Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Sebagian cerah, 25.4 ° C

Bantuan Pangan Nontunai Hanya untuk Beras Premium

Cecep Wijaya Sari
ILUSTRASI Bantuan Pangan Nontunai .*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI Bantuan Pangan Nontunai .*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

NGAMPRAH, (PR).- Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kabupaten Bandung Barat tahun ini hanya bisa dimanfaatkan untuk membeli beras premium. Pembelian beras ini bisa dilakukan di 263 agen yang tersedia di sejumlah daerah.

"Hampir semua desa sudah memiliki agen yang menyediakan beras premium. Siapa saja bisa memasok beras ke agen, asalkan beras premium," kata Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo, Minggu 17 Maret 2019.

Tidak seperti daerah lain yang menyediakan beras dan telur, menurut Heri, BPNT di KBB diarahkan hanya untuk beras berkualitas premium. Sebab untuk telur, dikhawatirkan berisiko pecah atau busuk, sehingga akan merugikan keluarga penerima manfaat (KPM).

BPNT tersebut diberikan setiap bulan kepada KPM berupa transfer sebesar Rp 110.000. Uang tersebut bisa dibelanjakan untuk beras premium hingga 9 kg.

"Sebab beras premium harganya sekitar Rp 13.000 per kg, jadi maksimal 9 kg," katanya seraya mengungkapkan, harga beras itu sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Heri juga mengungkapkan, setiap KPM akan menerima bantuan Rp 110.000 pada tanggal 25 setiap bulan. Secara otomatis pencairan uang ditransfer ke rekening setiap KPM.

Saat ini, jumlah KPM di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan menjadi 82.971 keluarga. Tahun sebelumnya, yaitu sekitar 95.599 KPM. "Kuota KPM ini ditentukan oleh pusat, kami hanya mengajukan kebutuhannya," ujar Heri.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial KBB, Yuyun Budiarti menambahkan pihaknya mendorong graduasi KPM. Artinya, KPM yang sudah digraduasi tidak akan lagi mendapat bantuan karena dinilai perekonomiannya sudah meningkat.

Akhir 2018, ada 28 KPM yang telah digraduasi oleh Dinas Sosial setempat. "Meski jumlahnya masih kecil, kami berupaya terus memotivasi para KPM agar mandiri, sehingga akhirnya bisa digraduasi alias tidak bergantung lagi pada bantuan," ujarnya.

Menurut Yuyun, sejumlah KPM yang digraduasi tersebut di antaranya berasal dari Kecamatan Cihampelas, Padalarang, dan Cipongkor. Mereka mengajukan sendiri kepada pemerintah untuk tidak lagi dicatat sebagai KPM PKH. Saat ini, mereka sudah mandiri dengan menjalani usaha kecil dan menengah. ***

 

Bagikan: