usulkan pergantian dengan berkoordinasi bersama kemendagri juga," ujar dia. 

Menurut dia, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, evaluasi untuk kinerja Sekda dilakukan setelah satu tahun bekerja. Kemudian, ia diberikan kesempatan enam bulan lagi untuk memperbaiki kinerja. Namun, bisa saja evaluasi dilakukan kurang dari setahun apabila Sekda benar-benar tidak bisa bekerja sama dengan walikota dan jajarannya. 

Logo Kota Bandung/DOK. PR

Dorong supaya segera dilantik

Dukungan untuk segera melantik segera pejabat Sekda definitif datang dari DPRD Kota Bandung. Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Edi Haryadi, menyatakan, beberapa bulan terkahir merupakan waktu-waktu yang krusial terkait pembahasan anggaran dan peraturan daerah. Dua yang paling menonjol adalah APBD 2019 dan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Bayangkan, seluruh pembahasannya dilakukan di bawah koordinasi seorang plt. Tentu kan beda antara plt dan pejabat definitif. Ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki seorang plt. Maka kami dorong segera dilantik, jangan ditunda-tunda lagi,” katanya.

Edi Haryadi pun menyatakan harapannya agar konflik penetapan Sekda Kota Bandung ini tidak berujung pada memburuknya koordinasi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar. Ia justru berharap agar Sekda difinitif bisa segera bekerja memperkokoh hubungan antara kedua institusi.

“Gubernur dan wali kota yang sebelumnya pernah berpasangan memimpin Kota Bandung ini, kami harap bersikap negarawan. Kalau pernah ada ketidaksepahaman, karena sekarang sudah selesai, ya lupakan. Jangan dibawa-bawa terus,” ucapnya.***
 

Bagikan: