Pikiran Rakyat
USD Jual 14.311,00 Beli 14.011,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Billy Sindoro Terkait Kasus Meiakrta

Yusuf Wijanarko
TIGA terdakwa kasus dugaan suap perizinan Proyek Meikarta Billy Sindoro (kanan), Henry Jasmen (kedua kanan) dan Taryudi (ketiga kanan) mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 9 Januari 2019. Majelis Hakim menolak nota keberatan yang diajukan ketiga terdakwa terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta karena sudah masuk dalam materi pokok perkara.*/ANTARA
TIGA terdakwa kasus dugaan suap perizinan Proyek Meikarta Billy Sindoro (kanan), Henry Jasmen (kedua kanan) dan Taryudi (ketiga kanan) mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 9 Januari 2019. Majelis Hakim menolak nota keberatan yang diajukan ketiga terdakwa terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta karena sudah masuk dalam materi pokok perkara.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan direktur operasional Lippo Group Billy Sindoro terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

"Pertama, menyatakan keberatan terdakwa Billy Sindoro tidak diterima. Kedua, memerintahkan penuntut umum melanjutkan perkara atas nama Billy Sindoro. Ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan hakim," kata Hakim Tardi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu 9 Januari 2019 seperti diberitakan Antara.

Billy Sindoro didakwa telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu berupa uang Rp 16.182.020.000 dan 270.000 dolar Singapura untuk proses perizinan Meikarta.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Billy Sindoro melakukan suap bersama Henry Jasmen (pegawai Lippo Group), Fitradjaja Purnama (konsultan Lippo Grup) dan Taryudi (konsultan Lippo Group).

Uang itu mengalir ke Neneng Hassanah Yasin sebagai Bupati Bekasi. Para terdakwa menyuap Pemkab Bekasi supaya Neneng Hasanah Yasin menandatangani izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, serta memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta.

Billy Sindoro dan tim pengacara lalu mengajukan eksepsi. Pengacara Billy Sindoro membantah bahwa kliennya terlibat dalam kasus suap kepada Neneng Hasanah Yasin.

Billy Sindoro juga membantah sebagai mantan Direktur Operasional Lippo Group.

Akan tetapi, majelis hakim menolak nota keberatan itu. Hakim beralasan, penolakan eksepsi yang diajukan pengacara sudah masuk pokok perkara sehingga hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan.

Dengan pertimbangan di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan keberatan terdakwa atas dakwaan. Karena tidak diterima, maka perkara dilanjutkan.

Aher penuhi panggilan KPK

Mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, ada miskomunikasi pengiriman surat panggilan pemeriksaan terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"Saya katakana, ada miskomunikasi antara saya dengan KPK, tapi alhamdulillah hari ini saya datang untuk memberikan dan menjelaskan status Meikarta itu," kata Ahmad Heryawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu 9 Januari 2019.

Ahmad Heryawan seharusnya menjadi saksi pada Senin 7 Januari 2019 untuk tersangka Neneng Hassanah Yasin. Namun, dia tidak datang dan tidak memberikan pemberitahuan mengenai ketidakhadirannya itu.

"Ada dua surat yang dilayangkan kepada saya, yang pertama tanggal 18 Desember, tapi surat tersebut antara alamat surat dengan yang dituju berbeda. Jadi, amplop surat untuk saya, isi suratnya bukan untuk saya, maka itu tanggal 19 Desember saya kembalikan," ujar Ahmad Heryawan. ***

Bagikan: