Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 17.7 ° C

Warga Kabupaten Bandung Masih Buang Air Besar Sembarangan

Handri Handriansyah
KETUA Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS) Kurnia Dadang Naser memberi pengarahan kepada peserta pelatihan kader posyandu yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung bersana PT Indonesia Power UPJP Kamojang di Hotel D'Riam, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Selasa (18/12/2018).*/HANDRI HANDRIANSYAH/PR
KETUA Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS) Kurnia Dadang Naser memberi pengarahan kepada peserta pelatihan kader posyandu yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung bersana PT Indonesia Power UPJP Kamojang di Hotel D'Riam, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Selasa (18/12/2018).*/HANDRI HANDRIANSYAH/PR

SOREANG, (PR).- Jumlah daerah yang dinyatakan terbebas dari kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Bandung baru sekitar 35 desa/kelurahan. Jumlah itu hanya mencakup 12,5 persen, dari total 270 desa dan 10 kelurahan yang tersebar di 31 Kecamatan.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS) Kurnia Dadang Naser seusai membuka pelatihan kader posyandu yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung bersana PT Indonesia Power UPJP Kamojang di Hotel D'Riam, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Selasa 18 Desember 2018.

Istri Bupati Bandung Dadang M. Naser yang akrab disapa Nia itu mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Apalagi kebiasaan BABS erat kaitannya dengan kondisi kesehatan masyarakat.

"Kalau menurut sebaran, daerah yang terbebas BABS memang sudah mewakili setiap kecamatan. Namun jika dibandingkan dengan total keseluruhan desa/kelurahan di Kabupaten Bandung, masih sangat minim," tutur Nia.

Nia menambahkan, berbagai upaya sebenarnya terus dilakukan oleh sanitarian di puskesmas secara maksimal. Namun ia menilai masih perlu upaya duduk bersama antara pemangku kebijakan dan masyarakat yang masih memiliki kebiasaan BABS tersebut, agar ada solusi menyeluruh dan tidak parsial.

Untuk mendukung langkah bottom up tersebut, Nia berharap kader posyandu dan PKK yang paling dekat dengan masyarakat untuk bisa berperan lebih aktif. "Mengubah kesadaran masyarakat tidak mudah, perlu kerja bersama Sabilulungan," ucapnya.

Jika masyarakat sudah menyampaikan kendala yang dikeluhkan, maka secara berjenjang para kader tersebut bisa menyampaikannya ke pemangku kebijakan. Dengan begitu berbagai masalah mulai dari pengetahuan sampai finansial bisa dicarikan solusinya.

"Kalau masalah finansial, ada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) yang punya program itu. Namun memang jumlahnya terbatas, jadi perlu juga peran desa dan swasta," kata Nia.

Sosialisasi

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Grace Mediana mengatakan, saat ini ada sekitar 4150 posyandu di Kabupaten Bandung. "Dengan rata-rata empat kader di satu posyandu, maka jumlah kader keseluruhan mencapai sedikitnya 16.000 orang," ucap Grace Mediana.

Jumlah itu terbilang memadai untuk menyosialisasikan pentingnya menghilangkan kebiasaan BABS kepada masyarakan secara langsung. Apalagi saat ini Dinkes juga terus mencetak kader-kader baru guna membantu implementasi program pencegahan stunting.

Grace optimistis potensi jumlah kader posyandu seperti itu bisa mengakselerasi penuntasan berbagai masalah kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu. Tak hanya stunting dan BABS, tetapi berbagai permasalahan kesehatan lain.

KETUA Forum Kabupaten Bandung Sehat (FKBS) Kurnia Dadang Naser memberi pengarahan kepada peserta pelatihan kader posyandu yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung bersana PT Indonesia Power UPJP Kamojang di Hotel D'Riam, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Selasa (18/12/2018).*/HANDRI HANDRIANSYAH/PR

Sementara itu Supervisor Senior Humas PT Indonesia Power UPJP Kamojang, Heri Hermawan, mengaku pihaknya siap membantu Pemkab Bandung dalam mempercepat statis bebas BABS. Apalagi selama ini pihaknya memang memiliki program CSR yang menyentuh bidang kesehatan.

Menurut Heri, pihaknya sudah pernah menggelar pelatihan bidan desa pada 2012-2017. "Tahun ini kami menggelar pelatihan untuk 80 kader posyandu di 10 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting di Kabupaten Bandung," ujar Heri Hermawan.

Bukan tidak mungkin, kata Heri, pihaknya juga akan memprogramkan bantuan pembangunan sarana sanitasi bagi masyarakat di daerah yang masih belum bebas BABS. "Bentuknya bisa membuat MKC umum atau apa saja yang bermanfaat bagi masyarakat banyak, seperti bank sampah yang sekarang kami galakan," ucapnya.***

 

Bagikan: