Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Cerah berawan, 20.2 ° C

APK Bergambar Ajay Terpasang di Tiang Listrik Hingga Pepohonan Kota Cimahi

Ririn Nur Febriani
SEBUAH Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna terpasang di tiang listrik di ruas jalan Kota Cimahi seperti yang terlihat pada Rabu, 20 Maret 2019. Lokasi pemasangan APK perlu mengikuti aturan karena bila melanggar bisa dikenai sanksi.*/RIRIN NF/PR
SEBUAH Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna terpasang di tiang listrik di ruas jalan Kota Cimahi seperti yang terlihat pada Rabu, 20 Maret 2019. Lokasi pemasangan APK perlu mengikuti aturan karena bila melanggar bisa dikenai sanksi.*/RIRIN NF/PR

CIMAHI, (PR).- Alat peraga kampanye (APK) bergambar Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna mendukung pasangan capres nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin bertebaran di sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi. Pemasangannya terlihat di tiang listrik hingga terpaku di pepohonan. 

Ketika dikonfirmasi, Ajay mengakui keberadaan APK bergambar dirinya tersebut. "Saya tahu ada APK tersebut karena memang sering lihat," ujarnya, Rabu, 20 Maret 2019.

Menurut Ajay, sebagai Ketua DPC PDIP Kota Cimahi pihaknya pasti mendukung capres Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, pemasangan APK tersebut banyak inisiatif dari kader PDIP Kota Cimahi. "Memang itu inisiatif dari teman-teman. Dari tulisan mengatasnamakan partai, bukan atas nama wali kota," katanya.

Soal pemasangan APK tersebut dia mengatakan tidak ikut mengatur. "Memasang di lokasi mana bukan saya yang atur. Nanti soal spanduk akan minta teman-teman partai untuk tidak dipasang di lokasi yang melanggar," tutur Ajay.

Dia mengklaim, dirinya bisa memilah tugas kepala daerah dan tugas partai. "Kegiatan saya lebih tinggi di porsi tugas wali kota, tahu soal batasan. Konsekuensi juga karena wali kota kan jabatan politis," ucapnya.

Apalagi, dia merasa selama menjabat walikota 1 tahun 4 bulan ini tidak lalai bertugas sebagai kepala daerah. "Tugas paling utama ya bagaimana mensejahterakan masyarakat Kota Cimahi, jadi mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang tersentuh oleh program pemerintah. Ini tekad saya," kata Ajay.
 

PENERTIBAN alat peraga kampanye di Kota Cimahi.*/RIRIN NUR FEBRIANI/PR

Jusapuandi selaku Ketua Bawaslu Kota Cimahi, menilai, selama mengatas namakan sebagai ketua Parpol maka APK bergambar Ajay tersebut tidak masuk pelanggaran. "Namun yang menjadi persoalan adalah etika pemasangan APK yang dipasang tidak pada tempatnya," ujarnya.

Pemasangan APK di luar zona yang ditentukan KPU melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Termasuk, melanggar Perda Kota Cimahi tentang Ketertiban Umum. "Aturan secara tegas tidak membolehkan. Juga bisa menjadi preseden buruk kalau ada pelanggaran," katanya.

Bawaslu Kota Cimahi mengklaim, pihaknya kerap memberikan teguran kepada para peserta Pemilu 2019 terkait pelanggaran APK. "Terkait teguran itu, jelas sudah kita lakukan di berbagai kesempatan. Sanksinya penurunan APK," katanya.

Kualitas demokrasi masyarakat masih rendah

Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Unjani Cimahi, Wawan Gunawan menilai, maraknya APK Pemilu 2019 membuktikan demokrasi di Indonesia kualitasnya masih rendah. "APK yang menjamur adalah bukti bahwa kualitas demokrasi di Indonesia masih rendah. Jika kualitas demokrasinya sudah bagus, walaupun ada APK namun penempatannya ikut aturan dan tidak berserakan dimana-mana sampai di pohon dan tiang listrik yang jelas-jelas melanggar," kata Wawan.

Selain melanggar, propaganda politik itu juga hanya menjadi sampah visual, yang jelasi-jelas mengurangi keindahan. "Membuat APK kan pakai uang, lalu malah jadi sampah. Inilah bukti kualitas demokrasi di kita, malah memproduksi sampah," ucapnya.

Menurut Wawan, para peserta Pemilu sebetulnya tahu aturan pemasangan APK. "Pasti mereka tahu aturan, tapi pura-pura tidak tahu atau cuek saja meski melanggar," ucapnya.

Sebab ranahnya politik, lanjut Wawan, semwarutnya APK menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, sanksi yang diterapkan hanya penurunan belum cukup memberi efek jera bagi peserta Pemilu. "Tidak tegas sanksinya, diturunkan dan dianggap selesai," katanya.***

Bagikan: