Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Umumnya berawan, 24.4 ° C

AAI Rencanakan Penanganan Sidang dan Perkara Hukum Berbasis Online

Abdul Muhaemin
KETUA Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Bandung Wenda S Aluwi memberikan pemaparan tentang program Electronic Justice System saat berkunjung ke kantor redaksi Pikiran Rakyat Digital, Jalan Peta, Selasa 11 Desember 2018. Program tersebut akan menjadi program terbaru dari AAI dalam penanganan setiap perkara hukum yang akan berbasis secara online. Untuk melakukan sosialisasi program, AAI akan mengadakan acara sosialisasi di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto pada Rabu 12 Desember 2018.*
KETUA Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Bandung Wenda S Aluwi memberikan pemaparan tentang program Electronic Justice System saat berkunjung ke kantor redaksi Pikiran Rakyat Digital, Jalan Peta, Selasa 11 Desember 2018. Program tersebut akan menjadi program terbaru dari AAI dalam penanganan setiap perkara hukum yang akan berbasis secara online. Untuk melakukan sosialisasi program, AAI akan mengadakan acara sosialisasi di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto pada Rabu 12 Desember 2018.*

BANDUNG, (PR).- Perkembangan teknologi yang kian pesat dilihat dengan jeli oleh Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salahsatu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan segala bentuk kegiatan hukum yang berhubungan dengan para advokat, seperti registrasi dan sertifikasi advokat, bahkan hingga penanganan kasus hukum dan perkara yang biasa dilakukan dengan sidang nantinya akan berbasis online.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Asosiasi Advokat Indonesia Bandung Wenda S Aluwi saat berkunjung ke kantor redaksi Pikiran Rakyat Digital, Jalan Peta, Kota Bandung, Selasa 11 Desember 2018. Dalam kunjungannya tersebut, Wenda ingin memberikan sosialisasi kepada para advokat tentang Electronic Justice System yang akan diadakan di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto pada Rabu 12 Desember 2018.

“Nanti akan dihadiri oleh sekitar 100 orang advokat yang ada di wilayah Bandung, para advokat akan mendapatkan sosialisasi tentang Electronic Justice System, harapannya setelah acara ini diadakan bisa kembali ada dan diikuti oleh seluruh advokat yang ada di Indonesia,” katanya.

Wenda mengatakan penerapan Electronic Justice System dalam perkara hukum dirasa akan menjadi salahsatu hal yang akan mempermudah kinerja para advokat. Sebab, ketika segala bentuk perkara hukum yang biasanya dilakukan sidang secara langsung, ketika program ini mulai berjalan maka sidang suatu perkara bisa dilakukan secara online.

“Jika sudah berbasis online, nanti penanganan perkara-perkara yang akan menjadi persidangan tidak akan terlalu ribet, cukup mengirim berkas, lalu bisa langsung dilakukan sidang secara online juga,” tuturnya.

Rencana yang ingin mulai dijalankan tersebut, Wenda menjelaskan bahwa memang sempat menimbulkan kontroversi diantara para advokat. Sebab, para advokat mendapatkan penghasilan berdasarkan dari sidang sebuah perkara. Sehingga ketika sidang mulai dilakukan secara online, sumber mata pencahariannya dikhawatirkan menghilang.

“Ini (Electronic Justice System) memang sempat jadi khawatir, temen-temen advokat takut kalau penghasilannya hilang,” ujarnya.

Meski nantinya sidang bisa dilakukan secara online, Wenda menegaskan bahwa kesepakatan suatu sdiang dilakukan secara online ataupun tidak tergantung dari kesepakatan yang terjalin antara orang-orang yang berkaitan dengan sidang, seperti tergugat. Jika tergugat ingin sidang dilakukan secara langsung, maka itu menjadi hak nya dan bisa dilakukan sidang secara langsung.

“Sidang online bisa dilaksanakan jika sudah terjalin kesepakatan dengan tergugat, tapi kalau tergugat inginnya sidang langsung, ya sidang langsung,” katanya.

Selain sidang perkara yang dilakukan secara online, program Electronic Justice System nantinya akan menjadi jalan registrasi dan sertifikasi para advokat yang ada di Indonesia.***

Bagikan: