Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Sebagian cerah, 32.2 ° C

Bawaslu Rekomendasikan Dugaan Pelanggaran Hukum Kasus Video Bupati KBB ke Kemendagri dan KASN

Hendro Susilo Husodo
BUPATI Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dalam video yang menginginkan anak dan adiknya sukses dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.*/HENDRO SUSILO HUSODO/PR
BUPATI Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dalam video yang menginginkan anak dan adiknya sukses dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.*/HENDRO SUSILO HUSODO/PR

NGAMPRAH, (PR).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat, menyimpulkan tidak ada unsur pelanggaran pemilu dalam kasus video viral Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Namun, Bawaslu merekomendasikan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Bawaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha mengatakan, kesimpulan bahwa tidak ada unsur ketentuan pidana pemilu yang terpenuhi, didasarkan pada hasil pembahasan kedua dalam forum Sentra Gakkumdu. Hasil pembahasan kedua bersama Kejaksaan Bale Bandung dan Polres Cimahi itu diputuskan pada 17 Januari 2019.

"Pascapembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, karena disimpulkan tidak ada unsur pidana pemilu, kami (Bawaslu KBB) pleno dan kami teruskan terkait dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Cecep.

Dugaan pelanggaran hukum lainnya itu, terang dia, disampaikan Bawaslu KBB kepada Kemendagri untuk terduga Bupati Umbara. Bawaslu KBB juga merekomendasikan dugaan pelanggaran hukum oleh Kepala Dinas Pendidikan KBB Imam Santoso ke KASN. Selain itu, ditemukan pula dugaan pelanggalan hukum oleh panitia adhok pemilu. 

"Ada juga ditemukan fakta, bahwa terdapat dugaan pelaku lainnya yang memang secara aktif dia terlibat dalam kegiatan (yang menguntungkan/merugikan peserta pemilu) itu, dan terindikasi sebagai penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, kami rekomendasikan (dugaan pelanggaran hukum) kepada Komisi Pemilihan Umum KBB," ucapnya.

KETUA Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Cecep Rahmat Nugraha (baju batik) bersama unsur lain di sentra gakumdu memberikan keterangan pers terkait kasus video viral Bupati Bandung Barat, di kantor Bawaslu KBB, Ngamprah, Selasa (22/1/2019).*/HENDRO SUSILO HUSODO/PR

Cecep menyatakan, Bawaslu telah memproses laporan dugaan pelanggaran dengan terlapor Umbara dan Imam Santoso sesuai dengan prosedur. Setelah dilakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu pada 28 Desember 2018, kata dia, Sentra Gakkumdu kemudian memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi yang berjumlah 13 orang.

Bawaslu KBB, imbuh dia, juga telah meminta keterangan dari dua orang saksi ahli. Tanpa menyebutkan siapa nama saksi ahli yang dimaksud, menurut dia, saksi ahli itu berasal dari unsur penyelenggara pemilu dan seorang lagi yang merupakan pakar komunikasi politik.

Tak cukup bukti

Komisioner Bawaslu KBB Ai Wildani Sri Aidah, Sentra Gakkumdu juga telah memperoleh video yang utuh, karena video yang viral merupakan potongan-potongan video. Namun, berdasarkan aturan, menurut dia, video tersebut belum disebut sebagai bukti atau petunjuk dalam sebuah tindak pidana pemilu. 

Walaupun unsur yang terkait pejabat negara, peserta pemilu, dan masa kampanye, dapat terbuktikan, Ai menyatakan, titik krusial yang jadi pembahasan terkait unsur yang menguntungkan dan merugikan tidak didukung oleh keterangan dan bukti-bukti yang ada. 

"Saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor adalah saksi-saksi yang tidak melihat, menyaksikan, dan mendengar sendiri peristiwa yang dilaporkan. Kemudian kami mencari, karena ada ketentuannya, dan kami dapatkan beberapa saksi lain yang kami klasifikasikan sebagai saksi fakta. Ada beberapa saksi fakta yang sudah dimintai keterangannya, tetapi tidak semua saksi fakta itu mendukung atau memperkuat dugaan yang diajukan oleh pelapor," ucap Ai, Selasa 22 Januari 2019.

Diberitakan sebelumnya, beredar video berdurasi berdurasi 1 menit 22 detik yang viral di media sosial. Video itu berisikan gambar dan suara Umbara yang meminta guru honorer untuk menyukseskan anak dan adiknya di Pileg 2019. Umbara meminta hal itu, diduga sebagai timbal balik karena telah menyetujui kenaikan uang insentif bagi guru honorer. 

"Kalau saya bukan bupati, enggak mungkin acc," kata Umbara dalam video tersebut. "Tetapi ada cita-cita Pak Kadis, naon? Hayang anak saya jeung adik saya jadi anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi, gitu kan. Sugan weh atuh, da ayeuna teh guru honor teh ku abdi dibere. Abdi mah teu menta nanaon, menta sora weh," ujar Aa Umbara.***

 

Bagikan: