Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Langit umumnya cerah, 15.5 ° C

Terungkap, 70 Persen Kawasan Bandung Utara Ternyata Perkebunan Sayur

Handri Handriansyah
SEJUMLAH petani menggarap lahan dengan latar belakang Kota Bandung di Kampung pesanggrahan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Selasa, 12 Februari 2019. Berdasarkan Perda Provinsi Jabar Nomor 22 Tahun 2010  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Kawasan Bandung utara memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air yang menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup sehingga pemanfaatan lahan dalam pengawasan pemerintah. */ARMIN ABDUL JABBAR/PR
SEJUMLAH petani menggarap lahan dengan latar belakang Kota Bandung di Kampung pesanggrahan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Selasa, 12 Februari 2019. Berdasarkan Perda Provinsi Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Kawasan Bandung utara memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air yang menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup sehingga pemanfaatan lahan dalam pengawasan pemerintah. */ARMIN ABDUL JABBAR/PR

SOREANG, (PR).- Lebih dari 70 persen Kawasan Bandung Utara (KBU) di wilayah administratif Kabupaten Bandung merupakan lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,11 persennya merupakan lahan pertanian non sawah atau perkebunan sayuran.

Hal tersebut terungkap dalam data profil pertanian Kabupaten Bandung 2018 untuk tiga kecamatan yang dilansir masuk KBU yaitu Cimenyan, Cilengkrang dan Cileunyi. Padahal dengan status KBU, ketiga kecamatan tersebut seharusnya menjadi kawasan resapan air yang idealnya didominasi hutan konservasi.

Kecamatan Cilengkrang menjadi yang terparah karena luas lahan yang digunakan untuk pertanian mencapai 2.306 hektar atau 76,56 persen dari total lahan 3.012 hektar. Lahan pertanian non sawah di daerah ini pun terbilang besar karena mencapai 2.040 hektar.

Kondisi tak jauh berbeda terjadi di Kecamatan Cimenyan. Di daerah ini, lahan pertanian mencapai 3.396 hektar atau 63,98 persen dari total lahan 5.308 hektar.

Sama seperti di Cilengkrang, lahan pertanian di Cimenyan pun didominasi perkebunan sayuran. Perbandingannya pun sangat mencolok, karena sekitar 3.172 hektarnya merupakan lahan kebun sayuran atau hampir empat belas kali lipat lahan sawah yang hanya sekitar 224 hektar.

Sementara itu di Kecamatan Cileunyi, perbandingan sawah dan kebun sayuran masih cukup berimbang. Dari total 2.366 hektar lahan pertanian yang ada, 1.112 hektar merupakan sawah, sedangkan 1.254 hektar lainya merupakan non sawah.

Meskipun demikian, kondisi tersebut sama saja jika berbicara masalah KBU. Soalnya memang hanya sebagian dari wilayah Kecamatan Cileunyi masuk KBU dan lahan sawah pun hampir seluruhnya berlokasi di bawah ketinggian zona KBU.

SALAH satu proyek pembangunan di Kampung Cibengang, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, Selasa, 12 Februari 2019. Pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai daerah tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana alam. */ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Mengomentari kondisi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran terjebak dalam dilema. Meskipun tak bisa menampik bahwa daerah itu sempat memberikan kontribusi besar terhadap jumlah produksi sayuran Kabupaten Bandung, namun secara pribadi maupun instansi tak pernah menginginkan daerah itu menjadi sentra pertanian.

Selain memang merupakan daerah serapan air, KBU memang dinilai tak layak secara ekonomis untuk dijadikan areal pertanian. "Memang kalau dari segi ilmu pertanian, masih memungkinkan bercocok tanam di sana," ujarnya saat dihubungi Minggu (24/2/2019).

Namun Tisna menegaskan bahwa pertanian di dataran tinggi membutuhkan perlakuan yang tidak mudah. Selain harus memperhatikan kemiringan lahan, proses pengolahan tanah dan komoditas yang ditanam pun tidak bisa sembarang.

Menurut Tisna, di dataran tinggi seharusnya hanya ditanam komoditas tahunan. Selain itu tanahnya pun harus ditata dengan menggunakan sengkedan.

Selama ini, Tisna mengakui jika banyak petani yang tak melakukan prosedur sebagaimana mestinya meskipun sudah berkali-kali diberi pengarahan. Akibatnya, selain produktivitas menurun, kondisi tanah di daerah itu semakin lama semakin labil.

Meskipun demikian, Tisna mengakui tak bisa dan memang tak memiliki kewenangan untuk mencegah warga di daerah itu dalam mencari hajat hidup dari sektor pertanian. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh para pemilik lahan, karena notabene hampir seluruh warga di daerah itu hanyalah petani penggarap (buruh tani).

"Sebagian besar lahan di KBU Kabupaten Bandung dimiliki oleh perorangan yang berasal dari berbagai daerah. Selain itu ada sejumlah lahan juga yang merupakan milik Perhutani," kata Tisna.

Tisna menilai, pemilik lahan lah yang seharusnya tidak menyewakan atau membiarkan lahan mereka dijadikan areal pertanian terutama sayuran. "Bagi kami kalaupun harus kehilangan produksi, akan lebih baik dari pada menimbulkan banyak ekses negatif terutama bencana alam," ucapnya.***

Bagikan: