Pikiran Rakyat
USD Jual 14.291,00 Beli 13.991,00 | Cerah berawan, 25.4 ° C

Macet Kota Bandung Menggila, Jalan Tol atau Transportasi Massal Solusinya?

Tim Pikiran Rakyat
ANTREAN kendaraan keluar dari Jalan Layang Pasupati di perempatan Jalan Tamansari-Cikapayang, Kota Bandung, Senin 7 Januari 2019. Rencana pembangunan jalan tol dalam kota harus dikaji lebih matang. Perhitungan akses masuk kendaraan langsung ke pusat ­kota harus terintegrasi dengan jalan nontol.*/ARIF HIDAYAH/PR
ANTREAN kendaraan keluar dari Jalan Layang Pasupati di perempatan Jalan Tamansari-Cikapayang, Kota Bandung, Senin 7 Januari 2019. Rencana pembangunan jalan tol dalam kota harus dikaji lebih matang. Perhitungan akses masuk kendaraan langsung ke pusat ­kota harus terintegrasi dengan jalan nontol.*/ARIF HIDAYAH/PR

BANDUNG, (PR).- Rencana pembangunan jalan tol dalam kota harus dikaji lebih ma­tang. Perhitungan akses masuk ken­daraan langsung ke pusat ­kota harus terintegrasi dengan jalan nontol. Idealnya kendaraan luar ­kota tersambung dengan keter­sedia­an transportasi umum lokal.

”Tol dalam kota ini ambil contoh di Jakarta, Bogor, Tol ­Purbaleunyi. Itu pembangunan jalan tol tidak terintegrasi dengan baik dengan ­nontol. (Dengan adanya tol dalam kota) Efek bola salju ke mana-ma­na. Jadi, jangan melihat kemudah­an jalan tol,” ujar Ketua Ma­sya­­rakat Transportasi Indonesia Sony Sulaksono, saat dihubungi, Senin 7 Januari 2019. Menurut dia, jalan tol itu hanya solusi sesaat untuk masa depan yang lebih parah. Angkutan massal itu solusi sulit, tetapi untuk masa depan yang lebih baik.

Akses masuk Kota Bandung dari Tol Purbaleunyi menjadi salah satu contoh perencanaan yang tidak mengindahkan proyeksi pertumbuhan kendaraan dan dam­paknya terhadap lalu lintas kota pada masa mendatang. Ke­pa­datan kendaraan terus me­rangsek ruas nontol ­selepas gerbang Tol Pasirkoja, Kopo, Mo­hammad Toha, serta Buahbatu. ”Bakal terjadi penumpukan. Semua de­ngan mudah masuk Kota Bandung. Di dalam jalan tol tidak masalah, tetapi keluar tol jadi masalah baru,” ujarnya.

Padahal, hasil kajian stu­di Lembaga Penelitian dan Peng­abdian Masyarakat (LPPM) ITB pada 2017, kepadatan terjadi di ruas jalan menuju pusat kota sudah tergolong jenuh. 

Cikal bakal BIUTR yang mulai sulit menampung kepadatan

Kondisi padatnya lalu lintas di pintu masuk kota tercatat pada ­kajian LPPM ITB yang menghitung rasio volume per kapasitas yang ­menjadi ukuran kapasitas jalan terhadap jumlah kendaraan yang melintas volume to capacity ratio (VC ratio). Sebagai contoh, angka VC ratio 0,85 didapat jika ka­pasitas jalan 10 meter persegi, volume kendaraan mencapai 8,5 meter persegi.

Saking padatnya, VC ratio Ja­lan Mohammad Toha tercatat bisa mencapai 0,98 pada sore hari. Nyaris memenuhi total kapasitas jalan tersedia. Pada waktu yang sama, VC ratio Jalan Kopo mencapai 0,93, dan Jalan Cibaduyut 0,90.

VC ratio adalah jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu diban­dingkan dengan kapasitas jalan raya tersebut. Makin tinggi nilai VC ratio, makin rendah kualitas jalan tersebut. Sebaliknya, makin tinggi kecepatan perjalanannya, makin tinggi kualitas ruas jalan tersebut.

Akses dari Tol Pasteur juga turut mempercepat kepadatan menuju pusat kota. Jalan La­yang Pasteur-Surapati (Pasupati) yang juga ­menjadi cikal ba­kal tol dalam kota rute Pasteur-Gedebage (BIUTR) kesu­lit­an menampung kendara­an yang masuk-keluar Bandung.

Tol Transjawa yang telah menghubungkan Merak hingga Surabaya patut diperhitung­kan. Tanpa adanya pembatasan kendaraan ­menuju pusat kota, kata Sony, kenyamanan lalu lintas kota dalam ­menyambut wi­satawan mustahil.  ”Tol itu merangsang orang membawa mobil. Seharusnya diperhitungkan bagaimana mene­kan publik bawa mobil,” tuturnya.

Dari karakter jalan kecil di Bandung, melimpahnya ken­daraan ke dalam kota akan mem­persulit ruang gerak di jalan nontol. Jakarta tengah mencoba mengurangi penggunaan kendaraan ­pribadi de­ngan sistem ganjil-genap di akses keluar tol menuju pusat kota. Padahal, jalanan di Jakarta telah didu­kung banyak reka­yasa, termasuk kelengkapan jalan layang dan lintas bawah.

 

Parkir dalam kota bikin macet

Dengan adanya tol dalam kota, wisatawan yang ­membawa mobil ke tempat wi­s­ata akan memicu kebutuhan parkir. Selama ini, Kota Bandung be­lum menyelesaikan ­per­­soal­an par­kir, baik di tepi jalan mau­pun lokasi komersial. ”Ini yang tidak dipikirkan. Apakah parkir cukup?,” ujar­nya.

Jika memang tol dalam kota akan diwujudkan, setidaknya rekayasa jalan di sekitar pintu keluar bisa diperhitungkan supaya tidak membuat kemacet­an baru terutama di sekitar pintu tol. Ruas jalan yang menjadi akses baru wajib dirapikan agar tak ­terjadi penumpukan. ”Manajemen lalu lintas harus dilakukan, bisa flyover, underpass, bundaran, dll,” ujarnya.

Namun, ia kembali meng­ingatkan Pemkot Bandung untuk ­menyiapkan angkutan massal yang bisa menjadi pilihan pengguna kendaraan selepas keluar dari tol. Secara investasi, kata Sony, jalan tol merupakan bisnis menarik, menyediakan jalan, dan memberikan rute baru bagi mobil. Sementara, investor angkutan massal masih menghitung tenor kembali mo­dal (BEP) yang lebih lambat ­ketimbang jalan tol. 

Revisi RTRW

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah ­memproses revisi RTRW Jabar yang mengakomodasi proyek Jalan Layang North South Link (NS Link) Pasirkoja-Pasupati. Saat ini revisi RTRW itu masih dibahas DPRD Jabar.

”Langkah selanjutnya, evaluasi oleh kementerian terkait. Dari kita mungkin dipersiapkan saja karena ini kerja sama tiga pihak, yaitu Kementerian PUPR, ­provinsi, dan kota, dan kota sebagai penerima manfaat,” ujar ­Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa di Gedung Sate, Senin (7/1/2019). 

Oleh karena, kata Iwa, langkah yang dilakukan pemprov adalah sinergisme, baik dari sinergi perencanaan dan sinkronisasi ­aturan. Selain itu, dilanjutkan dengan implementasi dan pengendalian. 

Iwa menegaskan, untuk jalan tol dalam kota merupakan ­kewe­nangan Kementerian PUPR. Mereka akan melaku­kan satu tahapan sampai ditetapkannya sebagai badan usaha pengelola jalan tol. 

Kalau dilihat dari rute, seminiminal mung­kin tidak mela­kukan pembebasan lahan, tapi menggunakan lahan di median jalan, baik itu di median jalan Kota Bandung maupun provinsi atau pusat. Upaya itu bisa dilakukan agar proses pemba­ngunan lebih cepat.

Semuanya dikerjakan

Ditemui terpisah, Gubernur Ridwan Kamil menga­takan, jalan tol dalam kota me­rupa­kan bagian dari masterplan kelancaran lalu lintas kota metropolitan. Menurut dia, kelancaran kota metropolitan terbagi dua, memperbanyak ja­lur baru dan transportasi publik.

”Jadi, kenapa enggak LRT, ya dua-duanya dikerjakan. Tol kota ­dikerjakan, jalan layang dikerjakan, publik transportasi, kereta api juga kita buka lagi. Jadi, jangan pakai logika kenapa enggak itu dulu, dalam perencanaan enggak sesederhana itu,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik mengatakan ­bahwa tol dalam kota, BIUTR, termasuk reaktivasi jalur kereta ­Bandung-Ciwidey, dan light rail transit (LRT) dari terminal kereta cepat di Tegalluar ke Kota Bandung dibangun untuk meningkatkan ­aksesibilitas warga di Bandung Raya.

”Itu untuk mengurai kema­cet­an di Kota Bandung yang pada malam hari warganta berjumlah 2,5 juta orang, sedangkan pagi hari 3,7 juta orang karena arus penduduk dari sekitarnya,” kata Dedi.

Bukan berarti tidak fokus, katanya, pemprov justru se­dang ngebut membangun. Termasuk mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan yang mencapai 12% per tahun, ­sedangkan pertambahan jalan hanya 1,2%.***

Bagikan: