Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Aset Rusak Harus Segera Dimusnahkan atau Dipindahtangankan

Handri Handriansyah
*Ilustrasi/Dok PR
*Ilustrasi/Dok PR

SOREANG, (PR).- Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Bandung yang rusak berat terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, Badan Keuangan dan Aset Derah (BKAD) Kabupaten Bandung akan segera melakukan penghapusan BMD rusak berat melalui proses pemusnahan atau pemindahtanganan.

Meskipun belum dapat menyebutkan angka secara pasti, Kepala BKAD Kabupaten Bandung Diar Irwana mengakui bahwa peningkatan BMD rusak
berat berdasarkan pendataan per 31 Desember 2018 sudah sangat banyak. 

"Jika tidak segera dihapuskan, BMD rusak berat akan berdampak negatif terhadap penilaian laporan keuangan 2018 dan keberadaan fisik BMD itu sendiri," kata Diar, ketika ditemui usai Workshop Pemindahtanganan BMD di Sahid Sunshine, Soreang, Selasa, 12 Maret 2019. 

Menurut Diar, penghapusan harus segera dilakukan untuk menyehatkan kembali posisi keuangan dan neraca aset Pemkab Bandung. Selain itu,
penghapusan juga akan menghindarkan risiko kehilangan fisik barang karena kerusakan akibat penyimpanan di gudang yang terlalu lama.

"Kami mengimbau semua perangkat daerah untuk segera melakukan penghapusan BMD yang rusak berat. Caranya bisa dengan pemindahtanganan
atau pemusnahan," tutur Diar.

Diar tak menampik jika tahun anggaran 2018 merupakan masa kritis keuangan Pemkab Bandung. Di tahun tersebut, Pemkab Bandung dihadapkan
dengan upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti diketahui, Pemkab Bandung sebelumnya sudah meraih predikat WTP berturut-turut pada dua tahun sebelumnya. Kali ini jika kembali diraih,
Kabupaten Bandung akan mencatat sejarah baru hattrick WTP.

Predikat WTP, kata Diar, merupakan bukti perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Bandung selama ini. "Namun
diraihnya opini WTP tersebut, bukan berarti persoalan-persoalan aset selesai begitu saja," ucapnya.

Diar menegaskan bahwa saat ini masih banyak persoalan aset yang perlu segera dibenahi. Hal itu selaras dengan rekomendasi manajemen aset
daerah yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dalam workshop itu kemarin, hadir sekitar 153 peserta yang terdiri dari 65 perangkat daerah dan unsur bidang Pengelolaan BMD. Diar berharap
workshop itu bisa menanamkan pemahaman kepada semua perangkat daerah tentang pentingnya pencatatan basis data pemanfaatan BMD sesuai
aturan perundangan. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Aset BMD pada BKAD Kabupaten Bandung Permadhi menambahkan, workshop itu juga digelar untuk
memberikan pengetahuan kepada perangkat daerah terkait tata cara pemindahtanganan BMD sebagai salah satu cara penghapusan. Dia berharap,
peserta workshop nantinya mampu melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemindatanganan BMD sendiri.

"Selain itu mereka juga diharapkan memiliki kemampuan dalam melaksanakan pendataan, pencatatan, pelaporan dan pemeriksaan tentang
kebenaran hasil pemindahtanganan BMD," kata Permadhi.***

Bagikan: