Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Sedikit awan, 22.9 ° C

Pengamat: Denda Paksa di Zona Merah PKL Ganggu Aktivitas Ekonomi

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI PKL di Kota Bandung.*/DOK. PR
ILUSTRASI PKL di Kota Bandung.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR). – Pemberlakuan denda paksa kepada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di zona merah PKL pada Kamis 24 Januari 2019 ini, perlu dicermati. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, menilai pemberlakuan denda paksa tersebut secara tidak langsung akan mengganggu roda ekonomi.

Acuviarta menjelaskan, dampak tersebut bisa terjadi karena zona merah PKL di Bandung berada di pusat keramaian. "Dengan adanya perda ini akan berpengaruh pada roda ekonomi warga. Para pedagang melihat ketika ada keramaian disitu ada demand,” kata Acuviarta Kartabi.

Dia mengatakan, adanya sanksi secara langsung akan berdampak pada pembeli. “Kalau ada sanksi ya tidak akan ada pembeli. Saya kira secara ekonomi akan terganggu,” ucap Acuviarta Kartabi.

Meski demikian, Acuviarta Kartabi mendukung berlakunya denda paksa ini. Dengan kata lain, nantinya Pemkot Bandung bisa mengalihkan para PKL ke zona hijau sehingga roda ekonomi tetap berjalan. 

"Perlu ada pendekatan, artinya pemerintah harus memberikan zona hijau juga.  Secara alamiah kalau tidak ada yang beli PKL ini akan pindah," tutur dia.

Untuk diketahui, Kamis ini Satpol PP Kota Bandung akan memberlakukan pengenaan biaya paksa penegakan hukum bagi pembeli yang membeli barang di zona merah seperti kawasan Alun-alun. Nantinya, warga yang kedapatan membeli sesuatu dari PKL tidak langsung diganjar denda Rp 1 juta namun bakal diberi teguran.

Sebelumnya, Ketua PKL Bandung Bersatu, Suherman, membantah tudingan beberapa pihak yang menyebutkan bila jumlah pedagang kaki lima di Bandung bertambah. Menurutnya, jumlah PKL di Bandung tidak mungkin bertambah sebab lapak untuk berjualannya pun sangat terbatas.

"Tidak juga karena lahannya segitu gitu aja, kalau ada anggapan bertambah itu keliru," kata Suherman saat on air di PRFM, Rabu 23 Januari 2019. 

Adapun jika jumlah PKL itu bertambah, lanjut Suherman, mereka adalah PKL yang menggunakan kendaraan roda empat atau mobil toko (moko). Pasalnya hingga kini penertiban yang dilakukan petugas terhadap PKL moko tidak tegas. 

"Kalaupun ada itu kan yang pakai mobil yang notabene kelas menengah atas," tuturnya.(Asep Yusuf Anshori)***

 

Bagikan: