Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Sebagian berawan, 19.8 ° C

Kajian Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Bandung Utara Diperketat

Cecep Wijaya Sari
KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR
KAWASAN Bandung Utara.*/DOK. PR

NGAMPRAH, (PR).- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berjanji untuk memperketat  kajian mengenai ruang terbuka hijau sebelum mengeluarkan rekomendasi untuk Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini disebabkan masih banyak pengusaha yang mengabaikan aturan RTH khususnya di kawasan Bandung utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Apung Hadiat Purwoko mengatakan, setiap bangunan yang berdiri di KBU tidak hanya harus memiliki rekomendasi teknis dari DLH. Namun, juga harus menempuh berbagai rekomendasi teknis dari dinas lainnya, seperti siteplan yang di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang.

"Jika semua sudah terpenuhi, IMB akan diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam waktu yang cepat," ujarnya, Rabu, 30 Januari 2019. 

Menurut dia, kajian lingkungan bisa selesai dalam waktu cepat atau lama bergantung pada kesanggupan pemohon untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk hal ini, ia pun meminta agar pemohon bersikap koperatif agar berbagai prosedur bisa segera diselesaikan.

Apung mencontohkan, kasus SPBU Lembang di Desa Gudangkahuripan, kajian lingkungannya sudah keluar bersama dengan izin teknis lainnya. Bahkan, DLH sudah mengeluarkan kajian bahwa di lokasi tersebut diharuskan ketersediaan RTH.

“Namun, pihak Pertamina meminta pengelola SPBU untuk memindahkan RTH lantaran areanya sempit yang menyulitkan manuver truk besar saat membawa BBM. Itu informasi yang disampaikan pemilik SPBU kepada kami,” katanya.

Dia juga mengungkapkan, sesuai dengan Perda KBU, dalam klausulnya dibolehkan bagi pengusaha untuk menyediakan lahan pengganti di tempat lain asalkan dalam satu kecamatan. Sebab, tujuan RTH itu agar kondisi alam dan resapan air tetap terjaga. 

“Lahan pengganti RTH itu silakan saja sebab aturannya ada. Soal beda harga tanah karena lokasi yang berbeda, itu bukan urusan pemerintah, yang terpenting lahan pengganti itu masih ada di wilayah KBU,” ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu massa yang mengatasnamakan Forum Peduli Bandung Barat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Bandung Barat. Mereka menuntut agar Bupati bertindak tegas untuk menutup SPBU di Lembang lantaran dinilai menyalahi aturan RTH.***

Bagikan: