Pikiran Rakyat
USD Jual 14.635,00 Beli 14.335,00 | Umumnya berawan, 23.8 ° C

Tinggal di Rusunawa Rancacili Tanpa Kepastian, Warga Tagih Janji Pemkot

Tri Joko Her Riadi
DUA anak bermain di depan rumah susun sewa (rusunawa) di Rancacili, Babakankaret, Cipamokolan, Rancasari, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Defisit APBD 2019 memaksa Pemerintah Kota Bandung mencoret beberapa proyek infrastruktur strategis. Salah satunya adalah penundaan kembali penuntasan rusunawa silinder di Rancacili.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
DUA anak bermain di depan rumah susun sewa (rusunawa) di Rancacili, Babakankaret, Cipamokolan, Rancasari, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Defisit APBD 2019 memaksa Pemerintah Kota Bandung mencoret beberapa proyek infrastruktur strategis. Salah satunya adalah penundaan kembali penuntasan rusunawa silinder di Rancacili.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Warga terdampak revitalisasi lahan Kiaracondong kembali menuntut pemenuhan janji Pemerintah Kota Bandung untuk dapat tinggal di rumah susun sederhana milik (rusunami). Sudah empat tahun mereka tinggal di Rusunawa Rancacili tanpa mendapatkan kepastian. 

Terdapat 111 keluarga terdampak relokasi yang saat ini tinggal di Rusunawa Rancacili. Lahan yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun saat ini sudah diserahkan oleh Pemkot Bandung sebagai bagian penyertaan modal PT Bandung Infra Investama. 

Tak lama lagi, di lokasi tersebut bakal berdiri kompleks komersial. Kompleks tersebut terdiri dari pusat belanja, apartemen, dan rumah sakit.

Dalam proses relokasi, warga memegang janji Pemkot Bandung di era Wali Kota Ridwan Kamil yang menyebut rusunawa sebagai tempat transit. Mereka bakal diprioritaskan sebagai penghuni rusunami yang direncanakan bakal dibangun di kawasan Paldam. 

Namun, program tersebut tidak kunjung terwujud. Bahkan, pemkot memastikan tahun ini tidak ada dana APBD yang dialokasikan untuk proyek tersebut.

"Sudah empat tahun kami menunggu janji pemerintah, tapi tidak juga ada realisasinya. Warga semakin gelisah karena tidak kunjung ada kepastian. Tolonglah pemkot berani bertanggung jawab,” kata Achadiat Mundandar, salah seorang warga terdampak relokasi kawasan Kiaracondong, Rabu, 13 Maret 2019. 

Kompensasi terhenti

Dijelaskan Achadiat, warga saat ini mencukupi semua kebutuhan sehari-hari mereka secara mandiri. Tidak ada lagi dana kompensasi atau dana bantuan dari perusahaan mitra Pemkot Bandung. Bantuan hanya diberikan selama satu tahun.

Achadiat menyatakan, warga sudah berkali-kali berkomunikasi dengan pejabat kelurahan terkait nasib mereka. Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pengubahan fungsi Rusun Rancacili dari rusunawa menjadi rusunami.

Rencana pembangunan Rusunami Paldam sudah digagas pemkot setidaknya sejak empat tahun lalu. Kajian menyebutkan kebutuhan dana sekitar Rp 120 miliar untuk membangun 130-an unit kamar. 

Berbagai skema pembiayaan juga sudah dijajaki, mulai dari penggunaan APBD hingga perintisan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Dadang Darmawan memastikan tidak ada dana di APBD 2019 untuk membangun rusun. Defisit APBD membuat alokasi dana belanja langsung di dinasnya anjlok dari Rp 420 miliar pada 2018 menjadi Rp 270 miliar pada 2019.

Derwati

Wali Kota Bandung Oded M Danial menyatakan, lahan Kiaracondong dimaksimalkan untuk usaha komersial PT BII. Bangunan apartemen rakyat bagi keluarga menengah ke bawah rencananya dibangun di lahan yang jadi penyertaan modal lain di Derwati.  

”Apartemen rakyat di Dewarti. Kiaracondong khusus komersial, kompensasinya di Derwati,” ucapnya. 

Oded juga menegaskan keinginan pemkot untuk memasukkan fungsi layanan publik ke lini bisnis PT BII.***

Bagikan: