Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sebagian berawan, 19.3 ° C

Sejumlah Organisasi Musisi Tolak RUU Permusikan Jika Tidak Direvisi

Windy Eka Pramudya
BUDAYAWAN Budi Dalton memberikan pernyataan terkait RUU Permusikan pada Forum Silaturahmi dan Diskusi di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, Jumat, 8 Februari 2019.*/WINDY EKA PRAMUDIA/PR
BUDAYAWAN Budi Dalton memberikan pernyataan terkait RUU Permusikan pada Forum Silaturahmi dan Diskusi di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, Jumat, 8 Februari 2019.*/WINDY EKA PRAMUDIA/PR

SEJUMLAH organisasi musik sepakat untuk menolak RUU Permusikan jika tidak direvisi. Mereka antara lain Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (Pappri) Jawa Barat, Paguyuban Seniman Rekaman Tatar Sunda (Panaratas), Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia (Hapmi), dan Forum Musisi Penyanyi Indonesia (Fompi).

Hal ini disepakati pada Forum Silaturahmi dan Diskusi Musisi tentang RUU Permusikan di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung, Jumat, 8 Februari 2019. 

Ketua Pappri Jabar Dose Hudaya mengatakan, seandainya RUU Permusikan direvisi, hasil revisinya adalah sesuatu yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan untuk semua musisi dan pekerja musik.

"RUU ini tidak mengakomodasi kebutuhan yang mendesak, yaitu regulasi yang berkaitan dengan era digital. Selain itu, ada pasal-pasal yang multitafsir. Kalau tidak ada revisi, tidak perlu ada Undang-undang Permusikan," tutur Dose. 

Seniman Ade Rudiana, M. Sn. yang juga mengajar mata kuliah kreativitas musik di jurusan karawitan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung mengatakan, ada sejumlah pasal yang perlu direvisi dari RUU Permusikan. Menurut Ade ada beberapa konten yang cukup penting, misalnya kurikulum musik yang tidak hanya di muatan lokal. Namun, yang paling krusial dari RUU Permusikan ini adalah terjadi kesan pembatasan kreativitas. 

Salah satunya seperti yang tercantum pada Pasal 5 RUU Permusikan. Menurut Ade, di pasal itu tidak diuraikan, yang tidak boleh itu seperti apa karena batasannya tidak jelas.

"Masalah dan definisi musik itu tidak hanya struktur nada dan melodi, tapi sudah lebih luas. Jika RUU ini masih bisa direvisi, mudah-mudahan tidak hanya membahas pelaku musik saja, tapi juga industrinya, pendidikan, etika, dan estetikanya. Lagipula setiap seniman itu pasti punya self cencored, mereka tahu batasan saat membuat karya," ungkap Ade.

Terkait kewajiban mengikuti uji kompetensi untuk mendapat sertifikasi yang termaktub pada RUU Permusikan, Ade menjelaskan, seharusnya setelah mengikuti sertifikasi terdapat regulasi untuk mengatur profesi musisi. Hal ini terutama berkaitan dengan hak ekonomi musisi atau pekerja musik. 

"Mumpung masih rancangan, marilah kita diskusikan. Saya percaya tujuan undang-undang bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Namun, semua harus merasa aman, nyaman, dan bertanggung jawab dalam berkarya, berekspresi, dan apresiasi," kata Ade yang dikenal sebagai pemain kendang di band Kratakau Ethno bersama Dwiki Dharmawan.

Budayawan Budi Dalton menyatakan, RUU Permusikan tidak bisa menggunakan logika politisi dan birokrasi, tapi harus mengedepankan logika kultural dan logika musikal. Budi menyebutkan, saat merumuskan RUU seharusnya melibatkan seluruh musisi sebagai elemen dari ekosistem industri musik secara personal maupun kelompok dan secara akademis maupun non-akademis. 

Soalnya, untuk membuat RUU bukan hanya sekadar membutuhkan nama-nama musisi besar sebagai ujung tombak, tapi yang lebih penting musisi yang punya gagasan serta visi dan misi besar lintas generasi. 

Menurut Budi, larangan menodai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, dan merendahkan harkat martabat manusia tidak perlu diatur RUU Permusikan. Pasalnya, hal ini bisa berpotensi mengancam kebebasan berekspresi.

"Musik bukan hanya penghibur. Akan tetapi, merespons situasi sosial politik budaya di masyarakat, dan itu tidak selalu indah. Pasal-pasal karet dalam RUU Permusikan membuat musisi rentan dikriminalisasi," ujar Budi yang menjadi Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan.***

Bagikan: