Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.5 ° C

Saksi Ahli Dosen Unpad: Harusnya Penerima Hibah Tasikmalaya 2017 Tolak Pemotongan

Yedi Supriadi
SAKSI ahli yang juga Dosen Unpad, Somawijaya (berpakaian batik) menyampaikan kesaksiaanya saat sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di  Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 6 Februari 2019./ARMIN ABDUL JABBAR/"PR"
SAKSI ahli yang juga Dosen Unpad, Somawijaya (berpakaian batik) menyampaikan kesaksiaanya saat sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 6 Februari 2019./ARMIN ABDUL JABBAR/"PR"

BANDUNG, (PR).- Penerima hibah Kabupaten Tasikmalaya seharusnya menolak saat diminta uang oleh orang lain yang mengatasnamakan pejabat pemkab Tasikmalaya. Bahkan kalau orang tersebut memaksa, segera laporkan saja ke aparat penegak hukum.

Demikian dikatakan saksi ahli Dosen Unpad Somawijaya dalam sidang kasus korupsi dana hibah yang di gelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 6 Februari 2019. Dalam sidang tersebut hadir terdakwa mantan sekda kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir bersama delapan terdakwa lainnya.

Somawijaya menyebutkan ketika dana hibah sampai ke rekening penerima hibah, itu sudah menjadi tanggungjawab si penerima hibah. Karena menurutnya aparatur negara sudah selesai tugasnya ketika dana hibah sudah ditangan penerima.

Setelah diterima, menurut Somawijaya, bila ada yang meminta harusnya saat itu juga ditolak. Dan bila seandainya orang tersebut memaksa segera laporkan saja ke aparat penegak hukum.

Jadi seharusnya tidak usah digubris mengingat si penerima hibah sudah menandatangai fakta integritas dalam NPHD yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Jadi kalau faktanya sekarang ternyata dipotong oleh seseorang untuk diberikan ke pejabat itu menjadi tanggungjawab si penerima hibah.

Karena dalam Perbup Tasikmalaya juga sudah jelas dana hibah menjadi tanggungjawab penerima.

SAKSI ahli yang juga Dosen Unpad, Somawinata (tengah) menyampaikan kesaksiaanya saat sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di  Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/1/2019)./ARMIN ABDUL JABBAR/"PR"

Kemudian saat dana hibah dikucurkan dan ada kerjasama dalam hal prosesnya maka si penerima hibah itu bisa dikenakan pasal 55, turut serta dalam tindak korupsi.

Sementara itu menjawab pertanyaan penasehat hukum Bambang Lesmana soal kasus hibah yang terjadi di Tasikmalaya yang sebelumnya menyebutkan ada pemotongan. Somawijaya menyatakan bila ada janji bersedia dipotong, artinya menyadari dari awal ada pemotongan dan menyadari diurus oleh orang yang melakukan pemotongan, itu dikategorikan membantu melakukan perbuatan korupsi.

Apalagi bila aktif ikut memuluskan tindak pidana korupsi tersebut. Bisa saja penerima hibah tersebut terjerat korupsi.

Sementara saksi notaris Nugraha Permana yang sebelumnya dipanggil lagi untuk memberikan keterangan dipersidangan tidak hadir. Alasan ketidakhadiran pun tidak jelas, sehingga hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil kembali saksi tersebut pada persidangan yang akan digelar Senin 11 Februari 2019.

"Coba jaksa segera panggil lagi saksi notaris, diusahakan Senin pagi harus hadir," ujar ketua majelis halim Muhamad Razad.

Jaksa pun mengaku akan mengupayakan untuk menghadirkan saksi. "Kami upayakan pa hakim untuk menghadirkan kembali saksi notaris," ujar jaksa Isnan.

Seperti diketahui sebelumnya, negara dirugikan Rp 3,9 miliar dalam kasus penyaluran dana hibah Pemkab Tasikmalaya. Akibat adanya pemotongan dana hibah pada 21 penerima,  sebesar 90 persen. 

Dana hibah tersebut sedianya dipakai untuk kebutuhan pondok pesantren dan sekolah yayasan. Namun karena dipotongnya hampir semuanya, dan hanya menyisakan 10persen untuk penerimana sehingga kegiatan tidak dilaksanakan dan ada juga proses rehab ponpes menjadi terbengkalai.

Menyoal pemotongan 90 persen dana hibah untuk pesantren dan lembaga pendidikan itu sudah dikonfirmasi oleh majelis hakim yang diketuai oleh M. Razad saat memanggil saksi saksi penerima hibah. Saat itu ada delapan ketua yayasan penerima dana hibah Pemkab Tasikmalaya memberikan kesaksiannya di persidangan.

SAKSI ahli yang juga Dosen Unpad, Somawinata (tengah) menyampaikan kesaksiaanya saat sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Tasikmalaya 2017 di  Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/1/2019)./ARMIN ABDUL JABBAR/"PR"

Kabar gembira berganti dusta

Salah satunya adalah Tandi ‎Rustandi (29), pengurus Yayasan Al Munawaroh Cibogo Sukarame yang merupakan yayasan penyelenggara pendidikan keagamaan yang didirikan almarhum orang tuanya.  Tandi awalnya ditawarin oleh Setyawan, yang menyebutkan dia bisa mencarikan dana dari pemda untuk yayasannya.

Tandi yang awam masalah tersebut menjadi makanan empuk Setyawan yang sudah mendapat suruhan dari Sekda Abdul Kodir.

Bagi Tandi tentu saja merupakan kabar gembira baginya mengingat bangunan yayasannya saat itu akan roboh. Tapi apa yang didapat, uang hibah itu tidak seperti yang dijanjikan mendapat Rp 150 juta, karena yang diberikan hanya Rp 15 juta.

Hal senada dikatakan Komar (50), pemilik Yayasan dan Pesantren Al Munawaroh. Sebelum kasus ini yayasan miliknya belum berbadan hukum. Namun, Setiawan mengurus semua persyaratan penerima hibah. ‎ Anehnya, Komar mendapat dana hibah dua kali, pertama pada Januari 2017 untuk yayasan dan akhir 2017 untuk pesantren. Padahal, aturan pemberian dana hibah hanya untuk sekali dalam satu tahun.

Yayasan cair Rp 150 juta pada Januari 2017 dan pondok pesantren Rp 250 juta pada akhir 2017. “Harusnya saya dapat Rp 400 juta, untuk yayasan Rp 150 juta tapi dipotong 90 persen dan saya hanya terima Rp 15 juta. Lalu untuk pesantren saya dapat ‎Rp 250 juta, tapi dipotong juga, saya hanya terima Rp 25 juta," ujarnya.

Ia sempat menanyakan kenapa dana hibah itu dipotong namun tidak digubris oleh Setiawan. "Dia cuma bilang 'wayahna'‎ saja. Saya sebenarya keberatan sekali," ujarnya. ***

Bagikan: