Pikiran Rakyat
USD Jual 14.260,00 Beli 14.162,00 | Sebagian cerah, 28 ° C

Pagu APBN untuk Jawa Barat Sekitar Rp 118,29 Triliun

Novianti Nurulliah
null
null

BANDUNG, (PR).- Pemerintah pusat menggelontorkan dana Rp 118,29 triliun untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 27 kota dan kabupaten di Jabar serta satuan kerja kementerian yang ada di Jabar.

Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid telah melaksanakan penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 dan dokumen pagu Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 20 Desember 2018.

Pada  laporannya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Yuniar Yanuar Rasyid menyampaikan bahwa pagu dana APBN yang disediakan untuk Jawa Barat seluruhnya adalah sebesar Rp 118,29 triliun yang terdiri dari alokasl untuk 1.171 satuan kerja Kementerian/Lembaga di Jawa Barat sebesar Rp 47.45 triliun serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk provinsi dan 27 kabupaten/kota sebesar Rp 70,84 triliun. Besaran pagu lersebut meningkat dibanding tahun 2018, yaitu Rp 43,74 triliun (untuk Satuan Kerja  Kementenan/Lembaga) dan Rp 66,52 triliun (untuk Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa). 

Pemprov Jabar sendiri, mendapat alokasi Rp 15,907 triliunn yang mencakup dana bagi hasil pajak sebesar 1,847 triliun, dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp 354,6 miliar, dana alokasi umum Rp 3,2 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 593,8 miliar, dana alokasi khusu nonfisik Rp 9,7 trilun dan dana insentif daerah Rp 42,5 miliar. 

Adapun tiga daerah yang mendapatkan porsi alokasi terbesar yaitu Kabupaten Bogor 3,6 triliun, Kabupaten Bandung Rp  3,5 triliun, dan Garut Rp  3,2 triliun.

“Agar kegiatan Iayanan umum pemerintahan dan pembangunan dapat segera berjalan mulai 1 Januan 2019, hari ini dilaksanakan penyerahan dokumen DIPA tahun 2019 dan dokumen pagu Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa diterima oleh para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga se Provinsi Jawa Barat serta para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat,” kata Yuniar.

Menurut dia, penyerahan lebih dini ini dimaksudkan agar dapat segera dilakukan segala persiapan dalam rangka mendorong dan mewujdukan pelaksanaan APBN yang semakin berkualitas. Serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Hal ini sebagai bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk ikut membangun negeri. 

Selanjutnya Yuniar Juga menyampaikan bahwa di tingkat nasional, arah postur APBN 2019 adalah untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi termasuk di antaranya menurunkan defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer. 

Sementara itu, Ridwan mengatakan, anggaran transfer ke daerah melalui dau, dak, dbh dan dana desa tahun 2019, diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah yaitu menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antar daerah, selain itu sebagaimana amanat bapak presiden, dana desa dapat  digunakan secara swakelola melalui program padat karya di setiap daerah.

“Selanjutnya, secara khusus kepada para bupati dan wali kota saya berpesan agar sesegera mungkin untuk menyampaikan DIPA APBN dan melakukan koordinasi kepada perangkat daerah di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran dan dapat menstimulasi kegiatan ekonomi di daerah,” ujar dia dalam sambutannya.

Ridwan pun berharap agar para kepala daerah terus membangun sinergi, koordinasi dan memperkuat sinkronisasi program-program pemerintah pusat dan program daerah.   

”Pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak para bupati, walikota dan seluruh jajaran forkopimda untuk menaikan level tata kelola pemerintahan kita seperti di negara-negara maju. Jawa barat harus masuk pada era baru pemerintahan yang disebut dynamic governance (birokrasi dinamis). Pemerintahan ini mempunyai ciri bersifat cepat, responsif dan efisien. Peranan pemerintah  mengalami pergeseran dari sebelumnya hanya sebagai regulator (birokrasi pengaturan), bertambah menjadi regulator, fasilitator (birokrasi performa) kemudian menjadi regulator, fasilitator, akselerator (birokrasi dinamis),”ujar dia.

Pada birokrasi dinamis aktor perubahan tidak selalu didominasi oleh pemerintah baik dari segi pendanaan maupun pembangunan, tetapi lebih dinamis berkolaborasi dengan pebisnis, akademisi, masyarakat dan media. Birokrasi dinamis mendorong perangkat daerah baik pemda provinsi maupun kab/kota  untuk terus mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan selain dana pemerintah, melainkan mencari sumber dana lain  seperti dana swasta (kpbu), perbankan, obligasi daerah dan dana solidaritas umat untuk pembangunan daerah. 

”Cita-cita Jabar juara lahir dan batin jangan sampai berhenti karena alasan keterbatasan dana atau anggaran,” ujarnya.***

Bagikan: