Pikiran Rakyat
USD Jual 14.311,00 Beli 14.011,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Anggaran DPRD KBB Ditambah Rp 12 Miliar, Sebagian Besar untuk Studi Banding

Hendro Susilo Husodo
ILUSTRASI studi banding.*/MEDIA INDONESIA
ILUSTRASI studi banding.*/MEDIA INDONESIA

NGAMPRAH, (PR).- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat memperoleh penambahan anggaran Rp 12 miliar di perubahan APBD KBB 2018, yakni dari Rp 31 miliar menjadi Rp 43 miliar. Hampir Rp 9 miliar di antaranya disebut-sebut untuk kunjungan kerja atau studi banding dewan. 

Penambahan anggaran di sekretariat dewan (setwan) sebanyak Rp 12 miliar itu untuk digunakan dalam waktu kurang dari tiga bulan, karena perubahan APBD disahkan pada pertengahan Oktober lalu. Pada pekan lalu, rombongan dewan dikabarkan melaksanakan kunker ke berbagai daerah, seperti Bali, Yogyakarta, maupun Batam.

Ketua DPRD Bandung Barat Ida Widaningsih, mengaku tidak hafal dengan biaya studi tiru pada lembaga yang dia pimpin, baik di anggaran murni maupun di anggaran perubahan. Dia beralasan, anggaran kunker diatur oleh sekretaris dewan (sekwan).

Meski begitu, Ida membenarkan bahwa dewan di KBB baru melakukan kunker ke sejumlah daerah.

"Kunker itu sudah prosedur tetap, sekwan yang mengatur. Silahkan koordinasi dengan sekwan (buat konfirmasi nilai anggarannya). Karena bukan KBB saja, seluruh daerah ada program kunjungan kerja. Kebetulan kami ada pansus kominfo, pansus aset, jadi kami perlu koordinasi dengan kabupaten lain untuk penyusunan perda," kata Ida di Padalarang, kemarin.

Menurut dia, DPRD Bandung Barat masih perlu menyelesaikan perda tentang kominfo dan perda tentang aset. Melalui studi banding, kata dia, dewan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perda yang tengah dirancang, maupun perda yang telah diterapkan di daerah lain.

"(Kunkernya) ke Batam, ada yang beda juga. Beda-beda perda, beda tujuannya. Jadi, kami kunjungan ke daerah yang sudah memiliki perda yang baik," kata Ida, tanpa menyebutkan kapan perda tersebut ditargetkan selesai. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB Asep Sodikin membenarkan bahwa anggaran di setwan bertambah cukup signifikan pada perubahan APBD. Meski begitu, dia mengaku tidak mengingat secara detail angkanya, termasuk alokasi yang khusus ditujukan buat studi banding dewan.

"Saya enggak sampai detail ingat, untuk kegiatan dewan. Itu harus menanyakan ke sekwan. Yang pasti anggaran dewan bertambah. Saya gak ingat tambah berapa, tapi di atas Rp 10 miliar. Peruntukannya lebih detail, saya kurang hafal. Itu ada di setwan. Namun, segala sesuatu sudah ada ketentuannya," katanya.

Ditanya soal anggaran kunker dewan, Sekretaris DPRD KBB Rony Rudyana mengelak memberikan penjelasan. Dia mengaku tak mengingatnya dan harus melihat dokumen sebelum menjawab. Rony juga menolak menjawab lebih lanjut terkait dengan anggaran di setwan.

Dianggap wajar

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, penganggaran di dewan kadang-kadang tidak sekligus untuk satu tahun. Oleh karena itu, penambahan anggaran sebesar Rp 12 miliar untuk menduking kerja dewan selama tiga bulan terakhir dianggap sebagai kewajaran.

"Perlu untuk dewan supaya bisa lebih bekerja lagi. Sebetulnya bukan menambah, cuma anggaran satu tahun tidak cukup dengan anggaran yang kemarin (anggaran murni)," kata Umbara.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Pemkab Bandung Barat harus saling membantu dengan DPRD KBB, tidak terkecuali terkait dengan anggaran. Dia pun tak risau dengan anggaran kunker dewan yang hampir Rp 9 miliar buat penyusunan perda.

"Yang penting, bahwa manfaat buat rakyat ada. Hasil kunker juga ada informasi apa yang dilakukan di daerah lain, bisa untuk diterapkan di sini. Kami komunikasi dengan dewan lebih baik lah, karena saya mantan ketua dewan dua periode," tuturnya.***

 

Bagikan: