Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Cerah berawan, 20.2 ° C

Ada Pungli di Bandung Creative Hub?

Muhammad Fikry Mauludy
WARGA melintas di depan Gedung Bandung Creative Hub (BCH) di Jalan Laswi, Kota Bandung, Senin 14 Januari 2019. Pemanfaatan Gedung BCH diduga terselip pungli yang dilakukan oleh oknum pengelola. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pun menindaklanjuti untuk mencari kebenaran praktik pungli tersebut, termasuk bukti-buktinya.*ARIF HIDAYAH/PR
WARGA melintas di depan Gedung Bandung Creative Hub (BCH) di Jalan Laswi, Kota Bandung, Senin 14 Januari 2019. Pemanfaatan Gedung BCH diduga terselip pungli yang dilakukan oleh oknum pengelola. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pun menindaklanjuti untuk mencari kebenaran praktik pungli tersebut, termasuk bukti-buktinya.*ARIF HIDAYAH/PR

BANDUNG, (PR).- Pemanfaatan Gedung Bandung ­Creative Hub (BCH) diduga terselip pungli yang dilakukan oleh oknum pengelola. Dalam sebuah tulisan di blog yang tersiar belum lama ini, penulis disebut-sebut merupakan mantan tenaga bantu yang kontraknya tidak diperpanjang pada 31 ­Desember 2018 lalu.

Bekerja sejak Februari 2018, ia dan suaminya mengembangkan konsep, aturan, rekrutmen pegawai, kon­ten promosi, dan memperluas jaringan. Di awal berdirinya ruang kreatif bagi banyak komunitas itu, belum terbentuk konsep matang.

Bersama 34 tenaga kontrak lainnya, gedung kreatif yang diresmikan 28 Desember 2017 itu mulai maju berkat bantuan pegiat kreatif yang terhubung dari banyak komunitas. 

Seiring dengan majunya BCH, dari 800 kegiatan sepanjang 2018 dan lebih dari 2.000 pengunjung, pencari celah pungli dari kegiatan mulai muncul.

”Kemudian mulailah muncul sosok-sosok yang semula bertopeng, kemudian menampakkan wajah asli­nya. Memungut uang-uang yang kemudian mereka sebut sebagai uang penebus lelah atas bantuan yang sudah diberikan,” demikian terungkap dalam tulisan blog itu.

Padahal, sejak awal BCH bebas da­ri segala macam biaya dan pu­ngut­an. Fasilitas disediakan peme­rintah, sementara warga tinggal ber­kreasi. BCH dibentuk sebagai laboratorium kreativitas dan tempat belajar. Namun, mereka yang bekerja di bawah birokrat itu mengaku tidak bisa berbuat banyak. Mereka mencoba mengumpulkan bukti-bukti, te­tapi hanya sedikit.  

Akhirnya, tanpa ada pembicaraan atau evaluasi tenaga kerja, mereka diberi gaji dan diputus kontrak di akhir 2018.

Informasi yang telah berkembang di media sosial itu ditanggapi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Kenny Dewi Kania­sari. Ia mengatakan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berkomitmen terhadap untuk menjalankan pemerintahan yang mengedepankan good governance, yang salah satunya tentu antipu­ngutan liar.

Disbudpar, menurut Kenny  se­dang menindaklanjuti untuk mencari kebenaran praktik pungutan liar di Bandung Creative Hub termasuk bukti-buktinya. Apabila memang benar terjadi praktik pungutan liar yang diduga dilaku­kan oleh oknum ASN, sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

DOK PR

Kenny pastikan Bandung Creative Hub gratis

Akan tetapi, dari laporan yang ia terima tidak ada ASN yang melaku­kan pungli terhadap pengguna ge­dung BCH.

”Yang saya dengar cuma pemberi­an dari penyelenggara acara kepada OB dan satpam. Bentuknya cuma kadeudeuh, kainget, berterima kasih. Mungkin karena kita minta kembali bersih, tidak berantakan lagi, karena bertujuan untuk pemanfaat yang lain, mungkin mereka min­ta tolong OB dan satpam,” ujarnya, saat dihubungi, Senin 14 Januari 2019.

Kenny  menambahkan, Disbudpar Kota Bandung terbuka jika ada ­ma­sya­rakat yang ingin menyampai­kan keluhan dan saran. Masya­rakat da­pat menggunakan meka­nis­me Lapor ataupun hotline di nomor 08112863333.

”Seluruh masyarakat tetap dapat menggunakan seluruh fasilitas ge­dung Bandung Creative Hub secara gratis selama me­menuhi ketentuan yang ditetapkan,” katanya.

Terkait dengan pemutusan kontrak seluruh ikatan kerja tenaga pendu­kung teknis dan administrasi Ge­dung BCH, kata Kenny, sesuai dengan kontrak yang disepakati telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 

Saat ini, UPT PSKK sedang me­nyiapkan hal teknis pengelolaan ke­dua gedung tersebut termasuk pemberdayaan SDM pengelola agar lebih profesional dan berintegritas.  

Menurut Kenny, mulai awal tahun 2019 UPT BCH dilebur dengan UPT Padepokan Seni Mayang Sunda men­jadi UPT Padepokan Seni, Krea­tivitas dan Kebudayaan (UPT PSKK).

Kenny pun memastikan jika Gedung BCH tetap beroperasi di bawah Disbudpar Kota Bandung. Aktivitas subsektor melalui beragam kegiatan kreatif masih berjalan secara normal. Ia pun mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk tetap beraktivitas di Gedung BCH.***

Bagikan: