Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 24.7 ° C

Hukuman untuk Mantan Bupati Bandung Barat Abubakar Ditambah

Yedi Supriadi
EKSPRESI terdakwa yang juga mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar saat menjalani sidang putusan perkara gratifikasi  di Pengadilan Tipikor Kota Bandung, Senin 17 Desember 2018. Dalam sidang tersebut majelis hakim  menjatuhkan  hukuman   kurungan penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta.*
EKSPRESI terdakwa yang juga mantan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Abu Bakar saat menjalani sidang putusan perkara gratifikasi di Pengadilan Tipikor Kota Bandung, Senin 17 Desember 2018. Dalam sidang tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman kurungan penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta.*

BANDUNG, (PR).- Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menambah hukuman ­ganti kerugian yang harus dibayar mantan Bupati Bandung Barat Abubakar, yang terjerat kasus suap gratifikasi dari kepala dinas di Pemkab Bandung Barat.

Penambahan hukuman itu diterapkan menyusul dikabulkannya banding ­jaksa penuntut umum KPK atas putusan terhadap Abubakar ­sebelumnya.

Vonis banding itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ja­bar yang memeriksa banding kasus itu, yakni Muchtadi Rivaie, di Bandung pada 25 Januari 2019. Dia didampingi dua hakim anggota yaitu  Berlin Damanik dan Muhyana Sukandar.

”Menerima permintaan banding dari penuntut umum, mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Peng­adilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2018 Nomor Putusan 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN,” kata Much­tadi, seperti dalam putusan yang didapat dari Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jumat 1 Februari 2019.

Ilustrasi.*/DOK PR

Dalam salinan putusan itu juga  menyatakan terdakwa Abubakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap secara ber­sama-sama dan berlanjut sebagai­mana dalam dakwaan alternatif pertama.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5  tahun dan 6 bulan serta ­denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti ­dengan pidana kurungan selama enam bulan.

”Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp 601 juta paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuat­an hukum tetap. Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti dengan ketentuan apabila terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana 1 tahun,” tutur hakim.

Kemudian, putusan lainnya berupa menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

”Menetapkan uang setoran Rp 100 juta ke rekening KPK dinyatakan dirampas untuk negara dan diperguna­kan untuk membayar ganti kerugi­an,” ujar hakim.

Abubakar divonis penjara 5 tahun 6 bulan

Vonis banding tersebut menambah biaya ganti kerugian. Pada pu­tusa­n pengadilan tingkat pertama, Abubakar divonis pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan dena Rp 200 juta. Hal itu karena yang bersangkutan  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Juncto Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

”Menghukum uang pengganti sejumlah Rp 485 juta yang harus dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum te­tap,” ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili Abubakar, I Dewa Gede Suardita, pada 17 Desember 2018.

Vonis pengadilan banding yang menambah hukuman ganti rugi untuk Abubakar juga sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK pada tuntutannya yang dibacakan pada Pengadilan tingkat pertama.

Seperti diketahui, dalam dakwaan jaksa KPK, Abubakar menerima ­su­ap/gratifikasi dari para kepala dinas di Pemkab Bandung Barat. Uang itu digunakan untuk pemenangan istri­nya, Elin Marliah yang maju di Pilkada Bandung Barat 2018 ber­pa­sangan dengan Maman S Sunjaya. Dalam persidangan, terungkap bahwa pemberian uang itu dilandasi pe­rintah Abubakar kepada para ke­pa­la dinas.***

Bagikan: