Pikiran Rakyat
USD Jual 14.210,00 Beli 13.910,00 | Sebagian cerah, 26.8 ° C

BPN Akan Cek Status Gang Affandi

Muhammad Fikry Mauludy
SUASANA warga di  Gang Afandi, Jalan Braga, kota Bandung, Kamis, 17 Januari 2019. Warga sekitar menolak keras rencana penutupan Gang Afandi oleh pemilik SHGB karna selain keberadaanya sudah ada sejak zaman Belanda juga menjadi akses utama warga.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR
SUASANA warga di Gang Afandi, Jalan Braga, kota Bandung, Kamis, 17 Januari 2019. Warga sekitar menolak keras rencana penutupan Gang Afandi oleh pemilik SHGB karna selain keberadaanya sudah ada sejak zaman Belanda juga menjadi akses utama warga.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung bersama warga warga RW 08, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, dan kuasa hukum pemilik lahan di Jalan Braga akan melakukan pengecekan bersama ke Gang Affandi, Selasa, 19 Februari 2019 mendatang. Pengecekan bersama itu dilakukan untuk memastikan status kepemilikan Gang Affandi.

Kesepakatan itu merupakan hasil dari mediasi antara warga yang merasa keberatan dengan penutupan Gang Affandi oleh pemilik lahan di kawasan tersebut, di Kantor BPN Kota Bandung, Selasa, 12 Februari 2019.   

“BPN dan Pemkot Bandung, juga masyarakat yang berkeberatan Gang Affandi dikuasai oleh pemilik HGB, itu akan dilaksanakan Selasa, untuk kita lihat, ada tidak Gang Affandi itu,” ujar Kuasa Hukum Warga 08 Kelurahan Braga, Taufik Kusuma Wicitra, di Bandung, Rabu, 13 Februari 2019.

Mediasi di depan BPN Kota Bandung itu merupakan lanjutan dari mediasi yang sempat dilakukan di tingkat kecamatan, namun, belum memunculkan hasil. Taufik merasa status keberadaan Gang Affandi itu patut dipertanyakan langsung ke BPN Kota Bandung.

Ia menjelaskan, sebenarnya warga ingin mempertahankan jalan yang sudah lama dimanfaatkan. Namun, warga mempertanyakan Gang Affandi yang tidak tergambarkan di dalam sertifikat Hak Guna Bangunan pemilik lahan.

“Peta lokasi atau gambar situasi harus mencantumkan adanya gang itu. BPN tidak boleh menghilangkan gambar situasi, kalau dihilangkan orang lain bisa kuasai, dan harus ada gambar itu. Dari zaman Belanda sudah ada gangnya. Harapannya warga akan mempertahankan gang itu,” ujar Taufik.

Persoalan mencuat setelah pembongkaran 27 rumah yang berdiri di atas lahan milik Josafat Winata. Lahan bongkaran itu dipisahkan oleh Gang Affandi, yang menjadi akses masuk dari Jalan Braga. Pemilik lahan merasa memiliki jalan tersebut. Sebab, gedung bangunan cagar budaya yang berada di mulut gang masih berada di lahan milik Josafat Winata. Disebut-sebut, sertifikat hak milik dari rangkaian bangunan yang menjadi pertokoan di Jalan Braga dengan panjang sekitar 30 meter juga satu kesatuan milik Yosafat.

Lahan milik Oey Kim Oan

Terpisah, Kuasa Hukum pemilik lahan, Gilang Jalu mengatakan, berdasarkan data-data surat ukur terbitan 1918 yang ditetapkan dalam sertifikat No. 99 milik kliennya tidak tercantum jalan atau gang. Adapun mulut gang dari Jalan Braga merupakan akses ke lokasi rumah di atas lahan milik seluas 3 ribu meter persegi karena merupakan satu kesatuan lahan di dalam HGB. Berdasarkan gambar dalam surat ukur itu, tidak ada gang di atas dari lahan pemilik.

“Ada gambar gang tetapi itu berbeda dengan Gang Affandi, karena jalan yang tercantum adalah Gang Cikapundung yang memang memiliki konektifitas ke Jalan Banceuy dan Jalan Suniaraja. Gang Cikapundung pun tidak kami singgung karena itu hak warga,” katanya.

Lahan luas yang terbelah Gang Affandi itu, kata Jalu, disewakan sejak lama kepada warga oleh kakek pemilik, Oey Kim Oan. Kepemilikan lahan belum pernah beralih. Maka, pada September 2018, warga menerima ketika pemilik akan menggunakan kembali lahan.

“Malah, permintaan warga atas uang kerahiman dikabulkan oleh pemilik dengan nilai bervariasi. Meskipun klien kami punya hak untuk menggunakan lahannya, tetapi uang kerahiman tetap diberikan atas dasar kemanusiaan. Makanya tidak ada masalah pada saat pembongkaran,” ujarnya.

Bangunan cagar budaya yang berdiri serangkai di Jalan Braga dan masih di dalam satu HGB itu juga disewakan. Jalu mengatakan, pemilik lahan tidak pernah memiliki niat merusak bangunan depan yang merupakan cagar budaya.

“Klien kami tidak akan melakukan perusakan bangunan cagar budaya yang ada di depan. Kami hanya akan melakukan pembentengan lahan di bagian belakang yang memang hak milik klien, dan demi keamanan dan kenyamanan warga juga,” tuturnya.***

Bagikan: