Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Umumnya berawan, 21.4 ° C

Warga Pangalengan Keluhkan Dana PKH yang Disunat Oknum

Handri Handriansyah
Ilustrasi.*/REUTERS
Ilustrasi.*/REUTERS

SOREANG, (PR).- Warga RW 07 Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung mengeluhkan adanya potongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah mereka. Tak tanggung-tanggung, potongan tersebut mencapai 10-30 persen.

Salah seorang warga, Cecep (31) mengatakan, warga di RW tempat tinggalnya yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sejak 2018 lalu, mencapai lebih dari 25 orang. "Saya tidak tahu apakah semua mengalami pemotongan atau tidak, yang jelas saya menerima laporan dari 8 PKM yang mengalami pemotongan," ujarnya saat dihubungi Selasa, 19 Maret 2019.

Tak hanya pemotongan, Cecep juga melansir bahwa sistem pencairan dana PKH mengalami penyimpangan. "Saya pernah menjadi fasilitator di Dinas Sosial dan setahu saya pencairan itu seharusnya langsung dilakukan oleh penerima," ucapnya.

Kenyataannya, kata Cecep, pencairan justru dilakukan oleh pendamping PKH. Bahkan, kartu ATM beserta nomor pin nya tak pernah dipegang oleh penerima, tetapi oleh pendamping.

"Dari laporan yang saya terima, kartu dikembalikan ke penerima ketika ada peninjauan dari pihak terkait. Setelah itu dikumpulkan kembali oleh pendamping," kata Cecep.

Atas dasar laporan tersebut, Cecep kemudian menanyakan kepada Ketua Kader PKH RW 07. Setelah itu, barulah ia mendapat laporan terbaru bahwa uang potongan dari dua orang PKM telah dikembalikan.

"Setelah saya desak, ternyata yang dua orang dikembalikan. Namun yang lainnya masih belum, ini jelas ada masalah yang harus dibongkar," kata Cecep.

Dia menambahkan, pemotongan dialami oleh para KPM sejak pertama kali mereka mendapat bantuan PKH pada 2018. Namun sebelumnya, tidak ada satupun KPM yang berani berbicara karena diintimidasi.

Menurut Cecep, para PKM diwanti-wanti oleh pendamping PKH agar tidak berbicara kepada siapapun terkait pemotongan tersebut. Jika mereka bersuara, maka ancamannya adalah dicoret dari daftar penerima PKH tahun berikutnya.

Salah seorang PKM PKH RT 02 RW 07, sebut saja Mawar (33) membenarkan adanya potongan tersebut. "Sudah dua tahun keluarga saya menjadi penerima PKH dan selalu dipotong saat pencairan," ucapnya.

Mawar menambahkan, potongan yang ia alami mencapai 10 persen dari dana yang seharusnya diterima. Dari Rp 550.000 yang seharusnya ia terima pada 2018, Mawar hanya menerima Rp 500.000.

Hal serupa terjadi pada pencairan dana PKH 2019 di skema non flat membuat bantuan yang diterima oleh keluarga Mawar naik sampai Rp 1,65 juta. Hal itu disebabkan karena Mawar memiliki tiga anak yang masih bersekolah di SD, SMP dan SMA.

Dana tersebut, kata Mawar, dicairkan dalam dua tahap RP 550.000 dan Rp 1,1 juta. "Dua kali itu juga ada pemotongan Rp 50.000 dan Rp 110.000," ucapnya.

Mawar sempat menanyakan peruntukan potongan tersebut, namun ia diyakinkan bahwa itu bukan potongan melainkan sumbangan sukarela. Anehnya, Mawar tidak pernah habis pikir mengapa harus ada sumbangan sukarela dari penerima bantuan pemerintah yang tidak mampu dan jumlahnya ditentukan.

Mawar memang mengaku telah menerima kembali dana yang sempat dipotong tersebut dari pendamping PKH. "Saya tidak tahu kenapa potongan saya dikembalikan bersama tiga orang penerima lain," ucapnya.

Meskipun demikian, Mawar khawatir karena bersama pengembalian tersebut ia menangkap pembicaraan bahwa ia terancam tidak lagi masuk daftar penerima PKH selanjutnya. Namun ia berharap keadilan dari pemerintah, karena ia yakin bahwa kebenaran bukan alasan untuk memutuskan uluran tangan pemerintah.

Di sisi lain, Mawar membenarkan bahwa pemotongan terjadi kepada seluruh PKM di RW 07. "Dulu penerima PKH di sini ada 27 keluarga, sekarang mungkin lebih dari 30 keluarga," ujarnya.

Jika menghitung 27 PKM pada 2018, maka jumlah potongan yang dikumpulkan jelas mencapai Rp 1,35 juta. Sedangkan jika mengasumsikan 30 PKM pada 2019, maka potongan yang terkumpul bisa mencapai Rp 4,8 juta. 

Sementara itu Cecep menambahkan, di Desa Margaluyu terdapat sekitar 16 RW. "Jika mengambil rata-rata 30 orang per RW, jelas potongan yang terkumpul bisa mencapai 76,8 juta," ujarnya.***

Bagikan: