Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Sebagian cerah, 20.8 ° C

Peta Bencana Harus Jadi Dasar Pengaturan Tata Ruang

Catur Ratna Wulandari
PETUGAS Gabungan terus berupaya mengevakuasi korban tanah longsor yang belum ditemukan di Kampung Garehong, Dusun Cimapag, Desa Sinarresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sabtu, 5 Januari 2019. Seiring rencana tanggap darurat bencana yang berakhir hari ini Minggu (6/1/2019), kendati pasrah, sejumlah keluarga korban  berharap jika tim gabungan segera menemukan keluarganya yang masih tertimbun longsoran tanah.*/ADE MAMAD/PR
PETUGAS Gabungan terus berupaya mengevakuasi korban tanah longsor yang belum ditemukan di Kampung Garehong, Dusun Cimapag, Desa Sinarresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sabtu, 5 Januari 2019. Seiring rencana tanggap darurat bencana yang berakhir hari ini Minggu (6/1/2019), kendati pasrah, sejumlah keluarga korban berharap jika tim gabungan segera menemukan keluarganya yang masih tertimbun longsoran tanah.*/ADE MAMAD/PR

BANDUNG, (PR).- Pemerintah harus tegas menjadikan peta bencana sebagai dasar pengaturan tata ruang kota. Penataan ruang dan pembangunan gedung harus didesain agar mampu mengurangi risiko bencana.

Guru Besar Geoteknik Universitas Katolik Parahyangan Paulus Pramono Rahardjo menjelaskan, menata dan membangun sebuah kota perlu kearifan. Artinya, perlu mengacu pada keseimbangan alam.

"Kalau membangun tidak boleh merusak keseimbangan alam," katanya dalam orasi ilmiah Menyelisik Untaian Bencana di Kepingan Surga Tatar Parahyangan dalam rangka Dies Natalis ke-64 Unpar, Kamis 17 Januari 2019.

Ia mengatakan, tak semua bencana mudah dihindari. Namun yang penting, risiko bencana harus bisa dikurangi. Utamanya bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana seperti di Jawa Barat.

Ia menjelaskan, bencana yang paling banyak terjadi di Jawa Barat ialah tanah longsor. Setidaknya terdapat 400 titik longsor per tahun dengan ukuran bervariasi.

Longsor banyak terjadi di Jabar bagian selatan. Potensi gempa bumi berasal dari tiga sesar di Jabar, Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan Sesar Baribis. Banjir berpotensi besar terjadi di Bandung, Garut, dan Indramayu.

Potensi bencana gunung berapi berasal dari Gunung Tangkubanparahu, galunggung, Papandayan, dan Gede. Selain itu juga terdapat potensi bencana geoteknik yang berasal dari land subsidence, settlement, dan lereng buatan manusia.

Potensi magnifikasi

Ia menambahkan, berdasar penelitian tanah di Bandung bagian selatan tergolong tanah lunak. Hal ini menyimpan potensi terjadinya magnifikasi. "Kalau tanah itu lunak getaran gempa merambat ke atas dengan gaya yang semakin besar," kata Paulus.

Fenomena magnifikasi itu pernah terjadi di Meksiko yang mengalamai kerusakan parah meski bukan daerah pusat gempa. Ia mengatakan, untuk mengurangi risiko bencana di daerah rawan seperti itu perlu penegakan hukum.

Pemerintah harus menentukan aturan, di mana saja kawasan yang boleh dibangun dan mana yang tidak, bangunan seperti apa yang diperbolehkan, teknologi apa yang tepat untuk daerah-daerah rawan itu.

"Misalnya ruang yang berbahaya, daerah berbahaya tidak untuk hunian tapi untuk penghijauan. Yang jadi masalah, pengaturan tata ruang kota tidak memperhatikan peta bencana. Seharusnya kita lihat kasus di Palu. Sebetulnya suah ada peta ancaman bencana sudah ada," tututrnya.

Ia menilai penegakkan hukum masih lemah. Ia mencontohkan, banyaknya bangunan yang didirikan di atas dan di lereng Sesar Lembang. Dari sisi aturan pun belum mengatur jarak minimal bangunan dari Lembang.

"Belum ada aturan tertulis, yang ada hanya konsensus saja, jaraknya 100 meter (dari sesar)," tutur Paulus. 

Kesiapan hadapi risiko bencana

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, laporan bencana yang terjadi setiap tahun mencapai 1.200-1.600 kejadian. "Kalau dibagi ada 100 bencana setiap bulan atau sehari terjadi tiga kali bencana," kata Ridwan Kamil.

Dari jumlah itu, 60 persen diantaranya merupakan bencana tanah longsor. Ia mengatakan, Pemprov Jabar tengah menyiapkan West Java Resilience Cluture Blueprint. Cetak biru itu bertujuan agar masyarakat siap menghadapi risiko bencana.

"Belajarnya saya mau ke Jepang, mau bermitra. Karena kan yang kita anggap paling siap teknologi dan budayanya Jepang," ucapnya.

Selain itu, Pemrov Jabar baru saja meluncurkan kurikulum kebencanaan yang diterapkan di semua jenjang sekolah. "Kami launching di Karawang bulan lalu," ujarnya.

Prodi kebencanaan

Rektor Unpar Mangadar Situmorang mengatakan, Unpar siap memainkan perannya dalam meminimalkan risiko bencana ini. "Tidak hanya edukasi publik, tetapi juga rekomendasi-rekomendasi kebijakan karena di perguruan tinggi seperti kami ada banyak ahli," tuturnya.

Unpar sendiri sudah lama menggagas program studi manajemen kebencanaan. Kurikulumnya hasil kolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan daerah. 

"Kami berharap bisa segera dieksekusi. Itu prodi yang penting dan mendesak," ujarnya.

Ia menargetkan tahun ini bisa beroperasi. Sejauh ini, prodi ini disepakati berada di bawah Manajemen Studi Pembangunan.

Pada Dies Natalis ke-64 ini, rektor bersyukur dengan pencapaian Unpar sampai tahun ini. Tahun 2019, Unpar berada di peringkat 35 dari lebih dari 4.000 PTN dan PTS di Indonesia.

Unpar juga menduduki peringkat 5 sebagai PTS terbaik se-Indonesia. Sejak dua tahun lalu Unpar telah mengantongi Akreditasi Instituti Perguruan Tinggi (AIPT) A. *** 

 

Bagikan: