Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya berawan, 21.9 ° C

Menanti Keputusan Pencabutan SK Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan

Siska Nirmala
ALIANSI Cagar Alam Jabar melakukan aksi di depan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar, Jalan Gedebage Selatan, Kota Bandung, Kamis, 14 Februari 2019. Aksi dilakukan terkait SK Menteri yang melakukan perubahan dan penurunan fungsi Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan sistem penyangga kehidupan.*/ADE BAYU INDRA/PR
ALIANSI Cagar Alam Jabar melakukan aksi di depan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar, Jalan Gedebage Selatan, Kota Bandung, Kamis, 14 Februari 2019. Aksi dilakukan terkait SK Menteri yang melakukan perubahan dan penurunan fungsi Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan sistem penyangga kehidupan.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Pasca melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian LHK, Rabu, 6 Maret 2019, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar dan komunitas pegiat alam lainnya yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jabar saat ini tengah menunggu keputusan pencabutan SK terkait penurunan status Cagar Alam (CA) Kamojang dan Papandayan menjadi Taman Wisata Alam (TWA). 

Perwakilan tim Pengkampanye Hutan Walhi Jabar, Dedi Kurniawan mengatakan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu SK tersebut direvisi atau dicabut. Namun, pihaknya ngotot SK penurunan status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan tersebut mesti dicabut.

"Kementrian (LHK) tengah mempelajari kajian timdu (tim terpadu) sehingga bisa dijadikan dasar pencabutan SK tersebut, walaupun ada opsi revisi dalam kontek luasan, namun kami tetap berpegang teguh dalam penolakan penurunan status kawasan," kata Dedi saat On Air di PRFM, Jumat, 8 Maret 2019.

Dedi menambahkan, saat melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya mengadakan audiensi dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK, Wiratno. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya memaparkan empat poin tuntutan. 

Empat tuntutan yang mereka sampaikan antara lain pertama menangguhkan SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 dengan melibatkan empat direktorat jenderal. Dua, membentuk tim kajian dengan para pihak terkait. Tiga, menghentikan sementara kegiatan yang ada di TWA. Dan keempat, melakukan evaluasi terhadap Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Jabar yang lembaga di bawah naungan Dirjen KSDAE Kementerian LHK.

"Segala tuntutan diterima oleh pak Dirjen, namun dia bukan pengambil keputusan, tapi dia janji akan langsung menyampaikan tuntutan tersebut kepada Menteri LHK," ungkap Dedi. (Rian Firmansyah/PRFM)***

Bagikan: