Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 31 ° C

Sebanyak Tiga Juta Kendaraan di Jawa Barat Menunggak Pajak

Novianti Nurulliah
KENDARAAN memadati Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa 25 Desember 2018. Sebanyak tiga juta kendaraan bermotor di Jabar menunggak pajak.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
KENDARAAN memadati Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa 25 Desember 2018. Sebanyak tiga juta kendaraan bermotor di Jabar menunggak pajak.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG,(PR),- Sekitar tiga juta kendaraan di Jawa Barat dinyatakan sebagai Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). Masalah itu pun harus segera dituntaskan. KTMDU tersebut perlu segera disisir untuk mempermudah layanan pembayaran pajak dan meningkatkan potensi pajak daerah.  

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mulai mengejar potensi KTMDU seiring dengan semakin membaiknya layanan bagi wajib pajak di Jabar. Namun, urusan kendaraan yang menunggak harus dibereskan Bapenda terlebih dahulu.

Untuk diketahui, saat ini pembayaran pajak telah dipermudah seiring dengan adanya samsat Jebret yang belum lama ini diluncurkan. Pemerintah bekerja sama dengan sejumlah ritel maupun fintech untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan.

"Sebanyak tiga juta KTMDU merupakan potensi pajak yang tinggi guna mendorong target pendapatan di 2019 dan 2020 mendatang. Era sekarang harus ada peningkatan, karena kalau secara sistem, Bapenda kita sudah terbaik se-Indonesia," Kata Iwa kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin, 4 Maret 2019.

Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan leasing dan RT/RW

Penyisiran KTMDU, kata Iwa, harus dikoordinasikan dengan dua sumber yang selama ini belum diajak berkoordinasi. Pertama, Bapenda harus berkoordinasi dengan leasing untuk mengecek kendaraan-kendaraan kredit yang pemiliknya menunggak pajak kemudian disita oleh pihak leasing. Yang kedua, Bapenda Jabar melibatkan aparat kewilayahan paling bawah hingga tingkat RT dan RW.

"Saya minta Bapenda berkordinasi dengan leasing segera, karena kemungkinan besar data KTMDU ada dalam penyitaan leasing, Bapenda bisa segera mendapatkan angka riil kendaraan roda dua maupun empat yang ada. Data ini bisa jadi signifikan sebagai potensi pendapatan, sekaligus kita menurunkan angka KTMDU," tuturnya.

Iwa pun mendorong  Bapenda agar menggerakkan aparat RT/RW dan bekerjasama dengan Polda Jabar agar ada koordinasi hingga tingkat polsek dan Babinkamtibmas. 

Iwa menambahkan, target perkiraan pendapatan daerah Jabar tahun 2019 sebesar Rp34,882 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar Rp2,921 triliun lebih atau naik 9,14% dibandingkan dengan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp 31,961 triliun lebih. 

Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan sebesar Rp19,765 triliun. Jumlah itu naik 12,40% dibandingkan target pada APBD murni 2018 sebesar Rp17,584 triliun.***

Bagikan: