Pikiran Rakyat
USD Jual 14.243,00 Beli 13.943,00 | Sedikit awan, 23.8 ° C

Pemprov Jabar Akui Ganti Rugi Lahan Masjid Al Jabbar Belum Tuntas

Novianti Nurulliah
FOTO udara pembangunan masjid Al Jabbar di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 14 Desember 2018 lalu. Masjid Al Jabbar yang memiliki konsep masjid terapung dan digadang-gadang akan menjadi masjid terbesar di Jawa Barat tersebut diperkirakan rampung pada 2020 mendatang.*/ANTARA
FOTO udara pembangunan masjid Al Jabbar di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 14 Desember 2018 lalu. Masjid Al Jabbar yang memiliki konsep masjid terapung dan digadang-gadang akan menjadi masjid terbesar di Jawa Barat tersebut diperkirakan rampung pada 2020 mendatang.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui masih ada lahan untuk pembangunan Masjid Al Jabbar yang belum terbayarkan. Namun saat ini pemprov Jabar tengah mengkaji terkait dengan keberlanjutan lahan yang sudah ada dalam penlok Masjid Al Jabbar.

Untuk diketahui, proyek pemerintah yang telah diresmikan mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pada akhir 2017 rupanya masih menyisakan ganti rugi lahan yang belum selesai hingga awal 2019 ini. Sedikitnya delapan petak lahan atau sawah seluas 9.096 m2 di kawasan Gedebage tersebut belum dibayar pemerintah. 

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya memang belum mendapatkan laporan khusus atau yang spesifik terkait lahan yang belum dibayar tersebut.  Namun dia akan mengecek terkait dengan lahan yang tertunda tersebut.

Namun Iwa memastikan, lahan-lahan tersebut saat ini semua masih dalam proses mengingat keterbatasan waktu pada saat itu sehingga belum terbayarkan. Selain itu berdasarkan beberapa penilaian dan juga saran dari tim TP4D untuk pembebasan ditunda supaya tidak terburu-buru. 

"Agar bisa sesuai dengan ketentuan, sekarang sedang dikaji lebih lanjut bagaimana kelanjutannya" tutur Iwa di Gedung Sate,  Jalan Diponegoro,  Kota Bandung, Selasa, 22 Januari 2019. 

Iwa pun mengatakan terkait hal tersebut, pihaknya akan melakukan evalausi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan akan mengonfirmasi pada PPK di lapangan.***

Bagikan: