Pikiran Rakyat
USD Jual 14.635,00 Beli 14.335,00 | Umumnya berawan, 21.6 ° C

Dana Rp 100 Juta per Kelurahan Tak Sesuai Kebutuhan

Muhammad Fikry Mauludy
KARANG Taruna Kota Bandung berharap Pemkot Bandung melalui kelurahan bisa memberikan kepercayaan penuh untuk berbagi peran membangun kota. Saat ini, anggaran Rp 100 juta per kelurahan bagi Karang Taruna masih belum sesuai kebutuhan karena sifat program yang masih di bawah kendali kelurahan.*/ILUSTRASI PR
KARANG Taruna Kota Bandung berharap Pemkot Bandung melalui kelurahan bisa memberikan kepercayaan penuh untuk berbagi peran membangun kota. Saat ini, anggaran Rp 100 juta per kelurahan bagi Karang Taruna masih belum sesuai kebutuhan karena sifat program yang masih di bawah kendali kelurahan.*/ILUSTRASI PR

BANDUNG, (PR).- Karang Taruna Kota Bandung berharap Pemerintah Kota Bandung melalui kelurahan bisa memberikan kepercayaan penuh untuk berbagi peran membangun kota. Saat ini, anggaran Rp 100 juta per kelurahan bagi Karang Taruna masih belum sesuai kebutuhan karena sifat program yang masih di bawah kendali kelurahan.

“Ada kurang gereget. Apakah memang kesalahan ada di pihak pemerintahan, kelurahan, atau dari pengurus Karang Taruna. Tetapi kebanyakan teman-teman keluhannya program kerja sudah ditetapkan oleh kelurahan. Sistemnya copy-paste (salin-tempel). Jadi program tahun kemarin hasil copy-paste. Maka kegiatan di tahun kemarin dan tahun sekarang hampir sama,” tutur Wakil Ketua I Karang Taruna Kota Bandung Dicki Dirmania, seusai bertemu Wali Kota Bandung Oded M. Danial, di Pendopo Kota Bandung, Rabu, 13 Maret 2019. 

Di tingkat kelurahan, Karang Taruna, PKK, dan LPM mendapat dana Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) masing-masing sebesar Rp 100 juta. Data itu dititipkan setiap tahun melalui kelurahan. 

Berbeda dengan PKK yang memiliki pola program struktural dari tingkat kota, program Karang Taruna terbatas melalui arahan kelurahan. Padahal, kata dia, ada banyak potensi yang ingin mereka kembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

Apalagi, setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Anggaran yang diserahkan lebih banyak berkutat pada kebutuhan makan, minum, dan pengadaan seragam, lalu berulang setiap tahunnya.

“Misalkan tahun kemarin pengadaan seragam, tahun ini juga seragam. Mungkin kami dianggap masih anak-anak kecil,” ujarnya.

Butuh terobosan

Oleh karena itu, dengan dana Rp 100 juta per kelurahan yang dikeluarkan untuk Karang Taruna, manfaat PIPPK saat ini belum terasa signifikan. Mereka akan mulai melakukan monitoring dan evaluasi agar nilai anggaran Rp 15 miliar untuk 151 kelurahan di Kota Bandung ini bisa menghadirkan kemajuan di tingkat pemuda kewilayahan.

“Saat ini kegiatan banyak keroyokan. Contoh pada saat awal tahun kita ramai urban farming, hampir seluruh LKK ada urban farming. Tahun kedua culinary night, hampir semua ikut dari setiap LKK. Perlu ada terobosan agar setiap wilayah bisa mendongrak potensinya,” katanya.

Dicki menambahkan, pelibatan Karang Taruna di tingkat pembangunan kota juga masih dilihat sebelah mata. Peran mereka dalam musrenbang, perencanaan anggaran PIPPK, dan anggaran kelurahan juga jarang dilibatkan.

“Maka, ini yang harus kita evaluasi. Kita sampaikan pesan kepada Pemerintah Kota Bandung, bahwa Karang Taruna ini punya hak yang sama dengan LPM, dengan PKK, dan RW. Karena potensi pengembangan Karang Taruna bisa lebih dari sekadar mamin dan seragam,” ujarnya.

Terkendala nomenklatur

Ketua Bidang Seni dan Budaya Karang Taruna Kota Bandung Andri Gunawan menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini kelurahan, terkunci dengan nomenklatur pencairan anggaran. Banyak kegiatan Karang Taruna yang menurut versi kelurahan tidak bisa difasilitasi oleh nomenklatur anggaran kelurahan.

“Kami ini tidak pernah pegang uang. Jadi anggaran Rp 100 juta per kelurahan bukan di Karang Taruna, tetapi kelurahan. Di level ini sering terjadi friksi, bahwa Karang Taruna tidak butuh tetapi dikasih ini. Bagaimana mengoptimalisasi dana Rp 100 juta di kelurahan sehingga berdampak perubahan. Maka ke depan harus diukur kegiatan tahunan dengan tema dan tujuan yang jelas, sesuai kebutuhan Karang Taruna,” tuturnya.

Keanggotaan Karang Taruna yang terbuka bagi warga berusia 13-45 tahun bisa menyentuh 50% populasi warga Bandung. Karang Taruna memiliki Satuan Kesetiakawanan Sosial (Satkesos) Karang Taruna di Kota Bandung yang bergerak mengurusi warga soal akses kesehatan, ODGJ, hingga PMKS. Kota Bandung juga memiliki Si Cepot Karang Taruna (Cep Karta).

“Kita punya unit dalang cilik, punya kesenian wayang, menceritakan terkait dengan perkembangan isu aktual melalui Si Cepot. Maka kita juga akan melaksanakan sosialisasi program-program Pemkot Bandung, seperti Kang Pisman, melalui media-media alternatif, seperti wayang dan lain-lain,” tuturnya.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial mengaku telah menangkap aspirasi dari Karang Taruna Kota Bandung itu. Terkait anggaran, Pemkot Bandung akan mengkaji lebih dalam. 

Oded berharap Karang Taruna tetap menjaga marwah dan semangat untuk menjadi bagian kolaborasi pembangunan Kota Bandung.

“Tentu saya mengapresiasi semangat pemuda Bandung ini yang masih menjaga perannya, karena Kota Bandung membutuhkan banyak kolaborasi dari berbagai unsur, agar bisa hadir ide dan inovasi baru demi pembangunan dari akar dan kewilayahan yang lebih baik,” tuturnya.***

Bagikan: