Pikiran Rakyat
USD Jual 14.048,00 Beli 14.146,00 | Cerah berawan, 31.2 ° C

Fokus Berobat, Abubakar Tidak Akan Kasasi Bertambahnya Vonis Hukuman Denda

Yedi Supriadi
EKSPRESI terdakwa yang juga mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abubakar saat menjalani sidang putusan perkara gratifikasi  di Pengadilan Tipikor Kota Bandung, Senin 17 Desember 2018. Dalam sidang tersebut majelis hakim  menjatuhkan  hukuman   kurungan penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta.*
EKSPRESI terdakwa yang juga mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abubakar saat menjalani sidang putusan perkara gratifikasi di Pengadilan Tipikor Kota Bandung, Senin 17 Desember 2018. Dalam sidang tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta.*

BANDUNG, (PR).- Mantan Bupati Bandung Barat Abubakar tidak akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung atas diperberatnya hukuman denda oleh hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Abubakar akan berkonsentrasi untuk terus berobat atas penyakitnya yang tak kunjung sembuh.

"Kami tidak akan kasasi. Pak Abu akan lebih konsentrasi mengurusi kesehatannya," ujar penasehat hukum Abubakar, Iman Nurhaeman saat dihubungi Selasa 5 Februari 2019.

Iman menjelaskan Abubakar sudah melakukan kemoterapi sebanyak 85 kali dan perawaran radiotherapy sebanyak 30 kali. Bahkan menurut Iman, Abubakar akan kembali melakukan kemotherapi pada 8 Februari 2019. "Kami akan meminta izin kepada majelis hakim untuk kembali berobat. Mudah-mudahan diizinkan," ujarnya.

Iman juga merinci bahwa selama dalam persidangan Abubakar telah mejalani pengobatan kemoterapi pada hari selasa, tanggal 28 Agustus 2018 di RS. Santosa Bandung, diberi izin berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tipikor Bandung, 23 Agustus 2018.

Kemudian pengobatan  pada tanggal 13 September 2018  dan kemoterapi pada tanggal 27 September 2018 di Rumah Sakit Santosa Bandung  berdasarkan penetapan Majelis Hakim PN TIPIKOR Bandung pada tanggal 13 September 2018.

"Oleh karena itu izin yang telah di terbitkan oleh  Pimpinan KPK dan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dari Hakim Ketua Majelis Pada Pengadilan Tinggi Bandung, terdakwa beserta Keluarga serta terdakwa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi  kepada pihak pihak penegak hukum," ujarnya.

Menurut Iman, penyakit Abubakar butuh penanganan serius dan intens terlebih diwajibkan dokter untuk menjalani pengobatan rutin maupun kemoterapi untuk proses penyembuhan maupun untuk menghidari kondisi kesehatan terdakwa lebih parah lagi. Walaupun dalam literature dan pengetahuan kesehatan kanker darah  yang diderita terdakwa ini tidak bisa disembuhkan lagi.

Iman pun menepis adanya anggapan Abubakar akan terjun ke politik. Menurutnya bagi Abubakar untuk mengurus penyakitnya yang diderita selama ini juga sudah kerepotan, jadi tidak mungkin terjun ke politik lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, hukuman ganti kerugian terhadap ‎Eks Bupati Bandung Barat Abubakar yang terjerat kasus suap gratifikasi dari kepala dinas di Pemkab Bandung Barat diperbesar oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jabar. Menyusul dikabulkannua banding Jaksa penuntut umum KPK atas putusan terhadap Abubakar tersebut.

Vonis banding itu dibacakan ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi Jabar yang memeriksa banding kasus ini, yakni Hakim Ketua Muchtadi Rivaie,SH.,MH dengan hakim anggota Berlin Damanik, SH., M.Hum dan Muhyana Sukandar, SH., MH pada Jumat 25 Januari di Bandung.

"Menerima permintaan banding dari penuntut umum, mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung pada 17 Desember 2018 nomor putusan 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN sekedar mengenai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa," ujar Muchtadi, seperti dalam putusan yang didapat dari Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jumat 1 Februari 2019.

Ancaman sita harta

Dalam salinan putusan itu juga menyatakan terdakwa Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan 6 bulan dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 601 juta paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti dengan ketentuan apabila terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana 1 tahun," ujar hakim.‎***

Bagikan: