Pikiran Rakyat
USD Jual 14.006,00 Beli 14.104,00 | Cerah berawan, 27.4 ° C

Dedi Mulyadi Minta Perokok dan Pemilik Smartphone Dihapus dari PKH

Tim Pikiran Rakyat
KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.*/ANTHIKA ASMARA/GM
KETUA DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.*/ANTHIKA ASMARA/GM

BANDUNG, (PR).- Pemilahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) harus diperketat. Pemilahan mesti dilakukan agar tidak terjadi salah sasaran penerima atau bahkan penyalahgunaan dana PKH untuk hal lain. 

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, bahwa masyarakat yang menggunakan smart phone dan perokok tidak layak menerima bantuna dari PKH. Kata dia, hal tersebut harus menjadi regulasi dari PKH agar fenomena salah sasaran tidak terus terulang. 

"Syarat penerima harus ditambah. Yang tidak merokok, tidak menggunakan HP Android, tidak ngredit motor, hingga tidak terikat bank keliling, agar tepat sasaran. Jangan sampai duit PKH dipakai bayar kredit motor, dipake buat tukang renten (rentenir)," kata Dedi Mulyadi, kepada Wartawan “Galamedia”, Jumat, 22 Februari 2019 di Bandung. 

Bahkan, Dedi Mulyadi pun mengusulkan agar dibuat aturan tegas bagi keluarga yang sebenarnya tak layak mendapatkan dana bantuan PKH. Aturan tegas tersebut berupa denda berlipat jika yang bersangkutan tetap memaksakan diri menerima dana bantuan PKH.

"Dibuat regulasi. Ketika ada orang berkemampuan, tetapi dia salah input data di BPS (Badan Pusat Statistik), akhirnya menerima dana PKH, dia harus mengembalikan 1.000 kali lipat," ujar Dedi Mulyadi. 

Dedi Mulyadi juga mengimbau agar aparat kewilayahan, termasuk aparat Bhabinkamtibmas untuk berani bertindak tegas kepada warganya yang tak layak menerima dana PKH, tapi masih tetap memaksakan diri menerima.

"Kepala desa harus berani tempel stiker (bertuliskan) keluarga ini tidak layak menerima dana PKH. Babinkamtibmas juga harus mengecek, itu kan salah satu fungsinya juga, mengecek seluruh program bantuan agar tepat sasaran," ucap dia. 

Dia menambahakan, masih adanya keluarga yang tak layak mendapatkan dana bantuan PKH menjadi masalah bagi pemerintah. Tak jarang, kata Dedi, hal itu dijadikan senjata oleh pihak oposisi yang menilai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum dirasakan masyarakat.

"Kedepan harus ada rumusan, si keluarga PKH sampai kapan menerima, agar angka kemiskinan bisa terus menurun. Bahkan, kalau perlu ke depan di dorong (dana bantuan) jadi Rp1 juta per keluarga. Rp500.000 untuk kebutuhan, Rp.500.000 lagi untuk sarana produksi seperti beternak atau berjualan. Jadi sekian tahun harus mandiri," kata dia. 

Dedi Mulyadi menuturkan, pihaknya juga mendapat berbagai masukan, salah satunya perlunya peningkatan kesejahteraan para petugas pendamping PKH, termasuk jumlah personelnya. Hal itu perlu dilakukan agar kinerja mereka lebih baik, termasuk dalam hal pengawasan jalannya program tersebut.

"Pendampingnya ditambah atau ditambah kesejahteraan mereka. Sekarang kan (honor) Rp3,5 juta (per bulan) lalu ada daerah yang memberikan tambahan. Kalau mereka dapat Rp4 juta, saya kira cukup, tapi mereka harus dapat (uang) transport di luar upah lalu sarana mobilisasinya juga ditambah," tuturnya.(Anthika Asmara)*** 

Bagikan: