Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Sedikit awan, 25.5 ° C

Kasus Video Bupati KBB, Peneliti Ingatkan Rambu-rambu dalam Kampanye

Tim Pikiran Rakyat
BUPATI Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dalam video yang menginginkan anak dan adiknya sukses dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.*/HENDRO SUSILO HUSODO/PR
BUPATI Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dalam video yang menginginkan anak dan adiknya sukses dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.*/HENDRO SUSILO HUSODO/PR

BANDUNG, (PR).- Konteks kejadian harus diperhitungkan dalam menentukan keputusan tindak pelanggaran dalam video percakapan Bupati Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, dengan guru honorer. Peneliti senior Network for Democracy Electoral Integrity Netgrit, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengatakan kasus tersebut bukan suatu pelanggaran, jika dilihat dalam konteks kampanye.

Namun, tambah Ferry, apabila Bupati KBB sengaja untuk melakukan kampanye dengan beriklan kepada guru honorer tersebut, maka itu termasuk dalam delik aduan iklan. "Kalau itu konteksnya kampanye, waktu pertemuan rapat terbatas itu bukan pelanggaran, asalkan itu sudah cuti. Tapi kalau memang ada kesengajaan dalam konteks membuat iklan, mengajak  dengan motif tertentu itu sudah masuk delik aduan iklan," kata Ferry saat on air di PRFM 107,5 FM News Channel, Rabu 23 Januari 2019.

Tidak menggunakan fasilitas negara

Pria yang juga mantan Komisioner KPU ini juga menilai, harus ada rambu yang mesti diperhatikan oleh pejabat negara dalam konteks kampanye. Pertama, tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain.

Selain itu, seorang pejabat negara harus bersikap adil dan setara pada setiap calon. Menurut Ferry, pejabat negara pada prinsipnya dapat melakukan aktivitas kampanye. Namun, kampanye tersebut bisa dilakukan saat cuti kerja dan tidak menggunakan fasilitas negara. 

"Pejabat negara pada prinsipnya boleh melakukan aktivitas kampanye asal dia melakukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Ketiga itu soal iklan, iklan di media cetak elektronik itu dilakkan 21 hari menuju pemungutan suara," kata Ferry.

Sementara itu, Pakar Hukukm Tata Negara Unpar, Asep Warlan Yusuf, menilai Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak mempunyai cukup bukti terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan Bupati KBB. Ia menambahkan, Bawaslu sudah memiliki prosedur pemeriksaan tersendiri dalam menindak sebuah pelanggaran.

Menurut Asep, selama proses pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tepat oleh Bawaslu, publik harus menghargai keputusan Bawaslu. Pasalnya, sebelum menentukan keputusan, bukti pelanggaran harus dikumpulkan secara komprehensif.

"Bawaslu tidak punya cukup bukti yang kuat. Sudah mendengar dari beberapa pihak kemudian sudah dikaji secara internal kemudian sudah memastikan bahwa tidak ada pelanggaran maka kita harus hargai keputusan bawaslu," kata Asep.

Keputusan dilematis

Namun di sisi lain, keputusan Bawaslu KBB ini merupakan hal yang dilematis. Sebab, publik melihat terduga pelaku pelanggaran pemilu ini melibatkan pejabat negara. 

"Karena pelakunya pejabat walaupun ada bukti, tapi bukti dikesampingkan atau mungkin juga kurang cermat dalam analisis, sehingga akhirnya putusan tadi tidak diterima oleh publik. Maka menurut hemat saya ini berisiko betul bagi Bawaslu," ucap Asep.

Seperti diketahui sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia melalui resor Cimahi menyatakan menghentikan tindak pidana kasus percakapan Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Aa Umbara dengan para guru honorer di KBB. Pasalnya, percakapan yang sempat terekam dan tersebar luas di media sosial tersebut tidak memenuhi unsur pidana dan bukan termasuk dalam pelanggaran pemilu.(Haidar Syahid Rais)***

 

Bagikan: