Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Badai petir, 28 ° C

Kejati Jabar Belum Bisa Panggil Uu Ruzhanul Ulum

Yedi Supriadi
UU Ruzhanul Ulum/ANTARA
UU Ruzhanul Ulum/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar belum bisa melayangkan surat pemanggilan terhadap wakil gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum untuk menjadi saksi dipersidangan kasus korupsi pemotongan dana hibah. Ini karena surat penetapan hakim yang dibacakan di persidangan Senin, 4 Maret 2019, belum dikantongi jaksa.

Seperti diketahui, majelis hakim mengabulkan permohonan kuasa hukum dan terdakwa untuk menghadirkan Uu Ruzhanul Ulum dalam sidang kasus dugaan penyelewengan dana bansos Kabupaten Taskikmalaya TA 2016. Uu dihadirkan kapasitasnya sebagai saksi saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya.

Kasi Penkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti untuk memanggil Uu. Apalagi hakim sudah mengeluarkan surat penetapannya. 

"Akan kita lanjuti untuk memanggil yang bersangkutan ke persidangan, (pemanggilan) berdasarkan penetapan dari hakim," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa, 5 Maret 2019.

Kendati begitu, hingga kini pihaknya belum bisa memanggil Uu yang kini menjabat Wagub Jabar tersebut. Alasannya, turunan penetapan majelis soal pemanggilan Uu belum diterima jaksa. "Kalau hari ini surat penetapan dari pengadilan diterima oleh kami, hari ini juga akan dilakukan pemanggilan," ujarnya.

Seperti diketahui, di persidangan nama Uu muncul sebagai orang yang menginstruksikan untuk melaksanakan dua kegiatan yakni Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan pemberian hewan kurban kepada sejumlah yayasan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Tasikmalaya Abdul Kodir saat Uu menjabat sebagai Bupati tahun 2017. 

Akan tetapi, dua kegiatan tersebut tak masuk di pos anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Namun, Uu disebut terus mendesak Abdul Kodir yang kini jadi terdakwa untuk merealisasikan kedua kegiatan tersebut. Akhirnya, kegiatan tersebut terlaksana.

Biaya untuk melaksanakan dua kegiatan itu diduga berasal dari hasil sunat bansos ke 21 yayasan di Tasikmalaya. Untuk kegiatan MQK dana yang dihabiskan sekitar Rp 900 juta, sedangkan untuk pengadaan hewan kurban Rp 700 juta.

Dalam sidang senin kemarin juga terungkap adanya kebiasaan pemotongan dana hibah. Menurut salah seorang terdakwa Iwan Setiawan, pemotongan 90 persen itu sudah bukan rahasia umum. Jadi ketika dirinya mengemukakan mengenai adanya pemotongan itu berpatokan atas kebiasaan yang terjadi di lingkungan Pemkab. Iwan mengaku disuruh Mulyana mencari penerima hibah. 

Setiawan mengaku bahwa dirinya membuat sendiri proposal perihal untuk meminta bantuan ke 21 lembaga/yayasan. Setiawan sendiri mengaku bahwa dirinya melakukan hal tersebut atas perintah dari Mulyana. 

Proposal tersebut pertama kali diajukan pada awal tahun 2016. Para saksi tersebut mengakui bahwa mereka mendapatkan beberapa persen dari hasil yang telah didapatkan dari dana hibah tersebut diantaranya, Mulyana mengakui menerima sekitar 17,5 persen, Setiawan 10 persen, dan Lia sekitar 2,5 persen. 

Sementara Alam menyatakan bahwa pencairan pertama didapatkan sekitar Rp 1,2 M, pencairan kedua yakni Rp 350 juta diberikan kepada Ade Ruswandi dan Maman, pencairan ketiga yakni sekitar Rp 425 juta kepada Ade Ruswandi.***

Bagikan: