Pikiran Rakyat
USD Jual 14.240,00 Beli 13.940,00 | Sedikit awan, 23.6 ° C

Sri Mulyani Kecewa DAK Pendidikan Disunat Bupati Cianjur

Sarnapi
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati.*/REUTERS
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati.*/REUTERS

SOREANG,(PR).- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat kecewa dengan masih adanya kepala daerah yang melakoni praktik korupsi. Apalagi korupsi dilakukan dengan cara menyunat Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, yang seharusnya diterima utuh pihak sekolah.

Keprihatinan Sri Mulyani itu diungkapkan saat menanggapi pertanyaan wartawan, terkait kasus yang menjerat Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Irvan Rivano Muchtar ditangkap KPK dalam OTT lantaran diduga menyunat anggaran DAK Pendidikan.

"Kami tentu saja sangat menyesalkan dan prihatin dengan praktik-praktik korupsi," kata Sri Mulyani usai acara penyerahan program Community Development PT Geo Dipa Energi di Hotel Abang, Desa Panundaan, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 13 Desember 2018.

Sri Mulyani merasa sangat kecewa dengan ulah Bupati Cianjur itu, karena sebagai kepala daerah Irvan Rivano Muchtar tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.

"Anggaran yang ditransfer kepada daerah dalam berbagai bentuk apakah Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), dan bahkan dana desa adalah untuk masyarakat. Saya betul-betul sangat kecewa, bahwa ada DAK pendidikan pun dipotong oleh bupati," ucapnya.

Sri Mulyani menambahkan, dana tersebut tidak boleh disunat oleh siapa pun, apalagi dilakukan oleh pejabat sekelas kepala daerah. "Itu (dana) seharusnya langsung diterima oleh sekolah dan manfaatnya langsung oleh murid-murid," ujarnya.

Berkaca dari kejadian tersebut, Sri Mulyani mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama saling melakukan pengawasan terhadap kepala daerahnya.

"Pertama, masyarakat perlu semuanya ikut mengawasi. Seperti tadi kita mengumumkan (bantuan pusat kepada Pemkab Bandung), supaya masyarakat tahu berapa sebetulnya dana yang masuk ke daerahnya. Kedua, tentu kita ingin integritas dari pejabat di daerah supaya semakin membaik," tutur Sri Mulyani.

Pada tahun 2019 ini, pemerintah pusat menggelontorkan dana cukup besar kepada Kabupaten Bandung, seperti DAU sejumlah Rp 2,15 triliun, DBH Rp 275,79 miliar, DAK fisik untuk perbaikan infrastruktur Rp 160 miliar, dan DAK non fisik untuk BOS sekolah/madrasah dan sertifikasi guru Rp 608 miliar.

"Kami tambahkan lagi sebagai hadiah sebab Kabupaten Bandung memiliki prestasi dalam membangun infrastruktur sebesar Rp 11 miliar. Ini anggaran hadiah dari pusat," kata Sri Mulyani.

Selain itu, dana desa Kabupaten Bandung juga naik Rp 51 miliar dari tahun 2018 sehingga setiap desa minimal menerima dana desa Rp 1 miliar.

"Kelurahan juga akan dapat dana kelurahan mulai tahun depan sebesar Rp 3,6 miliar," katanya.***

 

Bagikan: