Pikiran Rakyat
USD Jual 14.311,00 Beli 14.011,00 | Sebagian berawan, 21.8 ° C

[Laporan Khusus] Menunggu dalam Gundah Beroperasinya TPPAS Legoknangka

Tim Pikiran Rakyat
TPPAS Legoknangka Jalan Raya Nagreg, Citaman.*/ARIF HIDAYAH/PR
TPPAS Legoknangka Jalan Raya Nagreg, Citaman.*/ARIF HIDAYAH/PR

BAGI Anda yang sering melewati tanjakan Nagreg, Kabupaten Bandung, tentu tidak asing lagi dengan gerbang berbentuk dua tangan menengadah, persis di belokan pertama yang menurun sebelah kiri jalan dari arah Bandung. Tidak jauh dari situ, terdapat pos polisi yang sering disebut pos tangan. Jalan yang menurun juga kerap disebut turunan pos tangan.

Tangan kiri kanan dalam ukuran raksasa itu, mengapit jalan masuk yang tidak terlalu besar ke lokasi perkebunan. Di tempat itulah biasanya pe­ngendara sepeda motor mengaso, berselonjoran kaki menghilangkan kepenatan.

Akan tetapi, itu dulu. Kini gerbang tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Sebagai gantinya, berdiri gerbang yang lebih besar dan kokoh dengan dua jalur jalan untuk masuk dan keluar.

Pada bagian atas gerbang terdapat penanda be­rupa tulisan TPPAS Regional Legoknangka. TPPAS merupkan singkatan dari ”tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah”.

TPPAS Legoknangka di Jalan Raya Nagreg.*/ADE MAMAD/PR

Berdirinya TPPAS Le­goknangka yang berlokasi di Blok Legoknangka, De­sa Ciherang dan Desa Nagreg, Kecamatan Na­greg, Kabupaten Bandung tidak bisa dilepaskan de­ngan kisah tragis di TPA Leuwigajah, Cimahi yang longsor pada 2005 dan menelan korban jiwa 141 orang.

Setelah lokasi pembuangan sampah tersebut di­tutup, empat daerah di wilayah Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabu­pa­ten Bandung Barat, dan Kota Cimahi, ke­lim­pungan karena sulit membuang sampah.

Terlebih, bagi Kota Bandung, kondisi itu mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di mana-mana yang kemudian memunculkan ungkapan sindiran ”Bandung lautan sampah”.

Beruntung kemudian ada lahan milik Perhutani di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, yang siap menjadi ”bak sampah raksasa” untuk limbah dari Bandung Raya.

Akan tetapi, TPA Sarimukti yang berluas 25 hektare itu tetap memiliki keterbatasan ka­pasitas. Karena di TPA tersebut tidak ada teknologi pengolahan sam­pah modern.

Pengelo­laannya masih konvensional seperti di Leuwigajah. Sekitar 1.700 ton sampah per hari dari wilayah Bandung Raya, dibuang ke TPA Sarimukti.

Tentu saja persoalan sam­pah tidak bisa diatasi dengan cara-cara kon­vensional yang sangat dipenga­ruhi kapasitas lahan.

Perlu tero­bosan teknologi yang tidak hanya dapat menjawab terba­tasnya lahan, tetapi juga mena­warkan nilai tambah yang bisa dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

TPPAS Legoknangka yang berluas 78,1 hektare dan ber­ada di wilayah Kabupaten Bandung dan Garut, merupa­kan proyek strategis nasional (PSN) yang termasuk dalam Perpres 58/2017 tentang Per­cepatan Pelaksanaan PSN dan Proyek Prioritas.

TPPAS Legoknangka Jalan Raya Nagreg, Citaman.*/ARIF HIDAYAH/PR

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisiatif men­dirikan TPPAS regional itu karena masing-masing daerah memiliki keterbatasan.

”Meskipun menurut aturan pembuatan TPA me­ru­pakan kewajiban pemerintah kota dan kabu­paten, mereka memi­liki keterbatasan. Pemprov Ja­bar tidak bisa tinggal diam ketika tidak ada so­lusi dalam masalah sampah. Kita bangun di Le­gok­nangka karena kita trauma dengan Leuwigajah,” ujar Sekda Jabar Iwa Karniwa, Sabtu 5 Januari 2019.

Dipilihnya Legoknangka bukanlah keputusan Pemprov Jabar, melainkan hasil studi kelayakan yang dilakukan para ahli. Selain itu, menurut Iwa, dari sisi transportasi juga akan lebih lancar. Sebab, jalan tol Bandung-Banjar akan tuntas tahun 2022, bersamaan de­ngan pengoperasian TPPAS Legok­nangka. Dengan demikian, pengangkutan sampah akan berjalan baik.

Dua tahun kemudian

Akan tetapi, setelah dua tahun berlalu, TPPAS tersebut belum terasa manfaatnya. Pemba­ngun­an­nya belum tuntas, pengelolaannya belum jelas. Bahkan, teknologi yang akan digunakan pun be­lum ada gambaran.

Sementara itu, kontrak Pem­prov Jabar untuk penggunaan TPA Sarimukti juga habis pada 2017. Maka, jalan keluarnya, kontrak itu diperpanjang hingga 2020, dengan pe­nam­bahan luas TPA Sarimukti menjadi 40 hektare dari semula 25 hektare.

TPA Sarimukti di Cipatat, KBB.*/CECEP WIJAYA SARI/PR

Ketika kami memasuki area TPPAS Legoknang­ka, Minggu 6 Januari 2019, suasananya sepi. Selepas ger­bang masuk, harus menempuh jarak lebih dari 1 kilometer untuk sampai ke lokasi yang akan dija­dikan tempat pengolahan sampah.

Infrastruktur jalannya memang mulus dengan perbukitan di ka­nan kirinya. Badan jalan beton itu cukup leluasa dilalui dua kendaraan yang berpapasan. Sejumlah warga memanfaatkannya untuk olah raga lari. Udaranya masih terasa segar.

Iwa Karniwa mengakui, status Legoknangka saat ini baru pada tahap studi pendahuluan serta kon­sultasi dalam kaitan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Selain itu, juga sedang diproses pengajuan dukungan dan jaminan pe­me­rintah, penyusunan akhir tentang studi kelayakan, konsultasi publik, dan market sounding. Dari hasil tersebut diharapkan prakualifikasi bisa dilakukan pada Januari ini.

Mencermati keterangan Iwa, tidak salah jika ada anggapan pembangunan TPPAS Legok­nangka stagnan alias jalan di tempat. Sebab, jika membuka kembali dokumen beberapa waktu lalu, sebe­nar­nya sejum­lah langkah sudah dilakukan Pemprov Jabar. Namun, hingga kini tidak membuahkan ha­sil sesuai harapan.

Pada Januari 2018, seratus calon investor dari dalam dan luar negeri dihadirkan pada acara Market Soun­ding TPPAS Legok­nangka, di Hotel Crown, Ban­dung.

Pemprov Jabar saat itu mengatakan, TPPAS Legoknangka mema­suki tahap pelelangan dengan nilai proyek kurang lebih Rp 3 triliun. Pe­menang lelang diharapkan bisa diumumkan awal tahun 2018.

Akan tetapi, market sounding tahap pertama ter­se­but dinilai bermasalah. Dalam jajak pasar pertama, terdapat persoalan hasil jual per kilowatt hour (KwH) listrik yang dihasilkan dari sampah. Belum ada kese­suaian harga. Selain itu, ke­tiadaan payung hukum soal harga jual ini membuat upaya me­na­warkan TPPAS Legok­nangka gagal.

Selain disiapkan dengan teknologi ramah ling­kungan, TPPAS tersebut juga menjadi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan kapasitas 18 MW yang akan mengikat perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Sementara itu, teknologi yang akan digu­nakan adalah termal and landfill untuk me­nampung residu.

Pemprov Jabar agak lega, sebab su­dah ada surat keputusan dari Kementerian ES­DM soal harga listrik per Kwh dari produk sampah.

Menurut Iwa Karniwa, Legoknangka tidak sedang meng­alami persoalan selain harga jual listrik, mengingat pemprov sudah membebaskan lahan dan membangun jalan akses.

”Lahan sudah ada, tinggal kami mencari investor untuk beauty con­test penge­lolaan. Pem­bangunannya akan terus ber­jalan dengan pertim­bangan, persoalan sampah di Bandung Raya mendesak diselesaikan,” katanya.

Dipakai 2022

Diharapkan, pembangunan konstruksi di TPPAS Legoknangka selesai pada 2020 dan ditaget­kan beroperasi dua tahun kemudian.

Total lahan yang sudah dibebaskan mencapai 78,1 hek­ta­re. Sampah akan berasal dari daerah yaitu Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Garut.

Rata-rata sampah yang diangkut ke lokasi ini 1.820 ton/hari, 1.600 ton di antara­nya berasal dari Kota Bandung. Sementara itu, besaran tipping fee Rp 386.000 per ton dengan porsi yang menjadi kewajiban kota/kabupaten 70% dan provinsi 30%.

Dari tipping fee tersebut, 10% dialokasikan untuk warga terdampak. Hal itu sudah disepakati semasa Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Sementara itu, Gubernur Ridwan Kamil sudah mem­beri­kan arahan agar skema yang diterapkan di TPPAS Lulut Nambo Kabupaten Bogor diapli­ka­sikan pula di TPPAS Legoknangka.

TPPAS Lulut Nambo.*/IRWAN NATSIR/PR

Di Lulut Nam­bo digunakan teknologi pengolahan sampah yang disebut mechanical biological treatment (MBT). Teknologi itu menghasilkan bahan bakar alternatif refuse derived fuel (RDF) yang dibeli PT Indo­ce­ment Tunggal Prakarsa sebagai bahan bakar peng­ganti batu bara untuk pabrik semen.

Selain diminta agar menerapkan sistem seperti di Lulut Nambo, kata Iwa, Guber­nur Jabar juga meminta agar tipping fee yang dibebankan bisa ditekan lagi, tanpa menge­sampingkan teknologi yang harus ramah lingkungan.

”Kita targetkan, sudah ada investor yang terpilih untuk Legok­nang­ka pada pertengahan 2019 dan financial close di akhir 2019,” katanya.

Apakah benar besaran tipping fee sudah tidak ada masalah? Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdyana Hadimin me­nyatakan ke­beratan dengan besaran tipping fee yang bebe­rapa waktu dibahas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jumlah itu jauh lebih besar dari biaya yang sebe­lumnya dibayar ke TPA Sari­mukti yakni Rp 71.000 per ton. Sementara itu, kiriman sam­pah dari Kota Bandung ada di kisaran 1.200 ton perhari.

”Berarti lima kali lipat dari Sarimukti. Dengan 1.200 ton itu berarti Rp 400 juta per hari atau se­kitar Rp 12 miliar per bulan. Tetapi waktu itu be­lum dibahas sedetail itu. Sejak pertemuan terakhir pada per­tengahan 2017, PD Kebersihan belum men­dapat undangan pembahasan lagi. Sampai se­jauh mana perkembangannya sekarang, saya be­lum paham,” ujarnya, Kamis 3 Januari 2019.

Sementara itu, Pemkot Cimahi selama ini mem­bayar biaya tipping fee untuk TPA Sarimukti se­kitar Rp 5 miliar per bulan. Untuk operasional ken­daraan, jarak ke Legok­nangka sekitar 58-60 ki­lometer atau dua kali lipat dari jarak ke Sarimukti yang hanya 32 km.

”Kami perhitungkan, total ke­seluruhan biaya pengangkutan sampah dari Kota Cimahi ke TPPAS Legoknangka bisa menyedot 5-6 kali anggaran ke TPA Sarimukti,” ujar Plt Ke­pala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Budi Raharja, Jumat (4/1/2019) pekan lalu.

Dalam kaitan itu, Wakil Wali Kota Cimahi Nga­tiyana meng­akui, beban tinggi pengang­kutan sam­pah ke TPPAS Legoknangka membuat Pemkot Cimahi harus bekerja keras mengurangi timbulan sampah.

”Kita punya waktu minimal dua tahun ini, bagaimana mengurangi sampah yang diproduksi dan harus diangkut ke Legoknangka,” ujarnya.

Pihaknya berharap, Pem­prov Jabar bisa kembali menu­run­kan biaya tipping fee yang harus dibayar daerah.

”Dengan biaya tinggi seperti itu, ya bakal repot juga kita. Mudah-mudahan ada kebijakan baru sehingga beban biaya bisa lebih ringan dan akan sangat terbantu,” tutur Ngatiyana.

Senada dengan itu, Pemerintah Kabupaten Garut juga keberatan atas biaya pengelolaan sampah di Legoknangka.

”Jangankan Rp 340.000 per ton, bahkan di bawah Rp 200.000 per ton pun, Pemkab Garut tetap tidak sanggup membayarnya,” ujar Ke­pala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Asep Suparman yang ditemui, Jumat 4 Januari 2019.

Volume sampah yang harus dibuang dari Kabu­paten Garut setiap hari mencapai 100 ton sampai 150 ton. Dengan perhi­tungan biaya pengelolaan sam­pah Rp 200.000 per ton saja, dana yang harus dikeluar­kan dalam setahun untuk penge­lolaan sampah mencapai Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar.

Lebih baik uang sebesar itu digunakan untuk meng­optimalkan fungsi TPA Pasirbajing di Ka­bu­pa­ten Garut.

Bukan hanya menjadi tempat pem­bu­angan sampah, tetapi juga menjadi tempat pe­nge­lolaan sampah seperti TPPAS Legoknangka. Berda­sar­kan hasil kajian Universitas Padjadjaran, dibutuhkan dana Rp 60 miliar untuk mengopti­mal­kan TPA Pasirbajing.

Asep berharap, biaya pengelolaan sampah di TPPAS Legoknangka bisa gratis. ”Wa­jar kalau gra­tis. Karena penge­lolaan sampah itu menghasil­kan listrik yang akan dibeli Perusahaan Listrik Ne­ga­ra,” ucapnya. (Muhammad Fikry Mauludy, Novianti Nurulliah, Rani Ummi Fadila, Ririn NF)***

Bagikan: