Pikiran Rakyat
USD Jual 14.080,00 Beli 13.780,00 | Sebagian berawan, 20.2 ° C

Bupati KBB Sedih Masih Banyak Keluarga Miskin di KBB

Hendro Susilo Husodo
BUPATI Bandung Barat Aa Umbara Sutisna membagikan bantuan pangan nontunai (BNPT) secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat, di Lembang, Kamis, 28 Februari 2019.*/Dokumentasi Humas Setda KBB
BUPATI Bandung Barat Aa Umbara Sutisna membagikan bantuan pangan nontunai (BNPT) secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat, di Lembang, Kamis, 28 Februari 2019.*/Dokumentasi Humas Setda KBB

NGAMPRAH, (PR).- Walaupun terdapat penurunan, jumlah keluarga miskin penerima Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih terbilang banyak. Jumlahnya mencapai 82.971 keluarga penerima manfaat (KPM). Selain jumlahnya masih banyak, penyaluran BNPT pun masih mengalami sejumlah permasalahan. 

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, mengaku sedih dengan banyaknya keluarga miskin di KBB, terutama setiap kali ia berkunjung ke desa-desa. Menurut dia, pengurangan warga miskin bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan semua pihak. 

"Kalau nanti dua atau tiga tahun kita sudah sejahtera, ya tidak terima (BPNT), dialihkan saja buat yang lain. Bantuan BPNT dialihkan kepada apa, kan gitu," kata Umbara di sela pembagian BPNT kepada keluarga tak mampu di Lembang, Kamis, 28 Februari 2019.

Penyaluran BPNT juga bermasalah

Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bandung Barat.*/DEDEN IMAN/PR

Umbara mengatakan, pada perjalanannya, penyaluran BPNT senilai Rp 110.000 per bulan untuk setiap KPM pun kerap mengalami sejumlah permasalahan. Dia mencontohkan tentang penyaluran bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran sehingga justru berpotensi menimbulkan konflik horisontal. 

"Rp 110.000 kita terima, dan itu kadang-kadang jadi ribut. Yang awalnya menerima, jadi tidak menerima. Kalau Bahasa Sundanya, jadi pasea. Maneh nu asalna urang meunang jadi henteu, ari maneh tetep meunang. Terus lagi yang tidak tepat sasaran, yang sudah sejahtera masih menerima, misalnya. Tolong dipantau oleh semua," katanya.

Menurut Kepala Dinas Sosial KBB Heri Partomo, jumlah KPM untuk program BPNT pada tahun ini mengalami pengurangan dibandingkan tahun lalu, yakni dari 95.599 KPM menjadi 82.971 KPM. Untuk di KBB, ia menambahkan, program BPNT hanya dapat dimanfaatkan untuk membeli beras. Padahal, di daerah lain penerima manfaat memiliki opsi untuk membeli beras atau telur. 

"Di KBB sudah disepakati beras saja, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan kepada masyarakat. Soalnya, kalau telur, dikhawatirkan ada telur busuk atau telur yang pecah. Sementara agennya itu KPM, yang jelas-jelas keluarga tidak mampu, siapa yang akan mengganti? Jadi, kami sepakati, sesuai kebutuhan saja di masyarakat, sementara ini diarahkan saja untuk beras," ucapnya.

Ada yang tidak dapat, pemerintah KBB minta penambahan kuota

Dia mengakui, dari total 95.599 KPM pada 2018, yang menerima BPNT pun tidak seluruhnya atau sekitar 77.000 KPM. Bahkan, ada temuan sebanyak 17.000 KPM yang mendapati saldo rekening yang seharusnya ditransferkan ternyata kosong. Akibatnya, KPM tersebut tidak bisa membeli kebutuhan pangan seperti beras atau telur.

"Itu sedang kami upayakan diusulkan lagi ke Kementerian Sosial. Mudah-mudahan turun (penambahan) kuotanya, jadi bisa menambah ke (kuota KPM) yang sekarang," kata Heri.

Meski begitu, dia menuturkan bahwa sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai penambahan kuota penerima manfaat dari Kemensos. Terkait dengan penyebabnya, dia menganggap karena ada permasalahan sistem. "Kan ini sistemnya dari pendataan, agak crowded di data. Itu permasalahannya," ujarnya.***

Bagikan: