Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Umumnya berawan, 25.6 ° C

Organda Tuntut Grab To Work Dibatalkan

Muhammad Fikry Mauludy
ILUSTRASI.*/DOK PR
ILUSTRASI.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- DPC Organda Kota Bandung menuntut agar program Grab to Work yang dijalankan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk segera dibatalkan. Sejak awal mereka merasa tidak pernah ditawarkan dalam program carpooling.

“Yang online saja ada aplikasi dua, ada Gojek dan Grab. Ini malah pilih satu. Walaupun uji coba, kan kita ada moda di Kota Bandung yang sudah sah. Seharusnya dibicarakan. Jangan setelah ramai baru ditawarkan kepada kami, kan aneh kepala dinas berpikir seperti itu,” ujar Wakil Ketua III DPC Organda Kota Bandung Udin Hidayat, di Bandung, Jumat, 15 Maret 2019.

Ia mengatakan, program Grab to Work tersebut telah menimbulkan keresahan pada pelaku transportasi, sehingga berpotensi konflik. Kondisi itu dapat memicu ke arah situasi dan kondisi yang tidak kondusif di masyarakat karena bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dinas Perhubungan Kota Bandung, kata dia, sama sekali tidak pernah melakukan sosialiasi kepada Organda tentang program tersebut. Mereka merasakan diperlakukan tidak adil atas hadirnya program itu.

Dinas Perhubungan Kota Bandung dinilai cenderung berpihak kepada salah satu perusahaan jasa berbasis aplikasi, yang keberadaannya belum memiliki payung hukum yang jelas dan masih dalam proses sosialisasi.

“Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat melibatkan seluruh stakeholder transportasi yang ada di Kota Bandung, dalam merencanakan program yang berhubungan dengan transportasi dan lebih pro terhadap perusahaan transportasi lokal yang keberadaannya sekarang di ujung tanduk,” katanya.

Saat ini, kata dia, jumlah angkutan umum hanya 20%, dari jumlah kendaraan di Kota Bandung. Sisanya menjadi gabungan antara kendaraan pribadi dan jasa transporasi berbasis aplikasi.

Dengan adanya program Grab to Work, kata Udin, Dinas Perhubungan Kota Bandung telah melegalkan keberadaan taksi daring di jalanan Kota Bandung.

Padahal, angkot punya potensi besar untuk dilibatkan dalam sistem carpooling seperti program yang digulirkan itu. Yang dibutuhkan hanya subsidi dan regulasi. Itu pun jika pemerintah mau mengalihkan kebutuhan transportasi masyarakat ke angkutan umum.***

Bagikan: