Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya berawan, 18.7 ° C

Uu Ruzhanul Ulum Ditunggu Kesaksiannya pada Sidang 11 Maret 2019

Yedi Supriadi
UU Ruzhanul Ulum/ANTARA
UU Ruzhanul Ulum/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum ditunggu kesaksiannya pada sidang Pengadilan Tipiko Bandung pada Senin, 11 Maret 2019. Jaksa penuntut umum pun sudah diperintahkan Majelis Hakim untuk menghadirkan Uu supaya menjadi saksi kasus korupsi pemotongan dana hibah Pemerintah kabupaten Tasikmalaya yang menyeret anak buahnya saat dirinya menjadi bupati Tasikmalaya. 

Penetapan pemanggilan itu terungkap dalam persidangan yang digelar di Ruang III Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Senin, 4 Maret 2019. Pemanggilan itu terkait adanya instruksi Bupati Tasikmalaya kepada mantan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir dan Kabag Kesra Maman Jamaludin yang kini menjadi terdakwa.

Awalnya, sidang diagendakan untuk terdakwa saling bersaksi. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa Abdul Kodir dan terdakwa Maman Jamaludin, disebutkan bahwa sebelumnya ada instruksi dari Bupati saat itu, Uu Ruzhanul Ulum. Instruksi diberikan untuk mencari dana dalam kegiatan Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK) dan pengadaan hewan kurban.

Keterangan yang sama juga diungkapkan mantan Asisten I Pemkab Tasikmalaya Budi Utarma dalam sidang sebelumnya. Adanya kesaksian dari tiga orang itulah yang semakin memantapkan hakim untuk memanggil Uu di persidangan.

"‎Menimbang bahwa permohonan terdakwa dan penasehat hukum ke Majelis Hakim, untuk memperlancar persidangan,  Majelis Hakim memandang perlu untuk menghadirkan Uu RUzhanul Ulum, mantan Bupati Tasikmalaya di persidangan," ujar Hakim Ketua Muhamad Razad saat membacakan penetapan di persidangan, sambil menambahkan, "Selanjutnya memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Uu Ruzhanul Ulum pada sidang yang digelar Senin, 11 Maret 2019, pukul 09.00 WIB, untuk didengar keterangannya sebagai saksi."

Bila tidak hadir, belum akan dipanggil paksa

Sementara, Jaksa penuntut umum, Isnan Ferdian, usai persidangan mengatakan, pihaknya akan melaksanakan perintah Majelis Hakim tersebut. "Penetapannya memang demikian, akan kami laksanakan setelah kami menerima penetapan dari Majelis Hakim," ujar Isnan.

Ia mengatakan, pihaknya diberi waktu satu minggu untuk menghadirkan Uu Ruzhanul ulum di persidangan. "Tentu saja atas penetapan ini akan kami upayakan. Hanya saja, kepastian hadir tidaknya itu urusan pribadi beliau. Kita hanya menjalankan penetapan dari Majelis Hakim untuk hadir di persidangan," ujarnya lagi.

Ketika ditanya bagaimana bila Uu tidak hadir, ia mengatakan bahwa pihaknya belum bisa melakukan panggilan paksa. Bila Uu tidak hadir, Majelis Hakim akan membuat penetapan pemanggilan lagi.

Penasehat hukum  terdakwa, Bambang Lesmana, menyatakan bahwa penetapan Majelis Hakim yang akan memanggil Uu di persidangan sebagai saksi sangat baik. "Dia kan bisa menjelaskan serinci-rincinya terlibat atau tidaknya dalam kasus tersebut. Kalau saat ini dituduhkan ada perintah bupati, bupati pada saatnya nanti tinggal menjelaskan betul atau tidaknya adanya perintah tersebut, seperti yang diungkapkan tiga kesaksian," ujarnya.

Bambang Lesmana menyatakan, kesaksian para terdakwa semakin jelas memperlihatkan benang merah bahwa ada kegiatan MQK dan pengadaan hewan kurban yang tidak ada anggarannya. Mereka diperintahkan Bupati saat itu secara lisan.Uuang yang sekarang dijadikan permasalahan di persidangan dikatakannya tidak ada yang menguntungkan terdakwa tapi itu untuk kegiatan yang telah diinstruksikan bupati saat itu. 

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat Pemkab Tasikmalaya tahun 2017 menganggarkan hibah untuk 1000 lebih penerima di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, pencairan pada 21 yayasan bermasalah. Abdul Kodir dan delapan terdakwa lainnya diduga terlibat dalam pemotongan dana hibah tersebut sehingga negara dirugikan Rp3,9 miliar. 

Ke-21 penerima itu mendapat dana hibah dari Rp100 juta hingga Rp250 juta. Usai menerima dana hibah via rekening bank, terdakwa Setiawan memotong dana hibah itu hingga 90 persen. Rata-rata, ke-21 penerima yayasan hanya menerima Rp10 juta hingga Rp25 juta.

‎Adapun kasus ini melibatkan Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir, Maman Jamaludin selaku Kabag Kesra, Ade Ruswandi selaku Sekretaris DPKAD, Endin selaku Kepala Inspektorat, Alam Rahadian dan Eka Ariansyah selaku ASN di Bagian Kesra. Lalu sisanya dari unsur swasta yaitu Lia Sri Mulyani, Mulyana, dan Setiawan. Sembilan terdakwa didakwa Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.***
 

Bagikan: