Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Cerah berawan, 27.4 ° C

Warga Kampung Sawah Cimenyan Unjuk Rasa Tuntut Ketegasan Pemprov Jabar atas Kerusakan KBU

Novianti Nurulliah
SEJUMLAH warga melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat 21 Desember 2018. Dalam aksinya mereka menuntut penghentian perusakan dan pencemaran lingkungan Kawasan Bandung Utara./ARMIN ABDUL JABBAR/PR
SEJUMLAH warga melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat 21 Desember 2018. Dalam aksinya mereka menuntut penghentian perusakan dan pencemaran lingkungan Kawasan Bandung Utara./ARMIN ABDUL JABBAR/PR

BANDUNG, (PR).- Warga Kampung Sawah Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung melakukan aksi di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat 21 Desember 2018. Mereka ingin mengadukan persoalan lingkungan yang menimpa wilayah mereka akibat pembangunan yang tak terkendali di Bandung Utara kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Aksi warga cukup menyita perhatian dengan teatrikal di depan Gedung Sate saat itu. Di antaranya warga yang mengenakan pakaian pangsi dan kebaya sambil membawa kentongan saat berorasi. Ada juga yang membungkus setengah badan mereka dengan kain putih sebagai simbol kematian hukum.

Warga yang hanya bisa sampai di gerbang Gedung Sate itu membentangkan spaduk maupun poster yang ditujukan untuk Gubernur Jabar. "Kang Emil, selamatkan warga Cekungan Bandung, selamatkan alam kita Pak Gubernur," tulis warga dalam posternya. Selain itu mereka meminta pemerintah Provinsi Jabar turun tangan terhadap pencabutan izin salah satu perusahaan property di sana.

Masrur Safi'i Ginting, dalam rilisnya menuturkan, melalui aksi warga tersebut pembangunan hotel ternama, villa-villa mewah, dan lapangan golf di kawasan Bandung Utara menimbulkan kerugian yg sangat besar buat masyarakat Kampung Sawah (Cibeunying),  Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan khususnya dan masyarakat Bandung pada umumnya.  Selain dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor juga menyebabkan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari pembuangan limbah ke parit Ciosa/Parit Kampung Sawah yang mengalir ke Sungai Cidurian yang akan bermuara ke Citarum. 

SEJUMLAH warga melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat 21 Desember 2018. Dalam aksinya mereka menuntut penghentian perusakan dan pencemaran lingkungan Kawasan Bandung Utara./ARMIN ABDUL JABBAR/PR

"Pada bulan Juni masyarakat melaporkan kepada dinas lingkungan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan.  Sempat melakukan sidak ke lapangan tapi sampai sekarang belum ada tindakan yang nyata dari instansi terkait dan tetap membuang limbah. Selalu di konfirmasi ke dinas terkait tapi jawabannya sudah dilimpahkan ke dinas lingkungan kabupaten. Sebulan yang lalu kami kembali menanyakan ke pada dinas lingkungan kabupaten  dan langsung sidak ke lapangan.  Tapi tetap tidak ada tindakan nyata," tutur dia.

Mempertanyakan ketegasan atas hotel cemari sungai

Padahal, kata dia, berdasarkan surat kementerian lingkungan dan hutan tertanggal 8 november 2018 direktorat pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi dengat surat no : S. 1645/PPSA/GKM.0/II/2018 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab Bandung menyatakan bahwa berdasarkan peninjauannya ke lokasi telah terjadi pencemaran limbah padat dan cair yang di buang dari hotel ternama tersebut ke aluran parit pasir ucing/ciosa melintasi kampung sawah Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan.

Selain itu, berdasarkan UPT laboratorium limbah Kabupaten Bandung ada yang tidak memenuhi standar baku mutu sehinggga air parit /sungai yang dilalui limbah tersebut tercemar.

"Akibat tidak adanya tindakan tegas dari Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung yang memiliki wewenang selama berbulan-bulan maka harapan kami tertuju kepada pak gubernur yang memiliki program Citarum Harum dan Citarum Juara maka kami berharap segera menindak tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran lingkungan," kata dia.

Senada dengan Masrur, Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan menuturkan, terkait pengembang yang dimaksud, Walhi Jawa Barat sudah sejak tahun 2011 meminta audit perizinan bangunan dan lingkungan kepada Pemrov Jawa Barat. Bahkan, pihaknya telah meminta pemerintah untuk mengaudit pertanahan, karena banyak sengketa tanah dan pembebasan lahan yang dengan ketentuan dalam SK SK NO 593.82/SK 28899/PEM UM/91 tanggal 14 Desember 1991 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas 200 Ha di Desa Mekarsaluyu dan Ciburial  dan 120 Ha di Kelurahan Cibeunying, dimana selama 6 bulan tidak ada pembebasan lahan sejak SK diterbitkan maka izin lokasi dibatalkan.

SEJUMLAH warga melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat 21 Desember 2018. Dalam aksinya mereka menuntut penghentian perusakan dan pencemaran lingkungan Kawasan Bandung Utara./ARMIN ABDUL JABBAR/PR

"Hingga saat ini Pemrov Jabar dan Pemkab Kabupaten Bandung tidak melakukan audit pertanahan, bangunan dan lingkungan. Di lapangan banyak pembebasan lahan bermasalah, sementara pembangunan-pembangunan yang ada sudah mengorbankan wilayah resapan KBU banyak mata air yang hilang, banjir dan longsor yang korbannya adalah warga setempat," ucap dia.

Menurut dia, kasus ini hanya salah satu buruknya pengawasan dan penataan agraria di wilayah KBU. Sebaiknya Pemrov Jawa Barat mengagendakan audit lingkungan, tanah dan bangunan di wilayah KBU baik di Kota Bandung, Kab Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Selain itu, memprioritaskan perlindungan wilayah resapan KBU dan harus masuk ke dalam dokumen RPJMD tahun 2018-2023

"Harus ada keberanian dari Gubernur Jawa Barat untuk mengeluarkan kebijakan moratorium pembangunan sarana komersil skala besar di wilayah KBU," ujar dia.***

Bagikan: