Pikiran Rakyat
USD Jual 14.635,00 Beli 14.335,00 | Umumnya berawan, 22.2 ° C

Penyuap Bupati Cirebon Divonis 1 Tahun 2 Bulan

Yedi Supriadi
MANTAN Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkab Cirebon Gatot Rachmanto (kiri) saat menjalani sidang putusan perkara suap kepada Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 20 Februari 2019/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
MANTAN Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkab Cirebon Gatot Rachmanto (kiri) saat menjalani sidang putusan perkara suap kepada Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 20 Februari 2019/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Penyuap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Gatot Rachmanto divonis 1 tahun 2 bulan. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Cirebon tersebut bersalah melakukan tindak pidana suap.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda Rp 50 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti 2 bulan kurungan," ujar Ketua Majelis Hakim Fuad Muhammadi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, 20 Februari 2019.

Vonis hakim ‎lebih rendah dibanding tuntutan jaksa KPK yang menuntut Gatot dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, menjatuhkan pidana denda Rp 100 juta dan uang pengganti Rp 100 juta karena Gatot bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MANTAN Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkab Cirebon Gatot Rachmanto (kiri) saat menjalani sidang putusan perkara suap kepada Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 20 Februari 2019/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Majelis hakim menolak tuntutan uang pengganti Rp 100 juta karena uang suap itu bukan dari keuangan negara.

"Karena uang suap itu berasal dari uang pribadi terdakwa sehingga tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan uang ganti rugi," ujar Fuad.

Dalam uraiannya, hakim menjelaskan kasus bermula dari Gatot yang baru dilantik sebagai Sekretaris Dinas PUPR, diminta Sunjaya untuk memberikan sejumlah uang karena sudah diangkat dan dilantik. Kemudian, pada 22 Oktober 2018, Sunjaya menyerahkan uang Rp 100 juta ke Sunjaya via ajudannya, Deni Sihabudin.

MANTAN Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemkab Cirebon Gatot Rachmanto (kiri) saat menjalani sidang putusan perkara suap kepada Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 20 Februari 2019/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Dalam pertimbangannya, Fuad menyebut perbuatan memberi uang ke Sunjaya dilarang oleh ketentuan perundang-undangan namun tetap dilakukan. Selain itu, tidak ada alasan pemaaf untuk meniadakan pidana pada terdakwa.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa memberi uang ke Sunjaya, tidak sesuai dengan Undang-undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.***

Bagikan: