Pikiran Rakyat
USD Jual 14.370,00 Beli 14.070,00 | Berawan, 22.5 ° C

70 Persen Warga Jabar Tidak Paham Fungsi DPD

Muhammad Fikry Mauludy
RISET Center Yayasan Paciba melakukan survei kepada 43.152 responden di 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, pada awal November hingga Desember 2018.*
RISET Center Yayasan Paciba melakukan survei kepada 43.152 responden di 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, pada awal November hingga Desember 2018.*

BANDUNG, (PR).- Di tengah ingar bingar pemilihan presiden, pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi maupun kota dan kabupaten 2019, popularitas lembaga Dewan Perwakilan Daerah masih cenderung rendah. Sepanjang pemilihan anggota DPD di Jawa Barat, sebagian besar warga Jawa Barat masih belum memahami fungsi dari lembaga DPD.

Riset Center Yayasan Paciba melakukan survei kepada 43.152 responden di 27 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, pada awal November hingga Desember 2018. Hanya 30% responden (12.946 orang) yang mengetahui dan memahami fungsi DPD, sementara 70% (30.206 orang) tidak paham dengan fungsi DPD.

“Kami menemukan, warga yang tidak tahu ini menganggap DPD setara DPRD,” ujar Ketua Riset Center Paciba, Yandi Heryandi, dalam paparan hasil riset bertema, “Menakar Persepsi Warga Jawa Barat Terhadap Lembaga DPD RI”, di Bandung, Rabu 12 Desember 2018.

Kondisi tersebut, kata dia, membuat warga Jawa Barat masih belum memutuskan nama calon anggota DPD pilihan yang akan didukung pada pileg mendatang. Hasil riset tersebut menunjukkan ada 70% warga yang belum memutuskan pilihan.

Adapun sisa 30% masih membagi pilihan atas Oni Suwarman (12%), Yusyus Kuswandana (9%), Mayjen Suharno (6%), serta Eni Sumarni (3%). Yandi menambahkan, sebetulnya masih ada harapan dari anggota DPD untuk mencuri perhatian publik.

Yandi menambahkan, sebetulnya masih ada harapan dari anggota DPD untuk mencuri perhatian publik. Riset yang sama menunjukkan hasil sebanyak 83% dari responden (35.816 orang) mengetahui lembaga DPD, sedangkan 17% sisa dari responden (7.336 orang) belum mengetahui lembaga DPD.

Kewenangan DPD



Berkaitan dengan fungsi, kata dia, DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahas, mengajukan, serta melakukan pengawasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

DPD juga dapat ikut membahas serta mengajukan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga berwenang untuk memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan RUU yang berkaitan dengan RAPBN, pajak, Pendidikan dan agama.

“Di sisi lain, DPD memiliki tantangan tersendiri berupa keputusan MK tahun 2014 yang memungkinkan terjadinya tripartit dalam pembahasan undang undang yaitu DPR, DPD, dan Presiden. Oleh karena itu, kata dia, anggota DPD perlu diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kredibilitas,” ujarnya.

Dari 5.000 KTP sebagai syarat pencalonan anggota DPD, akan dicari empat tertinggi sesuai kuota Jawa Barat. Posisi aman suara pengantar ke kursi DPD ada di kisaran 2 juta suara.

Pada 2014 Oni Suwarman terpilih dengan 2.1 juta suara, Eni (2 juta), Aceng Fikri (1.1 juta), dan Hambali (1 juta).

Popularitas



Praktisi Kehumasan Asep Kusnaedi menambahkan, berbeda dengan caleg DPRD dan DPR, calon anggota DPD tidak punya mesin politik. Calon anggota DPD harus membangun mesin politik minimal dari relawan yang menggunakan jaringan, pendidikan, olahraga, ormas, atau akses lain yang bisa digunakan.

“Pemilih Jabar cenderung irasional. Ketika mereka memilih anggota DPD periode 2014, mereka hanya melihat popularitas dan kedekatan emosional. Tetapi untuk substansi tupoksi dan peran DPD sendiri, masyarakat kurang paham,” ujar Asep.

Asep menjelaskan, dibutuhkan kampanye calon anggota DPD yang mampu membuka peran dan fungsi DPD. Ada urusan lintas kota dan kabupaten seperti Bandung Raya yang membutuhkan perjuangan anggaran anggota DPD.***

 

Bagikan: