Pikiran Rakyat
USD Jual 14.373,00 Beli 14.073,00 | Umumnya berawan, 22 ° C

[Laporan Khusus] Rancaekek dan Limbah yang Menyandera Sawah

Tim Pikiran Rakyat
ENJU (62) mengolah sawah miliknya yang berwarna kehitaman akibat endapan limbah pabrik di Kampung Rancakendal, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 12 Desember 2018. Pencemaran air Sungai Cikijing oleh limbah pabrik mengakibatkan sawah di Rancakendal tak layak ditanami.*/ADE MAMAD/PR
ENJU (62) mengolah sawah miliknya yang berwarna kehitaman akibat endapan limbah pabrik di Kampung Rancakendal, Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 12 Desember 2018. Pencemaran air Sungai Cikijing oleh limbah pabrik mengakibatkan sawah di Rancakendal tak layak ditanami.*/ADE MAMAD/PR

SELAMA dua dekade, petani di Kecamatan ­Rancaekek, Kabupaten Bandung menderita karena limbah pabrik. Sawah seluas 752 hektare menjadi korban dan produksinya terus menurun.

Tragisnya, upaya hukum untuk memulihkan lingkungan pun kandas. Para pembuat kebijakan tidak bisa berbuat banyak.

Untuk kesekian kalinya, Ayi (55) harus mengelus dada. Sawah seluas 800 meter persegi miliknya tidak lagi mampu menghasilkan gabah dalam takaran wajar ketika musim panen tiba.

”Dulu, biasanya, sawah saya mampu menghasilkan gabah hingga 500 kilogram. Tapi, sekarang mah boro-boro, hasilnya turun drastis. Mendapatkan 100 kilogram atau 200 kilogram saja sudah lumayan,” ujar petani warga Kampung Walini, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung itu saat ditemui Jumat 14 Desember 2018.

Dia menunjuk pada air limbah industri berwarna hitam dan berbau menyengat yang menggenangi sawahnya. Air yang sama juga merendam sawah-sawah di sekitarnya.

ATENG (67) mencabut padinya yang mati akibat terpapar limbah industri di Kampung Rancakeong, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin 27 Juli 2015.*/GUGUM RACHMAT GUMILAR/PR

Air itu berasal dari Sungai Cikijing, satu-satunya sumber air yang diandalkan para petani untuk keberlangsungan hidup bendang mereka.

”Jika musim hujan tiba, kondisi air agak mendingan. Tapi, kalau musim kemarau, hitam pekat. Tanaman padi mati,” katanya lagi.

Hal senada diungkapkan Da­yat Ruhiyat (46), petani warga Kampung Babakan Jawa, Desa Bojongloa. Petani penggarap itu mengelola 1 hektare sawah milik sejumlah orang.

Dari sawah seluas itu, diperoleh panen gabah hingga 6 ton. Namun itu dulu, saat air yang mengaliri sawah masih bersih, tidak ada limbah pabrik. Sekarang, pada musim hujan saja, sawah hanya mampu menghasilkan 2 ton gabah. Sementara pada musim kemarau, hasilnya nol besar.

Dayat kini tengah gundah gulana. Pasalnya, para pemilik sawah berniat akan menjual lahan milik mereka karena dianggap sudah tidak lagi produktif.

”Hasil panen terus turun akibat air limbah. Pemilik yang selama ini sawahnya saya garap ingin menjualnya. Kalau dijual, itu berarti saya tak ­punya lagi garapan. Tidak punya penghasilan,” tutur Dayat dengan nada memelas.

Teror limbah

Apa yang dialami Ayi dan Dayat mewakili penderitaan para petani yang selama puluhan tahun diteror oleh air limbah pabrik.

Aliran air ber­warna hitam pekat itu bagai ular buas memangsa tanaman padi seluas 752 hektare yang tersebar di empat desa, yaitu Jelegong, Bojongloa, Linggar, dan Sukamulya.

Menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania, di lahan-lahan tersebut, pencemaran logam berat natrium (Na), kromium (Cr), seng (Zn), dan kobalt (Co) sudah meresap cukup jauh ke dalam tanah. Cemaran Na sudah mencapai 47-300 part per million (ppm), pada batas normalnya hanya sebesar 10 ppm.

Sekalipun air yang diguna­kan untuk mengairi lahan membaik, Ina menilai, hasil pa­nen yang didapat tidak akan bisa seperti kondisi normal, selama Na berlebih masih ter­kandung di dalam tanah.

PETANI menggarap lahan sawahnya di Kampung Kamurang, Desa Jelegong, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 1 November 2018.*/ADE MAMAD/PR

Hal itu pernah dibuktikan oleh tim Dinas Pertanian bersama Dinas Lingkungan Hidup Ka­bu­paten Bandung saat mela­ku­kan pengujian, beberapa tahun lalu.

”Dulu, kami membuat kolam penampungan. Air sungai dinetralkan terlebih dulu de­ngan tanaman eceng gondok sedangkan lahannya diberi perlakuan awal dengan penanaman mendong dan akar wangi. Hasilnya, padi memang bisa tumbuh, tetapi hasilnya tetap minim. Dari yang normalnya 6 ton, setelah tercemar hanya menghasilkan 0,5 ton per hektare,” kata Ina.

Sudah lama

Keluhan masyarakat atas pencemaran Sungai Cikijing dan rusaknya ratusan hektare sawah akibat limbah pabrik itu bisa dilacak setidaknya hingga tahun 1992.

Banyak pihak menuding, muasal bencana itu tak lain air limbah yang menggelontor dari pabrik PT Kahatex II,  PT Five Star Textile Indonesia, dan PT Insan Sandang Internusa.

Ketiganya berada di kawasan Rancaekek, Kabupaten Sumedang. Sementara, sawah yang menjadi korban berada di sebelah selatannya masuk ke wilayah Kabupaten Bandung.

Kondisi itu sempat menjadi sengketa lingkungan hidup. Sejak Januari 2013 sampai dengan 26 Februari 2014 dilakukan mediasi.

Kementerian Lingkungan Hidup, BPLHD Jawa Barat, BLH Sumedang, dan BLH Kabupaten Bandung sepakat bahwa penyelesaian dilakukan di luar pengadilan. Kemudian disepakati, pembayaran ganti rugi kepada masya­rakat empat desa bersangkutan, pemulihan 752 hektare sawah tercemar dan memperbaiki pengelolaan air limbah. Sayangnya, kesepakatan itu tidak pernah diwujudkan.

SANU memperlihatkan tanaman padi yang seminggu lagi siap panen mengering akibat terpapar limbah pabrik Kampung Rancakeong, Desa Linggar, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu 12 April 2017.*/RETNO HERIYANTO/PR

Baru pada 2016, Koa­lisi Melawan Limbah (KML)—yang merupakan gabungan dari organisasi Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling), LBH Bandung, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat dan Greenpeace—bertindak lebih konkret. Koalisi ini menggugat Bupati Sumedang dan sejumlah perusahaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Menurut Ketua Pawapeling Adi Mulyadi, KML menggugat Bupati Sumedang terkait de­ngan pemberian izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke Sungai Cikijing untuk PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia, dan PT Insan Sandang Internusa.

”SK bupati itu jelas-jelas memberikan izin untuk membuang limbah ke Cikijing, tanpa mengkaji dulu kekuatan su­ngai untuk menampung beban limbah tersebut,” ujarnya.

Padahal, Cikijing merupakan sungai yang belum ditetapkan kelas airnya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 82/2001 tentang Penge­lolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kelas air Cikijing adalah kelas II, antara lain untuk untuk rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan mengairi pertanaman.

SK bupati tersebut setidaknya telah menimbulkan kerugian terkait dengan produktivitas lahan pertanian, hubungan sosial masyarakat, dan kesehatan.

Berdasarkan kajian Ekologi Unpad, yang dijadikan bukti dalam gugatan, kata Adi, disebutkan bahwa ratusan hektare sawah tidak lagi produktif karena tercemar limbah industri selama lebih dari dua dekade.

Hubungan masyarakat pun terganggu karena di keluarga petani, ada anggota yang bekerja di industri. Jika pabrik ditutup karena harus membayar kerugian, angka pengangguran akan bertambah.

Menangi gugatan

Gugatan KML menang di PTUN Bandung, juga di PTUN Jakarta. Ketika para tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, lembaga tersebut menolaknya. Dengan demikian, Bupati Sumedang harus segera mencabut IPLC. Itu berarti, limbah cair pabrik bersangkutan tidak boleh lagi dibuang ke Cikijing. Ketetapan hukum itu berlaku sejak Agustus 2017.

Akan tetapi hingga kini, keputusan tersebut tidak kunjung dieksekusi. Pabrik tetap membuang limbang ke Cikijing dan nasib 753 hektare sawah pun tetap tidak berubah.

”Kami tentu saja kecewa. Ini preseden buruk. Hanya menang di atas kertas, tetapi tidak ada eksekusinya. Seharusnya semua pihak taat hukum,” kata Adi.

Alih-alih IPLC dicabut, dua bulan setelah putusan MA, Pemkab Sumedang malah menerbitkan izin baru sehingga PT Kahatex boleh membuang limbah cair mereka.

”Jadi, secara prinsip, IPLC untuk tiga perusahaan itu sudah dicabut. Namun, ternyata ada izin baru untuk Kahatex. Saya tidak tahu, Pemkab Sumedang bisa begitu mudah mengeluarkan izin baru,” ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar Dadan Ramdan.

Ia menilai, pihak yang salah dalam perkara ini adalah Pemkab Sumedang, bupati, dan Dinas Lingkungan Hidup Sumedang karena telah memberikan izin pembuangan limbah cair baru. Apa pun alasannya, tindakan Bupati Sumedang jelas bertentangan dengan hukum lingkungan hidup, melanggar putusan inkrah dari Mahkamah Agung.

Akan tetapi, Pemkab Sumedang tidak mau dituding sebagai pihak yang salah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sumedang Amim mengatakan, penerbitan IPLC bagi PT Kahatex dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan rekomendasi teknis dari DLHK. 

Hal itu mengacu kepada hasil pengujian limbah bulanan yang masuk ke DLHK, hasil pemeriksaan kondisi IPAL di lapangan, serta dokumen dampak pembuangan limbah. 

”Hasilnya, semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu dibuktikan dengan  hasil pengujian di la­boratorium yang terakreditasi. Atas dasar itu, kami mere­komendasikan permo­hon­an pembuatan IPLC Kahatex,” katanya ketika ditemui di kantornya, Kamis 13 Desember 2018.

Tentang pencabutan IPLC seturut putusan MA, Amim berkilah bahwa hal itu sudah dilaksanakan oleh Pemkab Sumedang. Dokumen pencabutannya ada di DPMPTSP. Namun, sebelum izin lama dicabut, Kahatex sudah mempersiapkan berbagai persya­ratan teknis  untuk penerbitan IPLC yang baru. Misalnya, membuat dokumen pengkajian pembuangan air limbah. Soalnya, di dalam IPLC lama, Kahatex belum melengkapi dokumen tersebut.

”Ketiadaan dokumen itulah yang menyebabkan Kahatex kalah di pengadilan, termasuk  di tingkat kasasi MA. Jadi, kesalahannya, persyaratannya belum lengkap, tapi izin sudah keluar. Gugatan itu bukan pada masalah pencemaran limbahnya, melainkan pada administrasi yang belum lengkap,” tuturnya.

Akan melawan

PT Kahatex menyangkal tudingan yang menyebutkan limbah cair pabrik yang dibuang ke Sungai Cikijing telah merusak pesawahan. Soalnya, Kahatex tidak pernah melakukan pelanggaran baku mutu limbah cair yang dibuang ke sungai tersebut.

Dalam sepuluh tahun terakhir, baku mutu limbah cair Kahatex sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Bahkan, sejak 2012, perusahaan tersebut sudah menerapkan teknologi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang canggih ketimbang industri lain di wilayah tersebut. Salah satunya dengan mema­sang CCTV sehingga pengelolaan IPAL dapat dipantau setiap saat.

”Sampai kini, Kahatex tidak pernah terbukti membuang limbah cair yang berbahaya dan merusak lingkung­an,” kata Manajer Umum dan Humas PT Kahatex Luddy ­Sutedja di Gedung DPRD Sumedang, Selasa pekan lalu.

Luddy lebih terus terang. Menurut dia, alasan Pemkab Sumedang tidak segera mencabut IPLC sejumlah pabrik seturut keputusan MA itu karena pertimbangan untuk menyelamatkan ribuan tenaga kerja.

Dalam kondisi yang dilematis, Pemkab Sumedang berkonsultasi dengan Biro Hukum, termasuk para pakar hukum. Hasil konsultasinya membuahkan  legal opinion yang menyatakan mencabut IPLC lama dan menerbitkan IPLC baru dengan beberapa  catatan.

Menyinggung tentang gugat­an yang dilakukan KML, ­Lud­dy mengatakan, gugatan itu bukan akibat kelalaian, kecerobohan, atau pelanggaran Kahatex dalam pembuangan limbahnya, tetapi terkait de­ngan produk hukum yang di­buat pemda. Jika IPLC dica­but, itu akan mengganggu bisnis Kahatex dengan para buyers. 

”Bukan mustahil, Kahatex akan dinilai bermasalah sehingga pembeli kami akan menahan order. Dampaknya, produk tidak akan laku sehingga akan mengancam keberlangsungan kerja 34.700 karyawan.  Kalau IPLC sampai dicabut, Kahatex akan melawan Pemkab Sumedang,” tuturnya.

Hukum pidana bisa bicara

Kondisi ini membuat Asep Warlan Yusuf, pakar hukum lingkungan dari Universitas Katholik Parahyangan, merasa prihatin. Sebenarnya, pemerintah dari segala lapisan sudah turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di kawasan industri Rancaekek. Namun, diakuinya, pelanggaran terus berulang.

Pemerintah berhak menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan dengan mengukur baku mutu. Jika di atas ambang batas, izin lingkungan dapat dibekukan dan akan merembet pada izin usaha. Ini akan menjadi masalah baru yang membuat dilema. Akan tetapi, lingkung­an harus diselamatkan. Itu tidak bisa ditawar lagi.

Dengan demikian, perlu pengawasan berlapis melalui koordinasi tingkat pemerin­tah­an terhadap kewajiban menjalani sanksi. Jika sanksi tidak dilakukan, denda bicara. Jika denda tidak dipenuhi, hukum pidana bicara.

”Saya tak habis pikir, kenapa putusan MA tidak ditaati? Padahal, pencemaran sudah terjadi lama dan (berdampak) serius,” katanya.

Persoalan tenaga kerja memang sering kali menjadi tameng yang menyandera pembuat kebijakan, bahkan keputusan hukum. Dengan dalih tenaga kerja pula, banyak pabrik yang tetap bertahan pada kebiasaan membuang limbah secara bebas ke sungai. Dengan cara pandang seperti ini, boleh jadi tidak akan pernah ada pabrik pelanggar aturan soal lingkungan yang terkena sanksi hukum.

Pertanyaan lain muncul, apakah dengan alasan menyelamatkan ribuan tenaga kerja kemudian pabrik boleh merusak lingkungan?

Apakah tidak ada cara lain agar limbah dibuang secara aman, lingkung­an terjaga, dan para petani tidak menderita? Jangan biarkan penegakan hukum terus-terusan tersandera.***

Bagikan: