Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Sebagian cerah, 27.8 ° C

Sampah Mengepung Tahura Djuanda

Tri Joko Her Riadi
TAHURA Djuanda/DOK. PR
TAHURA Djuanda/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Beban lingkungan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Djuanda akibat semakin padatnya kawasan komersial dan permukiman, semakin berat. Saat ini, tercatat tidak kurang dari 30 titik pembuangan sampah liar mengepung hutan konservasi seluas 578 hektare ini.

Kepala Balai Tahura Djuanda, Lianda Lubis, menyebut, titik pembuangan sampah ilegal ditemukan di berbagai lokasi, mulai dari pinggiran jalan, lereng bukit, hingga sungai. Jumlah dan volumenya terus bertambah dari tahun ke tahun.

“Sampah menjadi permasalahan yang makin serius di Tahura. Jumlah dan volume titik pembuangan ilegal terus bertambah. Dampaknya bukan hanya soal keindahan dan kenyamanan, tapi juga keselamatan, terutama terkait konflik manusia dengan monyet,” tutur Lianda, Minggu, 17 Maret 2019.

Dijelaskan Lianda, desakan pembangunan di daerah sekitar Tahura membuat populasi dan aktivitas manusia melonjak. Produksi sampah merupakan konsekuensi dari kondisi seperti itu. Ia mengakui, Balai kesulitan kalau harus sendirian mengurusi masalah sampah karena keterbatasan petugas.

Lianda mencontohkan tindakan buang sampah sembarangan di lokasi sekitar Curug Dago. Petugas berulang kali memperingatkan oknum warga yang melakukan aksi buruk tersebut. Pagar dan papan peringatan juga dibuat, namun aksi buang sampah sembarangan terus berlangsung.

“Penanganan masalah ini harus lintas sektoral. Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk terlibat,” ucapnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan, menyatakan, produksi sampah yang terus meningkat menandakan desakan lingkungan yang semakin keras dirasakan Tahura. Salah satu pangkal persoalan adalah kebijakan tata ruang yang buruk. Dadan mendesak pemerintah di berbagai jenjang semakin memperkokoh komunikasi terkait perlindungan kawasan Bandung utara (KBU).

“Tumpukan sampah yang semakin banyak di sektiar Tahura menunjukkan tekanan lingkungan yang semakin berat. Pengangkutan sampah adalah layanan publik. Harus dicari akar permasalahannya, lalu diselesaikan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan,” ujar Dadan.

CURUG Dago.*/ADE BAYU INDRA/PR

Dari Hutan ke Taman Kota

Lianda Lubis mengaku khawatir, jika alih fungsi lahan terus terjadi tanpa diimbangi dengan upaya serius memperluas cakupan wilayah konservasi, Tahura semakin lama bakal menjadi semacam taman kota. Kepungan permukiman dan kawasan komersial yang padat membuat kawasan hutan konservasi ini terjepit di tengah-tengah.

Wacana penambahan luas Tahura terus disuarakan berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir. Ada potensi menambah luasan hutan konservasi dari 578 hektare menjadi sekitar 3200 hektare. Wacana juga sudah sampai ke para pembuat kebijakan di pemerintah pusat. Meski demikian, belum ada tindakan lebih konkrit hingga saat ini. 

Dadan Ramdan mendorong agar pemerintah segera merealisasikan wacana penambahan luas Tahura. Namun, ia juga mengingatkan agar rencana ini tidak mengabaikan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. Penambahan luas hutan harus memberikan dampak positif bagi warga sekitar.

“Kami yakin keduanya bisa berjalan bersama. Kuncinya ada pada komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pemangku kepentingan. Tujuan kita semua sama kok, yakni perbaikan ekosistem,” tuturnya.***

Bagikan: