Pikiran Rakyat
USD Jual 14.628,00 Beli 14.328,00 | Cerah berawan, 28 ° C

Grab to Work ala Pemkot Bandung Rentan Langgar UU Persaingan Usaha

Tim Pikiran Rakyat
WAKIL Wali Kota Bandung Yana Mulyana menaiki kendaraan uji coba sistem carpooling. Pemkot Bandung bekerja sama dengan Grab Indonesia.*/HUMAS PEMKOT BANDUNG
WAKIL Wali Kota Bandung Yana Mulyana menaiki kendaraan uji coba sistem carpooling. Pemkot Bandung bekerja sama dengan Grab Indonesia.*/HUMAS PEMKOT BANDUNG

BANDUNG, (PR).- Program angkutan bersama atau carpooling yang diinisiasi Pemkot Bandung dengan Grab–salah satu perusahaan transportasi online—rentan melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha Sehat.

Hal itu disampaikan Pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) Syarkawi Rauf yang juga Mantan Ketua Komisioner KPPU Periode 2015-2018.

“Secara umum, tujuan program carpooling baik. Namun, program yang memberikan eksklusifitas kepada Grab tanpa melalui proses kompetisi (tender terbuka) berpotensi melanggar UU Persaingan Usaha Sehat”, kata Syarkawi Rauf di Jakarta, Jumat 15 Maret 2019.

Dia menilai, kebijakan Pemkot Bandung yang diduga memberikan hak monopoli kepada satu operator bertentangan dengan prinsip perundangan antimonopoli.

Kebijakan itu juga mendiskriminasi pemain moda transportasi lainnya, terutama operator moda transportasi konvensional seperti angkot yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Operator transportasi konvensional selama ini merasakan imbas dari keberadaan transportasi online dan sangat tidak bijak jika pemerintah yang seharusnya bersikap netral malah berpihak kepada operator tertentu.

Seharusnya, kata Syarkawi Rauf, kebijakan pemerintah kota sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Meminta KPPU tegas

Syarkawi Rauf menegaskan bahwa sebaiknya Pemkot Bandung mengkaji ulang kebijakan itu karena rentan terhadap pelanggaran UU persaingan usaha yang sehat dan akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus selalu sejalan Pasal 3 UU 5 tahun 1999 yatitu: (1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (2)  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; (3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

“Kami mendukung upaya KPPU untuk melakukan klarifikasi kepada Pemkot Bandung terkait dengan pelaksanaan uji coba program Grab to Work. Jika memang terdapat pelanggaran dalam kebijakan ini, kami meminta KPPU bertindak tegas dengan merekomendasikan menghapus kebijakan diskriminatif di atas,” kata Syarkawi Rauf.

Dia meminta Pemkot Bandung melaksanakan program competition compliance yang bertujuan agar kebijakan-kebijakan Pemkot selalu sejalan dnegan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Pemerintah daerah, tidak hanya Pemkot Bandung, tetapi juga daerah lainnya di Indonesia untuk tidak membuat regulasi yang dapat merusak iklim persaingan usaha yang sehat di Bandung.

“Pemkot Bandung sebaiknya meninjau ulang kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan melanggar perundangan yang berlaku baik terkait prinsip anti-monopoli maupun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Syarkawi Rauf.

Denda jika tak ikut

Dinas Pehubungan Kota Bandung memperkenalkan program baru Grab to Work yang mulai diujicobakan pada 11 Maret 2019. Program carpooling bernama Grab to Work adalah program angkutan bersama atau carpooling terhadap pegawainya.

Program itu mewajibkan para pegawai menggunakan Grab menuju kantor yang berada di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Orogram itu awalnya digratiskan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Grab yang diberikan kepada Dishub Kota Bandung. Meski gratis, Pemkot Bandung memberlakukan denda sebesar Rp. 50.000 bagi pegawai nonstruktural dan Rp 100.000 bagi pejabat struktural jika tidak ikut dalam program itu.***

Bagikan: